Pasangan AMIN Dilaporkan ke Bawaslu terkait Transparansi Dana Kampanye
loading...
Capres dan Cawapres Nomor Urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena dianggap berbohong soal dana kampanye. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Capres dan Cawapres Nomor Urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena dianggap berbohong soal dana kampanye. Dana kampanye yang hanya Rp1 miliar dianggap kontras dengan kenyataan di lapangan.
Pelaporan ke Bawaslu dilakukan kumpulan advokat dari Lingkar Nusantara (Lisan). Ketua Lisan Hendarsam Marantoko mengatakan pelaporan ke Bawaslu dilakukan pada Jumat 22 Desember 2023.
“Ketika pasangan AMIN hanya mencantumkan dana awal kampanye hanya Rp1 miliar itu sangat janggal,” ujar Hendarsam dalam keterangannya, Sabtu (24/12/2023).
Dia menilai angka itu tidak realistis jika dilihat dari aktivitas kampanye mereka. Jika dihitung dari biaya pesawat jet pribadi dan sewa kantor tim sukses di area Menteng saja sudah cukup tinggi.
“Bila kita coba hitung secara kasar, biaya sewa kantor mewah di area elite, pesawat jet pribadi untuk kegiatan kampanye ke 38 provinsi, serta baliho, apa mungkin cukup dengan hanya 1 miliar?” tutur dia.
Adanya keraguan ini membuat Lisan melaporkan ke Bawaslu. Pasangan AMIN diduga memanipulasi data dana awal kampanye.
Hendarsam juga mengambil contoh dari pengalaman Pilgub DKI 2017. Saat itu, kata dia, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menghabiskan dana lebih dari Rp50 miliar.
“Sulit dipahami bila dana kampanye untuk tingkat gubernur provinsi jauh lebih tinggi dari kontestasi tertinggi di Indonesia, yaitu pemilihan presiden dan wakilnya,” tandas Hendarsam. Namun, Hendarsam juga menjelaskan bahwa dana besar saat 2017 lalu memang dana kampanye yang dihabiskan hingga final.
Hendarsam menambahkan tidak elok jika pasangan AMIN memanipulasi dana awal kampanye hanya untuk kepentingan pencitraan. Seolah pasangan AMIN hanya menggunakan dana yang kecil dań banyak didukung dari dana partisipasi para pendukungnya.
Dengan tidak transparannya pasangan AMIN di pelaporan dana awal kampanye, Hendarsam khawatir akan transparansi di masa mendatang. “Kalau dari awal saja sudah tidak transparan, bagaimana nanti ketika sudah menjabat sebagai presiden. Mari kita cermati sama-sama, agar bangsa ini kelak akan dipimpin oleh seseorang yang berintegritas tinggi dan tidak manipulatif terhadap bangsanya sendiri,” pungkas Hendarsam.
Pelaporan ke Bawaslu dilakukan kumpulan advokat dari Lingkar Nusantara (Lisan). Ketua Lisan Hendarsam Marantoko mengatakan pelaporan ke Bawaslu dilakukan pada Jumat 22 Desember 2023.
“Ketika pasangan AMIN hanya mencantumkan dana awal kampanye hanya Rp1 miliar itu sangat janggal,” ujar Hendarsam dalam keterangannya, Sabtu (24/12/2023).
Dia menilai angka itu tidak realistis jika dilihat dari aktivitas kampanye mereka. Jika dihitung dari biaya pesawat jet pribadi dan sewa kantor tim sukses di area Menteng saja sudah cukup tinggi.
“Bila kita coba hitung secara kasar, biaya sewa kantor mewah di area elite, pesawat jet pribadi untuk kegiatan kampanye ke 38 provinsi, serta baliho, apa mungkin cukup dengan hanya 1 miliar?” tutur dia.
Adanya keraguan ini membuat Lisan melaporkan ke Bawaslu. Pasangan AMIN diduga memanipulasi data dana awal kampanye.
Hendarsam juga mengambil contoh dari pengalaman Pilgub DKI 2017. Saat itu, kata dia, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menghabiskan dana lebih dari Rp50 miliar.
“Sulit dipahami bila dana kampanye untuk tingkat gubernur provinsi jauh lebih tinggi dari kontestasi tertinggi di Indonesia, yaitu pemilihan presiden dan wakilnya,” tandas Hendarsam. Namun, Hendarsam juga menjelaskan bahwa dana besar saat 2017 lalu memang dana kampanye yang dihabiskan hingga final.
Hendarsam menambahkan tidak elok jika pasangan AMIN memanipulasi dana awal kampanye hanya untuk kepentingan pencitraan. Seolah pasangan AMIN hanya menggunakan dana yang kecil dań banyak didukung dari dana partisipasi para pendukungnya.
Dengan tidak transparannya pasangan AMIN di pelaporan dana awal kampanye, Hendarsam khawatir akan transparansi di masa mendatang. “Kalau dari awal saja sudah tidak transparan, bagaimana nanti ketika sudah menjabat sebagai presiden. Mari kita cermati sama-sama, agar bangsa ini kelak akan dipimpin oleh seseorang yang berintegritas tinggi dan tidak manipulatif terhadap bangsanya sendiri,” pungkas Hendarsam.
(kri)
Explore More