Menteri Masuk TKN, PPP Tolak Anggapan Jokowi Diuntungkan

Selasa, 21 Agustus 2018 - 16:32 WIB
Menteri Masuk TKN, PPP Tolak Anggapan Jokowi Diuntungkan
Menteri Masuk TKN, PPP Tolak Anggapan Jokowi Diuntungkan
A A A
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak anggapan bahwa masuknya sejumlah menteri Kabinet Kerja ke dalam tim kampanye nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menguntungkan calon petahana itu. Sebab, menurut Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani calon petahana atau bukan memiliki plus minus tersendiri.

"Saya kira enggak juga, karena kalau saya di petahana barangkali saya ingin mengatakan menjadi orang yang berada di barisan bukan petahana lebih diuntungkan karena bisa nyerang dengan apa saja," ujar Arsul Sani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/8/2018).

Selain itu, kata dia, sejumlah menteri yang masuk TKN Jokowi-Ma'ruf tidak perlu mengundurkan diri dari Kabinet Kerja. "Pada sistem parlementer mereka tidak mundur karena sekaligus berjuang untuk diri mereka sendiri," kata Anggota Komisi III DPR ini.

Bahkan, lanjut dia, para menteri di Amerika Serikat memberikan masukan kepada calon petahana. "Itu hal yang biasa. Mereka bahkan turut menjawab, misalnya serangan dari lawan karena itu mencakup capaian kinerja mereka," jelasnya.

Maka itu, dia tidak sepakat dengan pendapat Anggota Majelis Syuro PKS Aboe Bakar Al-Habsy tentang masuknya sejumlah menteri Kabinet Kerja ke dalam TKN Jokowi-Ma'ruf. "Sepanjang tidak ada pelanggaran aturan kenapa dia harus mundur," ucapnya.

Sebelumnya, masuknya sejumlah menteri Kabinet Kerja ke dalam TKN Jokowi-Ma'ruf Amin dikritik PKS. Pasalnya, PKS menilai hal itu tidak etis karena dikhawatirkan bakal memanfaatkan fasilitas negara saat berkampanye.

Bahkan, Aboe menilai Presiden Jokowi diuntungkan dengan masuknya sejumlah menteri Kabinet Kerja ke dalam TKN tersebut. Maka itu, ke depan dia menilai perlu aturan yang lebih tegas terhadap petahana.

Sedangkan sejumlah menteri yang masuk TKN Jokowi-Ma'ruf Amin di antaranya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Moeldoko.
(kri)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.4406 seconds (0.1#10.140)