Mahfud MD Sebut Pemilu 2024 Terburuk dan Curang

Kamis, 07 Maret 2024 - 17:45 WIB
loading...
Mahfud MD Sebut Pemilu...
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menilai, Pemilu 2024 merupakan yang terburuk dan banyak kecurangan. Foto/MPI
A A A
JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menilai, Pemilu 2024 merupakan yang terburuk selama 12 kali mengikuti pemilu. Terlebih, terdapat indikasi dan dugaan kecurangan selama prosesnya.

Mahfud mengaku sudah mengantongi bukti kecurangan itu dan akan membawanya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jika kecurangan bisa dibuktikan maka MK dapat membatalkan hasil Pemilu 2024.

Mahfud menjelaskan, ada beberapa faktor yang membuat Pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk, di antaranya politik gentong babi dan politik kerah. Politik gentong babi terkait bantuan sosial (bansos) yang digulirkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang pemilihan presiden (pilpres), 14 Februari 2024.

Baca juga: Tim Ganjar-Mahfud Pasti Ajukan Gugatan PHPU ke MK Usai Pengumuman Hasil Pilpres 2024

"Saya ikut pemilu era SBY. Anggaran bansos Rp17 triliun dan sudah ada sebelumnya, tidak ditambah jelang pemilu sekarang Rp496 T dan ditambah di tengah jalan," kata Mahfud dikutip dari kanal Youtube Bachtiar Nasir, Kamis (7/3/2024).

Sebagai informasi, politik gentong babi ramai dibicarakan sejak Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyampaikan hal itu di film dokumenter Dirty Vote yang mengungkap kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) pada penyelenggaraan Pemilu 2024.

Baca juga: JK: Pemilu 2024 adalah yang Terburuk Widya Michella

Politik gentong babi merupakan istilah yang muncul pada masa perbudakan di Amerika Serikat (AS). Dalam konteks politik saat ini, politik gentong babi adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara.

Sedangkan, politik kerah yang dimaksud Mahfud adalah para pejabat pemerintah hingga aparat desa, termasuk tokoh masyarakat dipegang untuk mendukung salah satu paslon, jika tidak terancam dipecat atau masuk penjara atas kasus hukum yang membelitnya.
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Soal Isu Pemakzulan...
Soal Isu Pemakzulan Gibran, Anwar Usman Isyaratkan Buka Kotak Pandora Putusan MK
Hakim MK Sebut Permintaan...
Hakim MK Sebut Permintaan Ganti Rugi Miliaran Rupiah ke DPR, Baleg, dan Presiden Tak Lazim
Megawati Sentil Kader...
Megawati Sentil Kader PDIP Babak Belur di Pemilu 2024
Bawaslu dan MK Diminta...
Bawaslu dan MK Diminta Usut Modus Baru di PSU Pilkada Bengkulu Selatan
7 Gugatan Hasil PSU...
7 Gugatan Hasil PSU Pilkada 2024 Telah Diputus MK, 5 Ditolak dan 2 Lanjut Pemeriksaan
Gugatan PSU Pilkada...
Gugatan PSU Pilkada Puncak Jaya Papua Kandas di MK
Anak Gus Dur jadi Salah...
Anak Gus Dur jadi Salah Satu Pemohon Uji Formil UU TNI
Menjaga Sinergi Pengelolaan...
Menjaga Sinergi Pengelolaan Zakat: Menanggapi Gugatan UU No. 23 Tahun 2011
Hasil Coblos Ulang Pilkada...
Hasil Coblos Ulang Pilkada Banjarbaru Kembali Digugat ke MK, Gubernur Muhidin Pastikan Netralitas Aparat
Rekomendasi
Permintaan Mata Uang...
Permintaan Mata Uang Lokal Melonjak di Eropa, Dolar AS Mulai Terkikis
Petualangan Laut Merah...
Petualangan Laut Merah Habiskan Stok Amunisi Pertahanan Udara AS
10 Fakta Dugaan Penipuan...
10 Fakta Dugaan Penipuan Aldy Maldini, Gaya Hidup Hedon Jadi Pemicu hingga Gali Lubang Tutup Lubang
Berita Terkini
Muhammadiyah Setuju...
Muhammadiyah Setuju Kejagung Ambil Alih Kasus Pagar Laut
Hadiri MNC Forum, AHY...
Hadiri MNC Forum, AHY Sebut Media Miliki Peran Penting Dalam Menjaga Demokrasi
Dompet Dhuafa Salurkan...
Dompet Dhuafa Salurkan 35.000 Hewan Kurban ke Penjuru Nusantara hingga Palestina
Waspada Upaya Segregasi...
Waspada Upaya Segregasi Masyarakat lewat Narasi Perang Akhir Zaman
Bahas Gagasan Geopolitik...
Bahas Gagasan Geopolitik Gus Dur, ISNU Dukung Diplomasi Global Presiden Prabowo
6 Eks Pejabat PT Antam...
6 Eks Pejabat PT Antam Dituntut 9 Tahun Penjara Terkait Kasus Cap Emas Antam Ilegal
Infografis
Mahfud MD: Perilaku...
Mahfud MD: Perilaku Hedon dan Flexing Kaesang-Erina Harus Diselidiki
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved