Putusan Sengketa Pilpres 2024 Momentum Emas Kembalikan Marwah MK
loading...
Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 mendatang. Foto/Arif Julianto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 pada Senin 22 April 2024 mendatang. Apakah putusan tersebut nantinya mampu mengangkat marwah MK yang terpuruk?
Dosen dan Advokat, Alumnus School of Law University of Warwick, Inggris, TM Luthfi Yazid menilai, putusan tersebut akan tercatat dalam sejarah dan mengembalikan marwah MK setelah beberapa kali terlilit persoalan hukum.
"Sejak Hakim MK Akil Mochtar, Patrialis Akbar yang keduanya masuk bui, lalu paling belakangan Ketua MK Anwar Usman yang diberhentikan Mahkamah Kehormatan MK karena dianggap melakukan pelanggaran etika berat terkait persyaratan cawapres," ujar Luthfi kepada wartawan, Sabtu (20/04/2024).
"Ini merupakan momentum emas bagi Mahkamah Konstitusi untuk bisa mengembalikan marwah setelah selama ini banyak dililit berbagai persoalan hukum," sambungnya.
Luthfi menilai Pilpres 2024 memang seru dan hiruk pikuk. Terlebih, satu cawapres yang merupakan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang semula tidak memenuhi syarat karena belum cukup umur pada akhirnya bisa maju dalam Pilpres 2024.
Semua itu, kata Luthfi, berkat campur tangan pamannya yang merupakan mantan Ketua MK, Anwar Usman. Dengan manuvernya, Anwar memberi jalan kepada keponakannya itu melalui otak-atik Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai kontroversial.
Luthfi pun menyinggung pernyataan Prof Yusril Ihza Mahendra yang menilai putusan MK tersebut mengandung cacat hukum serius, bahkan mengandung penyelundupan hukum. Yusril merasa Putusan MK Nomor 90 itu problematik dan berdampak jangka panjang.
"Kalau saya Gibran, saya tidak akan maju dalam pencawapresan," kata Luthfi mengutip Prof Yusril.
Sejatinya, lanjut Luthfi, Putusan MK Nomor 90 bukan self-executing sehingga harus ditindaklanjuti KPU dengan mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang lama.
"Tapi, itu tidak dilakukan KPU, dan semua itu dilengkapi Bawaslu yang cuma bersikap pasif," katanya.
Di sisi lain, Luthfi menambahkan politisasi bansos tidak kalah seru. Bahkan, orang-orang Istana seperti Presiden Jokowi turun langsung memastikan kemenangan putranya.
"Netralitas Polri, TNI, dan birokrasi turut jadi persoalan penting yang diperdebatkan dalam sidang MK," tutupnya.
Lihat Juga: Alexander Marwata Gugat Pasal Larangan Pimpinan KPK Berhubungan dengan Pihak Berperkara ke MK
Dosen dan Advokat, Alumnus School of Law University of Warwick, Inggris, TM Luthfi Yazid menilai, putusan tersebut akan tercatat dalam sejarah dan mengembalikan marwah MK setelah beberapa kali terlilit persoalan hukum.
"Sejak Hakim MK Akil Mochtar, Patrialis Akbar yang keduanya masuk bui, lalu paling belakangan Ketua MK Anwar Usman yang diberhentikan Mahkamah Kehormatan MK karena dianggap melakukan pelanggaran etika berat terkait persyaratan cawapres," ujar Luthfi kepada wartawan, Sabtu (20/04/2024).
"Ini merupakan momentum emas bagi Mahkamah Konstitusi untuk bisa mengembalikan marwah setelah selama ini banyak dililit berbagai persoalan hukum," sambungnya.
Luthfi menilai Pilpres 2024 memang seru dan hiruk pikuk. Terlebih, satu cawapres yang merupakan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang semula tidak memenuhi syarat karena belum cukup umur pada akhirnya bisa maju dalam Pilpres 2024.
Semua itu, kata Luthfi, berkat campur tangan pamannya yang merupakan mantan Ketua MK, Anwar Usman. Dengan manuvernya, Anwar memberi jalan kepada keponakannya itu melalui otak-atik Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai kontroversial.
Luthfi pun menyinggung pernyataan Prof Yusril Ihza Mahendra yang menilai putusan MK tersebut mengandung cacat hukum serius, bahkan mengandung penyelundupan hukum. Yusril merasa Putusan MK Nomor 90 itu problematik dan berdampak jangka panjang.
"Kalau saya Gibran, saya tidak akan maju dalam pencawapresan," kata Luthfi mengutip Prof Yusril.
Sejatinya, lanjut Luthfi, Putusan MK Nomor 90 bukan self-executing sehingga harus ditindaklanjuti KPU dengan mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang lama.
"Tapi, itu tidak dilakukan KPU, dan semua itu dilengkapi Bawaslu yang cuma bersikap pasif," katanya.
Di sisi lain, Luthfi menambahkan politisasi bansos tidak kalah seru. Bahkan, orang-orang Istana seperti Presiden Jokowi turun langsung memastikan kemenangan putranya.
"Netralitas Polri, TNI, dan birokrasi turut jadi persoalan penting yang diperdebatkan dalam sidang MK," tutupnya.
Lihat Juga: Alexander Marwata Gugat Pasal Larangan Pimpinan KPK Berhubungan dengan Pihak Berperkara ke MK
(kri)
Explore More