KPU Dinilai Bisa Dipidana UU ITE Imbas Polemik Tampilan Data Sirekap
loading...
Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Ganjar-Mahfud, Adian Napitupulu menilai, KPU bisa dipidana dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). FOTO/MPI/ACHMAD AL FIQRI
A
A
A
JAKARTA - Wakil Deputi Kinetik Teritorial Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Adian Napitupulu menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa dipidana dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE ). Sebab, lembaga penyelenggara pemilu itu menampilkan data perolehan suara dalam Sistem Informasi Rekapitulasi Suara ( Sirekap ) yang membuat gaduh.
"Pasal 32 ayat 1 dan Pasal 48 UU ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun, mengubah, menambah mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen milik orang lain atau milik publik, Sirekap dia melanggar hukum," kata Adian dalam Dialog Spesial Rakyat Bersuara: Suara Rakyat vs Sirekap Bersama Aiman Witjaksono di iNews TV, Selasa (20/2/2024) malam.
Adian mengamini bahwa diktum mengubah, mengurangi, memberikan data palsu, tidak benar, membohongi publik dalam sistem Sirekap tak termasuk kategori pelanggaran pemilu. "Tetapi dia pelanggaran hukum," ujarnya.
Untuk itu, kata Adian, legitimasi hasil pemilu bisa berdampak bila KPU melakukan pelanggaran UU ITE. Ia juga meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyederhanakan melihat persoalan pada sistem Sirekap KPU. Pasalnya, sambungnya, ada aturan hukum lain yang saling berkaitan.
"Pasal 32 ayat 1 dan Pasal 48 UU ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun, mengubah, menambah mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen milik orang lain atau milik publik, Sirekap dia melanggar hukum," kata Adian dalam Dialog Spesial Rakyat Bersuara: Suara Rakyat vs Sirekap Bersama Aiman Witjaksono di iNews TV, Selasa (20/2/2024) malam.
Adian mengamini bahwa diktum mengubah, mengurangi, memberikan data palsu, tidak benar, membohongi publik dalam sistem Sirekap tak termasuk kategori pelanggaran pemilu. "Tetapi dia pelanggaran hukum," ujarnya.
Untuk itu, kata Adian, legitimasi hasil pemilu bisa berdampak bila KPU melakukan pelanggaran UU ITE. Ia juga meminta kepada seluruh pihak untuk tidak menyederhanakan melihat persoalan pada sistem Sirekap KPU. Pasalnya, sambungnya, ada aturan hukum lain yang saling berkaitan.
Lihat Juga :
