6 Bujukan Moral Senat Akademika ITB-AD
Senin, 12 Februari 2024 - 15:03 WIB
loading...
A
A
A
Muncullah oligarki politik bahwa parpol dikuasai oleh segelintir orang. Harap diingat, bahwa oligarki politik ini bisa mendeterminasi kebijakan publik. Bersamaan dengan itu, oligarki politik membutuhkan sokongan dana karena biaya politik yang tinggi dalam menghidupi nafas parpolnya. Tentu, parpol membutuhkan oligarki ekonomi, pemilik modal raksasa.
Dengan demikian oligarki ekonomi melakukan investasi politik karena mereka membutuhkan sokongan politik dari oligarki politik untuk memuluskan usahanya. Sehingga pada ujungnya, terjadi dwifungsi oligarki ekonomi-politik yang acapkali mereka berakrobat atau memainkan suara rakyat dan kebijakan publik.
Suara rakyat hanya dibutuhkan saat pemilu, sementara pada saat penentuan kebijakan publik, suara rakyat dibuang ke keranjang sampah. "Dalam konteks inilah, menjadi renungan bagi pemilih terutama para kontestan bahwa kita semua terjebak dengan praktik politik seperti itu dan harus segera di akhiri," kata Direktur Program Pascasarjana ITB-AD ini.
Terakhir, keenam, mengingatkan kembali pada semua kontestan terhadap salah satu agenda Reformasi 1998, yakni pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan negara ke depan. Para konstituen atau pemilih harus selalu saling mengintakan, bahwa KKN menjadi masalah utama dan genting yang menghambat kemajuan bangsa.
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang masih jeblok dan praktik kolusi dan nepotisme yang memiliti penyelenggaraan Negara telah menahbiskan sebagai negara yang tingkat pemborosan yang tinggi terutama dilihat dalam diktum ICOR (Incremental Capital Output Ratio) yang masih besar.
"Semoga bujukan ini memberikan sumbangsih dalam masa kontemplasi jelang pencoblosan dan masa-masa sesudahnya. Semoga masa pencoblosan, Rabu 14 Februari 2024 ini selalu dilindungi, dirahmati, dan diberkahi Allah SWT, guna mewujudkan Indonesia yang lebih baik," pungkasnya.
Dengan demikian oligarki ekonomi melakukan investasi politik karena mereka membutuhkan sokongan politik dari oligarki politik untuk memuluskan usahanya. Sehingga pada ujungnya, terjadi dwifungsi oligarki ekonomi-politik yang acapkali mereka berakrobat atau memainkan suara rakyat dan kebijakan publik.
Suara rakyat hanya dibutuhkan saat pemilu, sementara pada saat penentuan kebijakan publik, suara rakyat dibuang ke keranjang sampah. "Dalam konteks inilah, menjadi renungan bagi pemilih terutama para kontestan bahwa kita semua terjebak dengan praktik politik seperti itu dan harus segera di akhiri," kata Direktur Program Pascasarjana ITB-AD ini.
Terakhir, keenam, mengingatkan kembali pada semua kontestan terhadap salah satu agenda Reformasi 1998, yakni pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan negara ke depan. Para konstituen atau pemilih harus selalu saling mengintakan, bahwa KKN menjadi masalah utama dan genting yang menghambat kemajuan bangsa.
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang masih jeblok dan praktik kolusi dan nepotisme yang memiliti penyelenggaraan Negara telah menahbiskan sebagai negara yang tingkat pemborosan yang tinggi terutama dilihat dalam diktum ICOR (Incremental Capital Output Ratio) yang masih besar.
"Semoga bujukan ini memberikan sumbangsih dalam masa kontemplasi jelang pencoblosan dan masa-masa sesudahnya. Semoga masa pencoblosan, Rabu 14 Februari 2024 ini selalu dilindungi, dirahmati, dan diberkahi Allah SWT, guna mewujudkan Indonesia yang lebih baik," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
