PDIP Harus Beroposisi

Kalau benar Prabowo-Gibran memenangi Pilpres, maka tugas semua warga negara ke depan adalah mengawasi kinerja mereka. Masyarakat harus memberikan masukan yang konstruktif entah melalui media massa, media sosial, maupun melalui DPR.

DPR harus meningkatkan fungsi pengawasan untuk pemerintahan Prabowo-Gibran. Untuk itu, PDIP, Nasdem, PKB, dan PKS sebaiknya berada pada posisi oposisi kepada pemerintahan yang akan datang. Para pimpinan parpol jangan 'pegang ekor' para anggota DPR-nya agar DPR leluasa mengawasi pemerintah. Tentu yang kita harapkan adalah semua anggota DPR dari parpol oposisi melakukan pengawasan atau krtikan yang konstruktif kepada pemerintah.

Penulis berharap, semua anggota DPR, terutama yang beroposisi dengan pemerintah agar jauhi perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) agar dengan demikian 'merdeka' mengawasi kinerja pemerintah. Yang perlu diawasi benar untuk pemerintahan Prabowo-Gibran adalah soal keberadaan lembaga dan aparat penegakan hukum serta perlindungan dan penegakan HAM. Mengapa? Karena, pertama, penulis khawatir Prabowo mengintervensi lembaga dan aparat penegakan hukum seperti gaya Orde Baru agar tidak mengusut dugaan korupsi terkait proyek pemerintah. Proyek pemerintah yang rentan korupsi ke depan adalah pelaksanaan Program Makan Gratis. Kita berharap KPK meningkatkan fungsinya mengawasi Program Makan Siang Gratis ini.

Perlu diingat, ada tiga korupsi yang susah diusut zaman Orde Baru adalah korupsi yang dilakukan parpol (Golkar), korupsi yang dilakukan pihak Istana (Cendana) dan korupsi yang dilakukan ABRI (Baca Geoge Junus Aditjondro). Bisa saja zaman Prabowo nanti korupsi dilakukan parpol koalisi pendukungnya, korupsi yang dilakukan relawan Prabowo-Jokowi, dan korupsi yang dilakukan aparat Polri dan TNI.

Kekhawatiran penulis yang kedua adalah pada zaman pemerintahan Prabowo-Gibran, maka kasus pelanggaran HAM akan meningkat. Apalagi, begitu Prabowo dinyatakan menang dalam hitungan cepat sejumlah lembaga survei, belakangan ini banyak pemuda yang diduga bekas preman bermunculan untuk memukul semua pemerotes atau pengunjukrasa atas dugaan kecurangan Pemilu dari kubu Prabowo-Gibran.

Ketiga, penulis juga khawatir dengan wapres Gibran ke depan akan melakukan pengkhianatan dan pelanggaran etika dalam setiap tugasnya. Pasalnya, Gibran sudah secara nyata mengkhianati PDIP demi dicalonkan sebagai calon Wapres Prabowo. Selain itu, ia bisa dicalonkan menjadi wakil Prabowo karena pamannya melanggar etika di MK. Atas tindakannya itu, pamannya dipecat dari Ketua MK.

Maka karena itulah, penulis merasa perlu ada oposisi yang ditangguh di DPR. Tentu selain DPR, masyarakat juga harus berani dan kritis. Penegak hukum diharapkan tidak mengkriminalisasi para pengkritik by data dan fakta. Walaupun di sini lain penulis yakin bahwa karena Prabowo dan Gibran merasa bermasalah secara etika dan diduga bermasalah juga secara hukum, terutama hukum militer yang telah memecat Prabowo dari militer tahun 1998, maka mereka akan benar-benar bekerja maksimal demi kepentingan bangsa dan negara dengan menaati peraturan perundang-undangan.Dengan mereka bekerja baik dan benar, maka kesalahan mereka tentu dilupakan dan dimaafkan masyarakat.

Walau demikian, sekali lagi penulis berharap, tugas DPR sebagaimana digariskan UUD 1945 harus dimaksimalkan. Jadi DPR bukan sekadar gengsi belaka. Jangan sakiti hati masyarakat. Semoga!