Punya Sejumlah Data, Timnas AMIN Siapkan Bukti Sengketa Pemilu 2024 ke MK

Selasa, 27 Februari 2024 - 20:38 WIB
loading...
Punya Sejumlah Data,...
Anggota Dewan Pakar Timas AMIN, Refly Harun. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Sengketa Pemilu 2024 masih terus berlanjut dan Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin (AMIN) dikabarkan bakal mengajukan sengketa Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lantas, apakah ada buktinya?

Tanpa menyebutkan lebih rinci, Anggota Dewan Pakar Timas AMIN, Refly Harun mengatakan, sedikit-sedikit bukti tersebut sudah diketahui masyarakat. Baik dari pemberitaan di media maupun film documenter yang viral belum lama ini.

"Bukti itu kita kasih clue, nanti nanti pada waktunya di Mahkamah Konstitusi (MK) di panitia angket bukti itu dibeberkan. Tapi kalau Anda penasaran, sedikit-sedikit misalnya ya baca aja majalah Tempo edisi terakhir 19 Februari," kata Refly dalam diskusi Rakyat Bersuara di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024).

Baca juga: Pasangan AMIN Dilaporkan ke Bawaslu terkait Transparansi Dana Kampanye

Tak hanya menyebut pemberitaan di majalah Tempo, Refly juga memberikan bocoran lainnya terkait indikasi kecurangan dalam Pemilu 2024.

"Kemudian nonton aja Bocor Alus dan kemudian nonton aja Dirty Vote. Itu kan sebuah indikasi bahwa semua kecurangan itu ada. Dan itu tidak hanya soal saat pencoblosan, tapi sebelum pencoblosan. Bahkan kalau kita tarik barangkali sejak tahun 2020-2021 sudah ada nuansa seperti itu," ujarnya.

Terkait bukti yang disiapkan untuk diajukan ke MK, Refly tetap tak mau mengatakan lebih jelas meski dirinya meyakinkan, bahwa dia punya sumber sendiri.

"Ya itu jadi salah satu sumber (Majalah Tempo). Saya juga punya sumber. Tapi yang mau saya katakan adalah, masa media sekredibel Tempo, masa sih menyebarkan hoaks. Kan begitu. Rasanya enggak mungkin," tegasnya.

Dia juga menjelaskan, kalau seandainya apa yang ditulis Tempo itu tidak benar seharusnya dibantah. Namun hingga kini tak ada bantahan dari pemerintah atau kubu paslon 02.

"Tapi kita kan tahu tidak ada bantahan selama ini ketika Tempo menulis tentang keterlibatan Istana dalam pemenangan 02 misalnya. Sekarang terakhir ini soal mobilisasi bansos dan sebagainya, tidak dibantah tugas menteri-menteri untuk mengglorifikasi 02, kan tidak dibantah. Jadi itu artinya memang indikasinya kuat," tutupnya.
(maf)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Hakim MK Sebut Permintaan...
Hakim MK Sebut Permintaan Ganti Rugi Miliaran Rupiah ke DPR, Baleg, dan Presiden Tak Lazim
Megawati Sentil Kader...
Megawati Sentil Kader PDIP Babak Belur di Pemilu 2024
Bawaslu dan MK Diminta...
Bawaslu dan MK Diminta Usut Modus Baru di PSU Pilkada Bengkulu Selatan
7 Gugatan Hasil PSU...
7 Gugatan Hasil PSU Pilkada 2024 Telah Diputus MK, 5 Ditolak dan 2 Lanjut Pemeriksaan
Gugatan PSU Pilkada...
Gugatan PSU Pilkada Puncak Jaya Papua Kandas di MK
Putusan MK Melarang...
Putusan MK Melarang Lembaga Pemerintah Adukan Pencemaran Nama Baik
Hasil Coblos Ulang Pilkada...
Hasil Coblos Ulang Pilkada Banjarbaru Kembali Digugat ke MK, Gubernur Muhidin Pastikan Netralitas Aparat
Daftar Lengkap Musisi...
Daftar Lengkap Musisi Gugat UU Hak Cipta ke MK, Ada Ariel NOAH, BCL hingga Bernadya
29 Penyanyi Gugat UU...
29 Penyanyi Gugat UU Hak Cipta ke MK, Raisa hingga Armand Maulana
Rekomendasi
Wali Kota Denpasar Ungkap...
Wali Kota Denpasar Ungkap Urgensi Sinergi Kepala Daerah saat Munas VII Apeksi
IDSurvey Buka Peluang...
IDSurvey Buka Peluang Berkarier Lewat Rekrutmen Bersama BUMN 2025, Minat?
Kenapa Tidak Ada yang...
Kenapa Tidak Ada yang Berani Bongkar Makam Kaisar China Pertama? Ini Jawabannya
Berita Terkini
Jelang Muktamar X PPP,...
Jelang Muktamar X PPP, Kader Tolak Calon Ketua Umum dari Luar Partai
Wacana Barak Militer...
Wacana Barak Militer Jadi Program Nasional, Sosiolog: Mencerminkan Krisis Sistem Pendidikan
Dewan Pakar Pemuda Katolik:...
Dewan Pakar Pemuda Katolik: Paus Leo XIV Jembatan Nilai Universal dalam Geopolitik yang Memanas
Dukung Kebijakan Bahlil,...
Dukung Kebijakan Bahlil, Abdul Rahman Farisi Soroti Hilirisasi dan Kedaulatan SDA
Penanganan Premanisme...
Penanganan Premanisme Ormas Bukan Hanya Tanggung Jawab Polri
Sinar Mas Kirim 500...
Sinar Mas Kirim 500 Pegawai Ikuti Pendidikan dan Pelatihan Komcad
Infografis
Saat ke TPS Pemilu 2024,...
Saat ke TPS Pemilu 2024, Jangan Lupa Membawa Berkas Ini
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved