Potensi Beda Awal Ramadan, Wapres Minta Umat Saling Pengertian dan Legowo
loading...
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres), KH Ma'ruf Amin meminta semua umat untuk saling pengertian dan legowo merespons potensi perbedaan awal Ramadan 1445 Hijriah .
"Sikap yang kita harus bagun adalah sikap saling pengertian, legowo, untuk bisa berbeda. Dan itu sudah lama kita berbeda, jadi masing-masing saja," ujar Wapres usai menghadiri acara di Tangerang, Banten, Kamis (7/3/2024).
Lebih lanjut, Wapres mengatakan bahwa setiap organisasi Islam besar di Indonesia baik Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama (NU) punya kriteria sendiri untuk menentukan awal Ramadan.
"Perbedaan Ramadan saya kira itu sudah menjadi, setiap ada tinggi hilal di bawah 2 derajat, pasti ada perbedaan, karena perbedaan kriteria, pemerintah NU, dan berbagai ormas itu menganggap bahwa harus tingginya bisa di rukyah, nah Muhammadiah itu lihatnya asal wujud saja. Karena itu untuk menyamakan kriteria ini kan belum ketemu," jelas Wapres.
Diketahui, Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa tanggal 11 Maret, sementara pemerintah maupun NU masih akan menunggu hasil dari Sidang Isbat pada 10 Maret mendatang.
"Kalau mungkin besok Muhammadiyah masuk Senin, mungkin pemerintah Selasa, ya silakan Senin atau Selasa," kata Wapres.
"Pokoknya yang ikut pemerintah, ikut pemerintah, tapi Lebarannya ikut pemerintah, kalau Lebarannya ikut Muhammadiyah Lebarannya ikut Muhammadiah. Jangan waktu puasa ikut pemerintah lebih belakang, giliran Lebaran ikut yang lebih dulu, itu tidak betul itu," pungkasnya.
"Sikap yang kita harus bagun adalah sikap saling pengertian, legowo, untuk bisa berbeda. Dan itu sudah lama kita berbeda, jadi masing-masing saja," ujar Wapres usai menghadiri acara di Tangerang, Banten, Kamis (7/3/2024).
Lebih lanjut, Wapres mengatakan bahwa setiap organisasi Islam besar di Indonesia baik Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama (NU) punya kriteria sendiri untuk menentukan awal Ramadan.
"Perbedaan Ramadan saya kira itu sudah menjadi, setiap ada tinggi hilal di bawah 2 derajat, pasti ada perbedaan, karena perbedaan kriteria, pemerintah NU, dan berbagai ormas itu menganggap bahwa harus tingginya bisa di rukyah, nah Muhammadiah itu lihatnya asal wujud saja. Karena itu untuk menyamakan kriteria ini kan belum ketemu," jelas Wapres.
Diketahui, Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa tanggal 11 Maret, sementara pemerintah maupun NU masih akan menunggu hasil dari Sidang Isbat pada 10 Maret mendatang.
"Kalau mungkin besok Muhammadiyah masuk Senin, mungkin pemerintah Selasa, ya silakan Senin atau Selasa," kata Wapres.
"Pokoknya yang ikut pemerintah, ikut pemerintah, tapi Lebarannya ikut pemerintah, kalau Lebarannya ikut Muhammadiyah Lebarannya ikut Muhammadiah. Jangan waktu puasa ikut pemerintah lebih belakang, giliran Lebaran ikut yang lebih dulu, itu tidak betul itu," pungkasnya.
(kri)