KPU: Pemungutan Suara Ulang, Susulan, dan Lanjutan Paling Lambat 24 Februari
Rabu, 21 Februari 2024 - 18:31 WIB
loading...
Anggota KPU Idham Holik mengatakan pihaknya mengingatkan kepada jajarannya di daerah yang memutuskan adanya PSU, PSS, dan PSL paling lambat sudah bisa selesai pada 24 Februari mendatang. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan kepada jajarannya di daerah yang memutuskan adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) , Pemungutan Suara Susulan (PSS), dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) paling lambat sudah bisa selesai pada 24 Februari mendatang.
Anggota KPU Idham Holik menjelaskan bahwa imbauan ini bukan tanpa sebab. Menurutnya, hal ini merujuk pada Pasal 373 UU Pemilu. Dalam ketentuan tersebut, telah diatur bahwa PSU, PSS, maupun PSL dilakukan dalam waktu 10 hari setelah hari pemungutan suara.Baca juga: KPU Dinilai Bisa Dipidana UU ITE Imbas Polemik Tampilan Data Sirekap
"(Jadi) kami sarankan kepada rekan-rekan di daerah, maksimalkan waktu 10 hari itu untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang, susulan, lanjutan," ujar Idham, Rabu (21/2/2024).
Menurutnya, hal ini penting agar jangan sampai proses jenis pemungutan suara tersebut justru menganggu proses rekapitulasi di tingkat PPK. Apalagi, saat ini sudah banyak publik yang menanti perolehan hasil suara di Pemilu 2024.
Baca juga: Sebut Proses Pemilu 2024 Janggal, Siti Zuhro: Ketua KPU Sepatutnya Mundur atau Dipecat
"Kita ketahui hari ini publik ingin sekali segera mengetahui hasil pemilu. Sehingga rekapitulasi tingkat PPK harus berjalan lancar," tuturnya.
Anggota KPU Idham Holik menjelaskan bahwa imbauan ini bukan tanpa sebab. Menurutnya, hal ini merujuk pada Pasal 373 UU Pemilu. Dalam ketentuan tersebut, telah diatur bahwa PSU, PSS, maupun PSL dilakukan dalam waktu 10 hari setelah hari pemungutan suara.Baca juga: KPU Dinilai Bisa Dipidana UU ITE Imbas Polemik Tampilan Data Sirekap
"(Jadi) kami sarankan kepada rekan-rekan di daerah, maksimalkan waktu 10 hari itu untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang, susulan, lanjutan," ujar Idham, Rabu (21/2/2024).
Menurutnya, hal ini penting agar jangan sampai proses jenis pemungutan suara tersebut justru menganggu proses rekapitulasi di tingkat PPK. Apalagi, saat ini sudah banyak publik yang menanti perolehan hasil suara di Pemilu 2024.
Baca juga: Sebut Proses Pemilu 2024 Janggal, Siti Zuhro: Ketua KPU Sepatutnya Mundur atau Dipecat
"Kita ketahui hari ini publik ingin sekali segera mengetahui hasil pemilu. Sehingga rekapitulasi tingkat PPK harus berjalan lancar," tuturnya.
(kri)
Lihat Juga :
