Dinamika Asumsi dan Perubahan APBN di Era Ketidakpastian
Senin, 22 April 2024 - 16:23 WIB
loading...
A
A
A
Pun pendapatan negara 2024 diestimasi sebesar Rp2.802,3 triliun, dengan sumber terbesar dari dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.309,9 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp492 triliun. Upaya optimalisasi pendapatan negara dilakukan, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dunia usaha dan daya beli masyarakat, serta aspek keadilan dalam sistem perpajakan.
Lebih lanjut, belanja negara dalam APBN Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp3.325,1 triliun, dengan alokasi terbesar untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.467,5 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka defisit APBN tahun 2024 pun telah disepakati oleh DPR RI sebesar 2,29% dari PDB atau secara nominal 522,8 Triliun.
Oleh sebab itu, dengan berbagai dinamika ketidakpastian yang ada, maka pemerintah perlu terus berkerja keras dalam melakukan pengelolaan APBN, penerimaan, belanja dan juga pembiayan serta kolaborasi dengan bank sentral termasuk memaksimalkan peran KSSK dalam menjaga Indonesia tetap tumbuh dan resilien.
Pendekatan efektif yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan penyesuaian APBN melalui penetapan skala prioritas dalam perencanaan dan penganggaran serta melakukan perubahan dengan menganalisis sektor-sektor yang memiliki risiko rendah terhadap perubahan ekonomi.
Pendekatan tersebut dapat memungkinkan pemerintah untuk tetap fokus pada program-program yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sembari mengurangi risiko terhadap kebijakan fiskal yang tidak stabil. Artinya, berhadapan dengan situasi seperti saat ini, pemerintah perlu melakukan penyesuaian APBN secara cerdas dan cermat.
Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah dengan mengidentifikasi sektor-sektor yang paling terdampak oleh kenaikan harga barang dan memberikan stimulus atau subsidi yang sesuai. Misalnya, dalam kasus kenaikan harga minyak mentah, pemerintah dapat mengkaji ulang subsidi bahan bakar untuk menjaga agar harga jualnya tetap stabil bagi konsumen, sementara pada saat yang sama mencari alternatif energi terbarukan yang lebih ekonomis dalam jangka panjang.
Selain itu, penyesuaian APBN juga memerlukan evaluasi ulang terhadap alokasi dana untuk berbagai program dan proyek pemerintah. Pemerintah perlu lebih selektif dalam menentukan prioritas pengeluaran untuk memastikan bahwa dana tersedia untuk sektor-sektor yang paling membutuhkan, sembari tetap memperhatikan keseimbangan fiskal dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Berkaca pada kondisi hari ini, hal tersebut diperlukan karena dengan melakukan penyesuaian APBN secara efektif, Indonesia dapat mengelola kenaikan harga barang dengan lebih baik, mencegah terjadinya defisit yang berlebihan, dan menjaga stabilitas ekonomi negara dalam jangka panjang. Semoga.
Lebih lanjut, belanja negara dalam APBN Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp3.325,1 triliun, dengan alokasi terbesar untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.467,5 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka defisit APBN tahun 2024 pun telah disepakati oleh DPR RI sebesar 2,29% dari PDB atau secara nominal 522,8 Triliun.
Oleh sebab itu, dengan berbagai dinamika ketidakpastian yang ada, maka pemerintah perlu terus berkerja keras dalam melakukan pengelolaan APBN, penerimaan, belanja dan juga pembiayan serta kolaborasi dengan bank sentral termasuk memaksimalkan peran KSSK dalam menjaga Indonesia tetap tumbuh dan resilien.
Urgensi Menjaga Kredibilitas APBN
Pendekatan efektif yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan penyesuaian APBN melalui penetapan skala prioritas dalam perencanaan dan penganggaran serta melakukan perubahan dengan menganalisis sektor-sektor yang memiliki risiko rendah terhadap perubahan ekonomi.
Pendekatan tersebut dapat memungkinkan pemerintah untuk tetap fokus pada program-program yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sembari mengurangi risiko terhadap kebijakan fiskal yang tidak stabil. Artinya, berhadapan dengan situasi seperti saat ini, pemerintah perlu melakukan penyesuaian APBN secara cerdas dan cermat.
Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah dengan mengidentifikasi sektor-sektor yang paling terdampak oleh kenaikan harga barang dan memberikan stimulus atau subsidi yang sesuai. Misalnya, dalam kasus kenaikan harga minyak mentah, pemerintah dapat mengkaji ulang subsidi bahan bakar untuk menjaga agar harga jualnya tetap stabil bagi konsumen, sementara pada saat yang sama mencari alternatif energi terbarukan yang lebih ekonomis dalam jangka panjang.
Selain itu, penyesuaian APBN juga memerlukan evaluasi ulang terhadap alokasi dana untuk berbagai program dan proyek pemerintah. Pemerintah perlu lebih selektif dalam menentukan prioritas pengeluaran untuk memastikan bahwa dana tersedia untuk sektor-sektor yang paling membutuhkan, sembari tetap memperhatikan keseimbangan fiskal dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Berkaca pada kondisi hari ini, hal tersebut diperlukan karena dengan melakukan penyesuaian APBN secara efektif, Indonesia dapat mengelola kenaikan harga barang dengan lebih baik, mencegah terjadinya defisit yang berlebihan, dan menjaga stabilitas ekonomi negara dalam jangka panjang. Semoga.
(rca)
Lihat Juga :
