Islah Bahrawi Sebut Hak Angket Merupakan Kanal Demokrasi yang Harus Dihargai

JAKARTA - Timses Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Islah Bahrawi menegaskan hak angket merupakan kanal demokrasi yang harus dihargai. Diketahui, saat ini sejumlah kelompok masyarakat sipil mendorong agar dilakukan hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 .

“Bukankah ini hak angket ini adalah bagian dari kanal-kanal dalam dunia demokrasi yang harus kita hargai,” ujar Islah saat Dialog Spesial Rakyat Bersuara: Hak Angket dan Simsalabim Suara, bersama Aiman Witjaksono yang disiarkan secara langsung oleh iNews TV, Selasa (27/2/20224).



Islah pun menyinggung salah satu Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad yang mengatakan menolak hak angket dan mengatakan jika ini merupakan hak angkot.

“Artinya kalau orang yang gerah dengan hak angket, apalagi ada tadi anggota dewan dari Gerindra misalnya ya, yang mengatakan bahwa ini, ini orang-orang yang nggak siap kalah, katanya ini adalah angkot, saya baca ini,” katanya.

Lebih lanjut, Islah pun mengatakan jika hak angket ini harus dilaksanakan untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 khususnya terkait kecurigaan publik terhadap cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ya saya kira memang betul ya, karena bagaimanapun di dalam APBN itu kan sudah digariskan semua anggaran-anggaran tentang penggunaan Bansos, yang ternyata memang Bansos ini berada di luar koridor yang sudah diputuskan sebelumnya, termasuk anggaran-anggaran yang ditarik dari belakang ke depan dimajukan ke periode hari ini,” jelas Islah.

Bahkan, Islah juga menyinggung Presiden Amerika Serikat Richard Nixon, yang oleh para aktivis disebut pork barrel atau gentong babi. “Ini kan seolah-olah memang ini dibuat untuk satu konsumsi pemilu untuk berusaha meraih elektoral yang sebesar-besarnya dengan menggunakan kalau istilahnya para aktivis kemarin-kemarin itu ada istilah pork barrel.”



“Udah biasa dan selalu mengundang pertanyaan dari berbagai praktisi-praktisi demokrasi di seluruh dunia termasuk di Amerika, zaman Nixon juga ada pork barrel, itu dimana tuduhan Nixon adalah menggunakan anggaran-anggaran sosial untuk berusaha menggunakan daya pikat elektoral dengan menggunakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu. Dan ini juga sepertinya dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya tidak tahu,” pungkasnya.