Deddy Sitorus Sebut Ada Operasi Ambil Suara Perindo, Gelora, dan Ummat untuk Dialihkan

JAKARTA - Kejanggalan dalam proses penghitungan suara masih terjadi pada H+8 pemungutan suara. Buktinya, raihan suara Partai Perindo kian menyusut seiring berjakannya waktu.

Raihan suara calon legislatif (caleg) DPR Dapil Jawa Timur VI dari Partai Perindo, Venna Melinda misalnya. Suara aktris ternama Indonesia ini kian menyusut dari data penghitungan real count oleh KPU.

Dari pantauan di situs https://pemilu2024.kpu.go.id/ Venna meraih suara 17.069 suara pada 20 Februari 2024 per pukul 04.00. Suara Venna terkikis menjadi 10.957 pada data yang diperbaharui pukul 09.00 pada 22 Februari 2024. Bila dikalkulasikan, ada 6.112 suara Venna hilang dalam kurun waktu dua hari.



Tak hanya Venna, suara caleg DPR Dapil Jawa Timur VI dari Partai Perindo yang lain juga hilang. Caleg DPR Jeannie Maria Monica Latumahina, misalnya, yang mendapat 7.374 suara pada 20 Februari 2024 terkikis menjadi 1.604 suara pada 22 Februari 2024.

Melihat fenomena ini, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus merasa janggal dengan proses penghitungan suara Pemilu 2024. Apalagi, KPU sebelumnya telah memberi perintah ke aparat penyelenggara pemilu ke daerah untuk menghentikan proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

Deddy menduga penghentian itu didasari atas adanya partai kecil di lingkungan penguasa yang hendak dipaksanakan masuk parlemen. Hal itu dikuatkan setelah dirinya dapat informasi adanya operasi pengalihan suara Partai Perindo kepada partai gurem yang ada di lingkungan Istana.

"Ada kuat kecurigaan upaya tersistematis untuk memenangkan salah satu konstestan pemilu. Ada kabar saya dengar kabar bahwa ada operasi agar suara partai kecil akan diambil untuk dialihkan, terutama Partai Perindo, Gelora, dan Partai Ummat," kata Deddy dalam keterangannya yang dikutip Kamis (22/2/2024).



Selain itu, ia curiga motif penghentian itu menyangkut persaingan ketat PDIP dengan Partai Golkar sebagai peraih kursi terbanyak di Pemilu. Kaitannya adalah bahwa peraih kursi terbanyak akan mendapat jatah Ketua DPR.

Untuk mengatasi kesimpangsiuran dan dugaan tersebut, maka Deddy sangat berharap kepada KPU untuk memberi penjelasan yang selengkapnya.

"Kalau dibiarkan, akan banyak yang teriak bahwa kuat kecenderungan KPU sedang melakuka n kejahatan kepemiluan kalau dasarnya Sirekap, bukan force majeure yang sebenarnya. Maka kami memohon KPU harus memberikan penjelasan tentang informasi adanya penghentian proses rekapitulasi ini," kata Deddy.

Merespons itu, Ketua DPP PSI, Dedek Prayudi Uki mengatakan, pihaknya tak memiliki kapasitas untuk merespons penghetian rekapitulasi suara di tingjat kecamatan. Baginya, KPU yang memiliki kapasitas untuk menjelaskan lebih dalam terkait temuan itu. Hanya, Dedek menjelaskan, PSI juga menemukan adanya kejanggalan dalam proses rekapitulasi suara. Salah satu bentuknya, hasil suara tak sinkron.

"Nah yang kami temukan, misalnya ada di Jaktim di Cakung Barat TPS 126, di batang lidi ditemukan sebenarnya suara kami ada 8 di TPS tersebut, cuma dijumlah akhir ada 5. Ada juga di Cawang Barat, TPS 98, di batang lidinya itu kami harusnya mendapatkan suara 10 tetapi yang ditulis 8. Dan ini dokumen C Plano resmi yang sedang saya bicarakan," tutur Dedek saat dihubungi, Kamis (22/2/2024).

Atas dasar itu, Dedek enggan menanggapi isu yang dihembuskan oleh Deddy. Menurutnya, Deddy hanyanmelempar isu tanpa disertai bukti yang kuat. Ia menyarankan Deddy untuk turun ke bawah dan mengawal kembali suara rakyat.

"Jadi daripada melempar isu kecurangan yang bikin gaduh, dan saya duga ini sebenarnya terkait dengan kekalahan dari Mas Ganjar sehingga isu-isu kecurangan ini digulirkan terus-menerus. Daripada itu yang dilakukan sebaiknya Bang Deddy itu turun ke bawah lagi turun ke lapangan," ucap Dedek.

"Justru kami menemukan hal-hal seperti ini, kami tidak sedang menuduh siapapun, bisa saja memang petugas kan di lapangan bisa saja capek. Kami bersyukur, kami apresiasi KPU dan Bawaslu yang dalam proses penghitungan dan penginputan suara ini dilakukan secara terbuka dan mengundang saksi dan dari sana kita bisa mengawal suara, suara rakyat ini yang kita kawal. Jangan malah nuduh siapa curang enggak ada bukti," katanya.