Pengamat Sebut Pemilu 2024 Paling Tidak Berintegritas

JAKARTA - Direktur Lingkar Mardani Ray Rangkuti mengatakan Pemilu 2024 ini paling tidak berintegritas dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya.

Menurut Ray, setiap tahapan Pemilu 2024 memiliki problematika tersendiri hingga ternyata diketahui merupakan rancangan yang dipersiapkan guna memuluskan pencalonan orang-orang tertentu.

Ray menjelaskan, kondisi Pemilu 2024 yang berantakan tersebut bahkan terendus oleh lembaga pemantau asing, semisal Asian Network for Free Elections (ANFREL).



“Sepanjang sejarah Reformasi, Pemilu 2024 adalah pemilu terburuk berdasarkan indikator moral dan teknis,” ujar Ray pada Diskusi Gerakan untuk Indonesia yang Adil dan Demokratis (GIAD) melansir kanal Youtube Para Syndicate, Kamis (22/2/2024).

Ray melanjutkan, adapun sejumlah indikator yang digunakan untuk melabeli hancurnya moral pada Pemilu 2024, antara lain seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres.



Ray mengatakan, putusan itu dimanfaatkan untuk memuluskan jalan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka yang baru dua tahun menjabat sebagai Wali Kota Solo untuk maju sebagai cawapres.

“Dan ini membesarkan praktik nepotisme, dan kuatnya dugaan keterlibatan presiden yang secara aturan tidak salah, tetapi secara moral bermasalah,” ujarnya.

Selain itu, Ray mengatakan hampir setiap tahapan pada Pemilu 2024 memiliki masalah serius mulai dari verifikasi partai politik (parpol), pedaftaran parpol peserta pemilu. "Masalah serius lainnya hingga rekapitulasi suara dihentikan di tingkat kecamatan dengan alasan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024 atau Sirekap error," lanjut Ray.

Diketahui, calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mendorong hak angket DPR untuk menyelidiki pelaksanaan Pemilu 2024 yang dianggap banyak kejanggalan. Ganjar mendorong parlemen untuk memanggil penyelenggara pemilu untuk diklarifikasi atas pelaksanaan pemilu.

Salah satu hal yang perlu diklarifikasi, menurut Ganjar, adanya temuan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) yang melebihi batas dari 300 orang pada Sirekap KPU RI. Baginya, temuan itu menjadi anomali pada pelaksanaan Pemilu 2024.

“Minimum sebenarnya Komisi II memanggil penyelenggara pemilu, apa yang terjadi. IT-nya, kejadian tiap TPS kok melebihi 300 ini kan anomali, masak diam saja. Mestinya DPR segera ambil sikap undang penyelenggara Pemilu, undang masyarakat," kata Ganjar, Rabu, 21 Februari 2024.

Di sisi lain, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mendukung usulan Capres Ganjar Pranowo yang mendorong untuk digulirnya hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR.

“Ya gini, ketika kita mendengar akan melakukan kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, Fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang besar,” kata Anies, Selasa, 20 Februari 2024.