Nasdem Tegaskan Pelaksanaan Pilkada Tetap Digelar November 2024
loading...
Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari menegaskan, bahwa pihaknya menolak wacana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk dimajukan. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP Partai Nasdem , Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak wacana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk dimajukan. Ia menegaskan, sikap partainya mendukung pelaksanaan Pilkada digelar sesuai dengan jadwal yang ada.
Diketahui, wacana pelaksanaan Pilkada bisa dimajukan ke Septermber 2024. Padahal, KPU telah tetapkan pelaksanaan Pilkada jatuh pada November 2024.
"Kita dari awal itu tetap ingin agar Pilkada dilaksanakan di November sesuai dengan jadwal. Ketika ada usulan untuk dimajukan di September, dalam pembahasan juga Fraksi Nasdem menolak," tegas Taufik saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (14/3/2024).
Pria yang akrab disapa Tobas ini menjelaskan, penolakan Pilkada dimajukan lantaran tak ingin proses pelaksanaan terganggu. Apalagi, kata Tobas, sedari awal KPU telah tetapkan pelaksanaan Pilkada digelar pada November 2024.
"Terkait dengan pelaksanaan Pilkadanya, tahapannya itu nanti akan ada tahapan-tahapan pelaksanaann yang saling beririsan dan tentu akan sulitkan proses pelaksanaan Pilkada tersebut," ucap Tobas.
Di sisi lain, Pilkada dimajukan juga akan berdampak pada sistem tata negara. Pasalnya, kata Tobas, ada juga wacana pelantikan DPRD dimundurkan.
"Sehingga jika (Pilkada) dimajukan ke September, maka pelaksanaan pilkada tanpa adanya pengawasan dari DPRD, karena DPRD yang lama sudah selesai, sementara DPRD yang baru belum dilantik," ucap Tobas.
"Sehingga tanpa adanya pengawasan DPRD, maka hanya akan ada eksekutif yang terlibat dalam prosss tahapan Pilkada tersebut. Dan ini nanti akan menjadi catatan penting ketika kepala daerahnya itu adalah PJ dan berlangsung tanpa pengawasan," terangnya.
Menurutnya, konsistensi dengan jadwal pelaksanaan Pemilu yang telah ditetapkan itu perlu. Untuk itu, ia pun mempertanyakan pihak yang ingin pelaksanaan Pilkada 2024 dimajukan.
Diketahui, wacana pelaksanaan Pilkada bisa dimajukan ke Septermber 2024. Padahal, KPU telah tetapkan pelaksanaan Pilkada jatuh pada November 2024.
"Kita dari awal itu tetap ingin agar Pilkada dilaksanakan di November sesuai dengan jadwal. Ketika ada usulan untuk dimajukan di September, dalam pembahasan juga Fraksi Nasdem menolak," tegas Taufik saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (14/3/2024).
Pria yang akrab disapa Tobas ini menjelaskan, penolakan Pilkada dimajukan lantaran tak ingin proses pelaksanaan terganggu. Apalagi, kata Tobas, sedari awal KPU telah tetapkan pelaksanaan Pilkada digelar pada November 2024.
"Terkait dengan pelaksanaan Pilkadanya, tahapannya itu nanti akan ada tahapan-tahapan pelaksanaann yang saling beririsan dan tentu akan sulitkan proses pelaksanaan Pilkada tersebut," ucap Tobas.
Di sisi lain, Pilkada dimajukan juga akan berdampak pada sistem tata negara. Pasalnya, kata Tobas, ada juga wacana pelantikan DPRD dimundurkan.
"Sehingga jika (Pilkada) dimajukan ke September, maka pelaksanaan pilkada tanpa adanya pengawasan dari DPRD, karena DPRD yang lama sudah selesai, sementara DPRD yang baru belum dilantik," ucap Tobas.
"Sehingga tanpa adanya pengawasan DPRD, maka hanya akan ada eksekutif yang terlibat dalam prosss tahapan Pilkada tersebut. Dan ini nanti akan menjadi catatan penting ketika kepala daerahnya itu adalah PJ dan berlangsung tanpa pengawasan," terangnya.
Menurutnya, konsistensi dengan jadwal pelaksanaan Pemilu yang telah ditetapkan itu perlu. Untuk itu, ia pun mempertanyakan pihak yang ingin pelaksanaan Pilkada 2024 dimajukan.
Explore More