Kedekatan Nasionalisme Populis dengan Agama, Ancaman untuk Suara yang Berbeda
Selasa, 02 April 2024 - 15:27 WIB
loading...
A
A
A
Ketegangan ini terus berlanjut sepanjang abad ke-20 di Turki. Kelompok nasionalis yang dipimpin Mustafa Kemal Ataturk mendirikan republik sekuler pada tahun 1920-an. Ada ketegangan perjuangan serupa di Mesir antara kelompok Islamis Ikhwanul Muslimin dan perwira militer nasionalis yang membangun republik di bawah kepemimpinan Gamal Abdel Nasser pada tahun 1950-an.
Walakin, kekuatan agama dan nasionalis akhir-akhir sering kali menjadi sekutu politik, alih-alih saling berhadapan. Selama satu dekade, aliansi semacam ini terjalin baik di Rusia, antara Patriark Ortodoks Kirill dan Presiden Vladimir Putin. Aturan yang menghukum penghinaan agama diperluas, dan nilai-nilai Kristen Ortodoks dikembalikan ke dalam kurikulum sekolah.
Para analis mendefinisikan dukungan kuat Kirill untuk invasi Putin ke Ukraina sebagai cerminan ideologi nasionalis yang mereka anut.
Di Turki, Diyanet, otoritas utama keagamaan yang mengontrol masjid dan membayar gaji para imamnya, menjadi pilar penting dari pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan, meskipun lembaga itu didirikan oleh Ataturk untuk melayani kebijakan nasionalis sekular. Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang dipimpin Erdogan mewakili Islamisme selama satu dekade, juga berkoalisi dengan Partai Aksi Nasionalis (MHP) yang mengarusutamakan agenda nasionalis.
Di dunia Arab, ada pertikaian antara Mesir nasionalis sekuler Nasser dan negara Islam Arab Saudi pada tahun 1950-an dan 1960-an. Sekarang tidak lagi. Mesir, yang telah beralih ke Islamisme dengan konstitusi yang mengacu pada syariah sebagai sumber hukum sejak 1980, dan Arab Saudi, yang baru-baru ini menjadi dianggap makin kurang Islamis dan menjadi lebih nasionalis melalui reformasi Putra Mahkota Mohammed bin Salman, kini menjadi sekutu regional.
Era Pemimpin Populis
Apa yang menjelaskan transformasi hubungan antara agama dan nasionalisme ini? Saya meyakini bahwa populisme adalah perekat yang menyatukan keduanya. Kelompok populis sering mengklaim bahwa mereka membela “rakyat” dari para elite dan minoritas, terutama para imigran.
Belakangan, para pemimpin nasionalis populis menggunakan simbol-simbol agama untuk memobilisasi konstituen mereka. Misal, pada 2016, Putin mendirikan Katedral Ortodoks di Paris di tepi Sungai Seine, dekat Menara Eiffel.
Pada 2020, Erdogan mendeklarasikan Hagia Sophia kembali menjadi masjid. Hagia Sophia pernah menjadi gereja selama lebih dari satu milenium hingga penaklukan Ottoman di Istanbul pada 1453 dan menjadi masjid selama sekitar 500 tahun hingga Ataturk menjadikannya museum.
Baru-baru ini, pada 22 Januari 2024, Perdana Menteri India Narendra Modi meresmikan kuil Hindu di Ayodhya, lokasinya di sebuah masjid yang telah dibangun pada tahun 1528 tetapi dihancurkan dengan kejam pada 1992 oleh para radikal Hindu, setelah satu abad kontroversi atas tanah tersebut.
Mantan Presiden AS Donald Trump, meskipun ia tidak mendirikan gereja, ia pernah menunjukkan foto dirinya sedang memegang Alkitab pada saat yang genting, yaitu selama protes Black Lives Matter pada Juni 2020-yang menandai adanya politik agama dalam menantang para pengunjuk rasa.
Ekses-ekses itu menunjukkan bahwa para pemimpin populis hendak menggabungkan agama dan nasionalisme untuk melayani agenda politik mereka. Namun, bagi minoritas agama, simbolisme ini dapat membuat mereka merasa sebagai warga negara kedua.
Walakin, kekuatan agama dan nasionalis akhir-akhir sering kali menjadi sekutu politik, alih-alih saling berhadapan. Selama satu dekade, aliansi semacam ini terjalin baik di Rusia, antara Patriark Ortodoks Kirill dan Presiden Vladimir Putin. Aturan yang menghukum penghinaan agama diperluas, dan nilai-nilai Kristen Ortodoks dikembalikan ke dalam kurikulum sekolah.
Para analis mendefinisikan dukungan kuat Kirill untuk invasi Putin ke Ukraina sebagai cerminan ideologi nasionalis yang mereka anut.
Di Turki, Diyanet, otoritas utama keagamaan yang mengontrol masjid dan membayar gaji para imamnya, menjadi pilar penting dari pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan, meskipun lembaga itu didirikan oleh Ataturk untuk melayani kebijakan nasionalis sekular. Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang dipimpin Erdogan mewakili Islamisme selama satu dekade, juga berkoalisi dengan Partai Aksi Nasionalis (MHP) yang mengarusutamakan agenda nasionalis.
Di dunia Arab, ada pertikaian antara Mesir nasionalis sekuler Nasser dan negara Islam Arab Saudi pada tahun 1950-an dan 1960-an. Sekarang tidak lagi. Mesir, yang telah beralih ke Islamisme dengan konstitusi yang mengacu pada syariah sebagai sumber hukum sejak 1980, dan Arab Saudi, yang baru-baru ini menjadi dianggap makin kurang Islamis dan menjadi lebih nasionalis melalui reformasi Putra Mahkota Mohammed bin Salman, kini menjadi sekutu regional.
Era Pemimpin Populis
Apa yang menjelaskan transformasi hubungan antara agama dan nasionalisme ini? Saya meyakini bahwa populisme adalah perekat yang menyatukan keduanya. Kelompok populis sering mengklaim bahwa mereka membela “rakyat” dari para elite dan minoritas, terutama para imigran.
Belakangan, para pemimpin nasionalis populis menggunakan simbol-simbol agama untuk memobilisasi konstituen mereka. Misal, pada 2016, Putin mendirikan Katedral Ortodoks di Paris di tepi Sungai Seine, dekat Menara Eiffel.
Pada 2020, Erdogan mendeklarasikan Hagia Sophia kembali menjadi masjid. Hagia Sophia pernah menjadi gereja selama lebih dari satu milenium hingga penaklukan Ottoman di Istanbul pada 1453 dan menjadi masjid selama sekitar 500 tahun hingga Ataturk menjadikannya museum.
Baru-baru ini, pada 22 Januari 2024, Perdana Menteri India Narendra Modi meresmikan kuil Hindu di Ayodhya, lokasinya di sebuah masjid yang telah dibangun pada tahun 1528 tetapi dihancurkan dengan kejam pada 1992 oleh para radikal Hindu, setelah satu abad kontroversi atas tanah tersebut.
Mantan Presiden AS Donald Trump, meskipun ia tidak mendirikan gereja, ia pernah menunjukkan foto dirinya sedang memegang Alkitab pada saat yang genting, yaitu selama protes Black Lives Matter pada Juni 2020-yang menandai adanya politik agama dalam menantang para pengunjuk rasa.
Ekses-ekses itu menunjukkan bahwa para pemimpin populis hendak menggabungkan agama dan nasionalisme untuk melayani agenda politik mereka. Namun, bagi minoritas agama, simbolisme ini dapat membuat mereka merasa sebagai warga negara kedua.
Lihat Juga :
