Koalisi Din Syamsuddin dkk Diingatkan Tidak Provokatif dan Mendelegitimasi Kekuasaan
Senin, 17 Agustus 2020 - 14:42 WIB
loading...
Pradeklaraasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Ryanta menyatakan, menjadi hak warga negara untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum. Termasuk dengan rencana Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang akan melakukan deklarasi dan tuntutan maklumat Selasa 18 Agustus 2020.
Menurut Stanislaus, di negara demokrasi kritik terhadap pemerintahan selalu terbuka untuk dilakukan. "Namun demikian aksi-aksi dari kelompok masyarakat tentu ada rambu-rambunya," kata Stanislaus saat dihubungi SINDOnews, Senin (17/8/2020).
Menurut dia, jika gerakan koalisi yang digagas Din Syamsuddin dkk ini mengarah kepada aksi-aksi yang mengarah kepada delegitimasi pemerintah, apalagi mengarah kepada makar, pemerintah harus mengambil tindakan.
(Baca juga: Alasan Din Syamsuddin dkk Deklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di Tugu Proklamasi ).
Sebaliknya, selama kelompok tersebut hanya membuat organisasi untuk melakukan kritik konstruktif kepada pemerintah, itu hal yang baik dan harus didukung. Tetapi, jika mengarah ke tindakan provokasi untuk delegitimasi pemerintah, harus dicegah.
(Baca juga: Pemuda Muhammadiyah Sebut Deklarasi KAMI Sebagai Kanal Alternatif ).
"Jika ingin mengganti pemerintah sudah ada wadah yang sah yaitu Pemilu 2024 nanti. Mengganggu pemerintahan sekarang dalam konteks provokasi delegitimasi berarti harus dicegah," tandasnya.
Menurut Stanislaus, di negara demokrasi kritik terhadap pemerintahan selalu terbuka untuk dilakukan. "Namun demikian aksi-aksi dari kelompok masyarakat tentu ada rambu-rambunya," kata Stanislaus saat dihubungi SINDOnews, Senin (17/8/2020).
Menurut dia, jika gerakan koalisi yang digagas Din Syamsuddin dkk ini mengarah kepada aksi-aksi yang mengarah kepada delegitimasi pemerintah, apalagi mengarah kepada makar, pemerintah harus mengambil tindakan.
(Baca juga: Alasan Din Syamsuddin dkk Deklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di Tugu Proklamasi ).
Sebaliknya, selama kelompok tersebut hanya membuat organisasi untuk melakukan kritik konstruktif kepada pemerintah, itu hal yang baik dan harus didukung. Tetapi, jika mengarah ke tindakan provokasi untuk delegitimasi pemerintah, harus dicegah.
(Baca juga: Pemuda Muhammadiyah Sebut Deklarasi KAMI Sebagai Kanal Alternatif ).
"Jika ingin mengganti pemerintah sudah ada wadah yang sah yaitu Pemilu 2024 nanti. Mengganggu pemerintahan sekarang dalam konteks provokasi delegitimasi berarti harus dicegah," tandasnya.
(zik)
Lihat Juga :
