MK Tolak Gugatan Pasal Larangan Parpol Terima Imbalan Pencapresan
Rabu, 20 Maret 2024 - 15:05 WIB
loading...
Ketua MK Suhartoyo menolak gugatan nomor 18/PUU-XXI/2024 oleh seorang mahasiswa Otniel Raja Maruli Situmorang yang menggugat Pasal 228 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Foto/MKRI
A
A
A
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan nomor 18/PUU-XXI/2024 oleh seorang mahasiswa Otniel Raja Maruli Situmorang yang menggugat Pasal 228 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.
Dalam gugatannya, Pemohon meminta agar pasal a quo dilengkapi dengan menambahkan frasa "atau gabungan partai politik" sehingga, norma pasal a quo dapat mencerminkan pemilu yang adil dan memberikan jaminan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon.
Baca juga: MK Tolak Gugatan Mahasiswa soal Parpol Bertentangan UUD 1945 Dibubarkan
Terhadap dalil Pemohon a quo, MK menilai penting untuk dipahami secara komprehensif keberadaan norma Pasal 228 UU Nomor 7 Tahun 2017 dalam keseluruhan sistematika penempatannya yang merupakan bagian dari pengaturan Paragraf 2 mengenai "Pendaftaran Bakal Pasangan Presiden dan Wakil Presiden".
Ihwal tersebut, Pemohon menghendaki tidak hanya partai politik tetapi juga gabungan partai politik yang tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam kaitan ini, norma pasal yang mengatur mengenai "Pendaftaran Bakal Pasangan Presiden dan Wakil Presiden", yaitu Pasal 226 dan Pasal 229 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang dengan tegas menggunakan frasa "partai politik".
Dalam gugatannya, Pemohon meminta agar pasal a quo dilengkapi dengan menambahkan frasa "atau gabungan partai politik" sehingga, norma pasal a quo dapat mencerminkan pemilu yang adil dan memberikan jaminan kepastian hukum yang adil bagi Pemohon.
Baca juga: MK Tolak Gugatan Mahasiswa soal Parpol Bertentangan UUD 1945 Dibubarkan
Terhadap dalil Pemohon a quo, MK menilai penting untuk dipahami secara komprehensif keberadaan norma Pasal 228 UU Nomor 7 Tahun 2017 dalam keseluruhan sistematika penempatannya yang merupakan bagian dari pengaturan Paragraf 2 mengenai "Pendaftaran Bakal Pasangan Presiden dan Wakil Presiden".
Ihwal tersebut, Pemohon menghendaki tidak hanya partai politik tetapi juga gabungan partai politik yang tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam kaitan ini, norma pasal yang mengatur mengenai "Pendaftaran Bakal Pasangan Presiden dan Wakil Presiden", yaitu Pasal 226 dan Pasal 229 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang dengan tegas menggunakan frasa "partai politik".
Lihat Juga :
