Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Ganjar Bakal Legowo Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024
loading...
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bersama Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024). FOTO/MPI/JONATHAN SIMANJUNTAK
A
A
A
JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo bakal legowo atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Namun ia mengaku bakal mengikuti proses hukum itu terlebih dahulu.
Ganjar awalnya mengatakan, permohonan PHPU yang akan dilayangkan pasangan Ganjar-Mahfud MD, salah satunya untuk mengklarifikasi sejumlah catatan dugaan pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu. Ia menyebut selaras atau tidaknya catatan itu akan terungkap di persidangan.
"Kami hanya ingin mendudukkan saja proses ini dengan baik, apa pun keputusannya, kita akan legowo," kata Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).
Sejumlah dugaan pelanggaran yang akan disampaikan, kata Ganjar, merupakan laporan yang diterima pihaknya. Beberapa dugaan itu misalnya mengenai adanya intimidasi, politik uang, keterlibatan aparat hingga dugaan bantuan sosial (bansos) yang dikucurkan pemerintah untuk mengarahkan pilihan pemilih terhadap calon tertentu.
"Semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi," katanya.
Ganjar memastikan Tim Hukum Ganjar-Mahfud juga sudah bersiap untuk mendaftarkan permohonan PHPU. Permohonan itu rencananya bakal dilayangkan dalam dua hari mendatang.
Di lain sisi, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menganggap sengketa ini menjadi titik balik agar MK mampu menunjukkan kredibilitasnya sebagai penegak hukum. MK, menurut Ganjar, bisa mengembalikan marwah demokrasi yang dinilai telah tercoreng selama proses Pemilu.
"Harapan kita MK lah yang nanti mengadili ini dengan baik, dan bisa mengembalikan marwah demokrasi kita agar sesuai dengan harapan dan aturan," katanya.
Ganjar awalnya mengatakan, permohonan PHPU yang akan dilayangkan pasangan Ganjar-Mahfud MD, salah satunya untuk mengklarifikasi sejumlah catatan dugaan pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu. Ia menyebut selaras atau tidaknya catatan itu akan terungkap di persidangan.
"Kami hanya ingin mendudukkan saja proses ini dengan baik, apa pun keputusannya, kita akan legowo," kata Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).
Sejumlah dugaan pelanggaran yang akan disampaikan, kata Ganjar, merupakan laporan yang diterima pihaknya. Beberapa dugaan itu misalnya mengenai adanya intimidasi, politik uang, keterlibatan aparat hingga dugaan bantuan sosial (bansos) yang dikucurkan pemerintah untuk mengarahkan pilihan pemilih terhadap calon tertentu.
"Semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi," katanya.
Ganjar memastikan Tim Hukum Ganjar-Mahfud juga sudah bersiap untuk mendaftarkan permohonan PHPU. Permohonan itu rencananya bakal dilayangkan dalam dua hari mendatang.
Di lain sisi, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menganggap sengketa ini menjadi titik balik agar MK mampu menunjukkan kredibilitasnya sebagai penegak hukum. MK, menurut Ganjar, bisa mengembalikan marwah demokrasi yang dinilai telah tercoreng selama proses Pemilu.
"Harapan kita MK lah yang nanti mengadili ini dengan baik, dan bisa mengembalikan marwah demokrasi kita agar sesuai dengan harapan dan aturan," katanya.
(abd)
Explore More