Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
PPP Tepis Ditawari Jatah Menteri
loading...
Juru Bicara Plt Ketua Umum PPP Imam Priyono menepis kabar PPP ditawari jatah satu kursi menteri untuk merapat ke pasangan calon (paslon) terpilih di Pilpres 2024. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menepis kabar ditawari jatah satu kursi menteri untuk merapat ke pasangan calon (paslon) terpilih di Pilpres 2024. Hal ini ditegaskan oleh Juru Bicara Plt Ketua Umum PPP Imam Priyono.
"Tidak benar ada tawaran kursi menteri ke PPP," ujar Imam Priyono, Minggu (10/3/2024).
Menurut Imam, kehati-hatian partai dalam memutuskan hak angket lebih kepada upaya PPP melakukan kajian dan manfaat apa yang akan diterima oleh masyarakat. "Termasuk juga pertumbuhan demokrasi jika hak angket tetap digulirkan," ujarnya.
Hingga saat ini, kata Imam, proses menjaga suara juga telah dilakukan berjenjang oleh PPP mulai dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS), kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota, serta provinsi hingga nasional.
“Tidak benar PPP enggak bisa menjaga suara karena berbagai upaya terus kami lakukan terlebih dengan apa yang kita ketahui bersama Sirekap hingga saat ini masih mendapatkan kritik dan masukan dari publik," katanya.
Imam menyebut PPP hingga saat ini masih mengawal proses rekapitulasi dengan tetap melakukan kajian mendalam khususnya soal hak angket terutama dampaknya bagi kondisi politik dan ekonomi masyarakat ke depan.
"Tidak benar ada tawaran kursi menteri ke PPP," ujar Imam Priyono, Minggu (10/3/2024).
Menurut Imam, kehati-hatian partai dalam memutuskan hak angket lebih kepada upaya PPP melakukan kajian dan manfaat apa yang akan diterima oleh masyarakat. "Termasuk juga pertumbuhan demokrasi jika hak angket tetap digulirkan," ujarnya.
Hingga saat ini, kata Imam, proses menjaga suara juga telah dilakukan berjenjang oleh PPP mulai dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS), kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota, serta provinsi hingga nasional.
“Tidak benar PPP enggak bisa menjaga suara karena berbagai upaya terus kami lakukan terlebih dengan apa yang kita ketahui bersama Sirekap hingga saat ini masih mendapatkan kritik dan masukan dari publik," katanya.
Imam menyebut PPP hingga saat ini masih mengawal proses rekapitulasi dengan tetap melakukan kajian mendalam khususnya soal hak angket terutama dampaknya bagi kondisi politik dan ekonomi masyarakat ke depan.
(rca)
Explore More