Kubu AMIN Anggap Kesaksian 4 Menteri Jokowi di Sidang MK Tak Sesuai Kenyataan
Jum'at, 05 April 2024 - 19:12 WIB
loading...
A
A
A
"Jika memang daerah yang dikunjungi adalah daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, cukup banyak daerah yang kemiskinannya tinggi tapi tidak dikunjungi seperti Aceh,” ujarnya.
Ari mengatakan penjelasan Menkeu Sri Mulyani yang menjadikan kenaikan subsidi energi sebagai alasan tentu tidak tepat karena kenaikan belanja bansos bisa dilihat setelah subsidi energi dikesampingkan.
Dari data APBN Kinerja dan Fakta, yang diterbitkan secara bulanan oleh Kemenkeu, terlihat realisasi Bansos (Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, Program Bantuan Iuran JKN) tahun 2023 adalah Rp156 triliun, atau hampir Rp13 triliun lebih tinggi dari jumlah yang dianggarkan yaitu Rp143,52 triliun.
Jika targetnya adalah masyarakat miskin, sementara jumlah masyarakat miskin justru turun (9.57 persen pada tahun 2022 menjadi 9.36 persen pada 2023). “Kenaikan ini menjadi pertanyaan. Apalagi jika dibandingkan dengan realisasi bulan Januari 2022, 2023, 2024. Pada tahun 2022, realisasi bansos pada bulan Januari adalah Rp2,47 triliun,” ujarnya.
“Sementara pada tahun 2023 mencapai Rp3,88 triliun. Angka tersebut melonjak menjadi Rp12,45 triliun pada tahun 2024. Apa yang menyebabkan kenaikan realisasi bansos sebesar 220 persen ini secara spesifik di bulan Januari 2024?” tanya Ari.
Ari menyebut jika disebabkan kenaikan harga beras, ada yang aneh karena jumlah impor beras lebih tinggi dari pada penurunan produksi beras. Pada 2023, produksi beras turun 0,6 juta ton dibandingkan 2022.
Ari mengatakan penjelasan Menkeu Sri Mulyani yang menjadikan kenaikan subsidi energi sebagai alasan tentu tidak tepat karena kenaikan belanja bansos bisa dilihat setelah subsidi energi dikesampingkan.
Dari data APBN Kinerja dan Fakta, yang diterbitkan secara bulanan oleh Kemenkeu, terlihat realisasi Bansos (Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, Program Bantuan Iuran JKN) tahun 2023 adalah Rp156 triliun, atau hampir Rp13 triliun lebih tinggi dari jumlah yang dianggarkan yaitu Rp143,52 triliun.
Jika targetnya adalah masyarakat miskin, sementara jumlah masyarakat miskin justru turun (9.57 persen pada tahun 2022 menjadi 9.36 persen pada 2023). “Kenaikan ini menjadi pertanyaan. Apalagi jika dibandingkan dengan realisasi bulan Januari 2022, 2023, 2024. Pada tahun 2022, realisasi bansos pada bulan Januari adalah Rp2,47 triliun,” ujarnya.
“Sementara pada tahun 2023 mencapai Rp3,88 triliun. Angka tersebut melonjak menjadi Rp12,45 triliun pada tahun 2024. Apa yang menyebabkan kenaikan realisasi bansos sebesar 220 persen ini secara spesifik di bulan Januari 2024?” tanya Ari.
Ari menyebut jika disebabkan kenaikan harga beras, ada yang aneh karena jumlah impor beras lebih tinggi dari pada penurunan produksi beras. Pada 2023, produksi beras turun 0,6 juta ton dibandingkan 2022.
Lihat Juga :
