Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Banyak Petugas KPPS Bergadang Dua Malam, Komnas HAM Sentil KPU
loading...
Ilustrasi penghitungan suara di TPS. Foto/Mushaful Imam
A
A
A
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengkritik Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang menjalankan tugas hingga bergadang. Komnas HAM menemukan fakta bahwa KPU tidak berhasil membuat kebijakan untuk mengurangi beban kerja KPPS.
Akibatnya, para petugas KPPS itu bekerja melebihi beban kerja yang wajar. "Sebagian besar KPPS bergadang dua malam (dan dua hari), sejak sehari sebelum hari H untuk mendirikan TPS (tempat pemungutan suara, red), hingga dini hari setelah hari H," ujar Ketua Tim Pemilu Komnas HAM Pramono Ubadi Tanthowi saat konferensi pers 'Catatan Komnas HAM atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, Rabu (21/2/2024).
"Kebijakan penyalinan form C-Hasil secara elektronik (foto kopi) dari yang semula manual, ternyata tidak berhasil menurunkan durasi waktu kerja KPPS," sambungnya.
Pramono melanjutkan, pihaknya juga menemukan KPU tidak memasukkan materi bantuan hidup dasar/basic life support sebagai bagian dari materi bimbingan teknis (bimtek) KPPS. Menurutnya, materi tersebut merupakan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan yang menjadi salah satu materi bimtek KPPS.
Akan hal itu, KPPS tidak dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi situasi darurat di TPS. Materi bimtek hanya fokus pada proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk tata cara sistem informasi rekapitulasi (Sirekap).
"Materi ini direkomendasikan oleh Kemenkes untuk dimasukkan sebagai bagian dari bimtek KPPS. KPU telah mengirimkan surat edaran tentang panduan penanganan situasi darurat tertanggal 10 Februari 2024, tetapi hampir tidak ada jajaran KPU di daerah yang mengetahui surat tersebut," ucapnya.
Komnas HAM juga mendapati lingkungan TPS yang tidak sehat dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Hal itu lantaran ditemukannya gorengan, kopi, hingga asap rokok di lingkungan TPS.
"Lingkungan TPS secara umum juga masih tidak sehat. Misalnya masih terdapat makanan ringan berupa gorengan, minuman kopi yang berlebihan, juga asap rokok," kata Pramono.
Akibatnya, para petugas KPPS itu bekerja melebihi beban kerja yang wajar. "Sebagian besar KPPS bergadang dua malam (dan dua hari), sejak sehari sebelum hari H untuk mendirikan TPS (tempat pemungutan suara, red), hingga dini hari setelah hari H," ujar Ketua Tim Pemilu Komnas HAM Pramono Ubadi Tanthowi saat konferensi pers 'Catatan Komnas HAM atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, Rabu (21/2/2024).
"Kebijakan penyalinan form C-Hasil secara elektronik (foto kopi) dari yang semula manual, ternyata tidak berhasil menurunkan durasi waktu kerja KPPS," sambungnya.
Pramono melanjutkan, pihaknya juga menemukan KPU tidak memasukkan materi bantuan hidup dasar/basic life support sebagai bagian dari materi bimbingan teknis (bimtek) KPPS. Menurutnya, materi tersebut merupakan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan yang menjadi salah satu materi bimtek KPPS.
Akan hal itu, KPPS tidak dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi situasi darurat di TPS. Materi bimtek hanya fokus pada proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk tata cara sistem informasi rekapitulasi (Sirekap).
"Materi ini direkomendasikan oleh Kemenkes untuk dimasukkan sebagai bagian dari bimtek KPPS. KPU telah mengirimkan surat edaran tentang panduan penanganan situasi darurat tertanggal 10 Februari 2024, tetapi hampir tidak ada jajaran KPU di daerah yang mengetahui surat tersebut," ucapnya.
Komnas HAM juga mendapati lingkungan TPS yang tidak sehat dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Hal itu lantaran ditemukannya gorengan, kopi, hingga asap rokok di lingkungan TPS.
"Lingkungan TPS secara umum juga masih tidak sehat. Misalnya masih terdapat makanan ringan berupa gorengan, minuman kopi yang berlebihan, juga asap rokok," kata Pramono.
(rca)
Explore More