6 Bujukan Moral Senat Akademika ITB-AD
Senin, 12 Februari 2024 - 15:03 WIB
loading...
A
A
A
"Kami berharap pula agar masyarakat melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap tindakan manipulasi suara, penggiringan opini, tekanan, dan lainnya. Demikian pula, para petugas pemilu dan kontestan, jangan sampai ada niatan dan praktik manipulatif dalam perhitungan suara sehingga rawan menimbulkan masalah krusial ke depan dan bisa meluruhkan spirit kebersamaan sebagai warga negara," tuturnya.
Ketiga, kontestasi Pemilu 2024 yakinilah bahwa itu bukan segala-galanya yang akan mementukan nasib bangsa ke depan. Apalagi dalam kontestasi politik seperti itu berlaku diktum: “siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana”. Bahkan seolah berlaku teorema politik: “tidak ada kawan dan musuh abadi, yang ada adalah kepentingan abadi”. Sehingga acapkali praktik politik begitu cair dan licik.
Mukhaer yang juga merupakan Wakil Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MBEP PP Muhammadiyah) ini menjelaskan dengan praktik pragmatisme dan machiavealisme politik yang begitu nyata seperti itu, dan tidak lagi menjadikan praktik politik sebagai jihad adiluhung untuk peningkatan derajat dan kualitas rakyat dan bangsa.
"Kami mengimbau ke depan, perlu segera merevisi UU Pemilihan Umum (Pemilu) dan UU Partai Politik (Parpol) yang selama ini menjadi biang kerok praktik-praktik politik yang curang dan culas dalam kehiduan politik kita," tuturnya.
Catatan keempat yaitu tidak tegasnya aturan dan praktik politik yang liberal sebagai buah reformasi politik yang kebablasan, maka investasi politik dalam bentuk terbukanya biaya politik yang tinggi (high political costs) makin nyata. Tidak tegasnya law enforcement dalam pembatasan sumbangan dan biaya kampanye kepada kandidat/kontestan, tidak tertibnya atau semrawutnya pemasangan alat peraga kampanye (APK), literasi terhadap bahaya berita dan kampanye hoaks (bohong), dan lainnya menjadi pelajaran berharga demi perbaikan kualitas pemilu-pemilu berikutnya.
"Jangan sampai warga negara selalu jatuh, ibarat hanya keledai yang jatuh pada lubang yang sama sebanyak dua kali," harapnya.
Kelima, pihaknya juga sangat prihatin terhadap praktik politik oligarkis, partai-partai politik (parpol) tidak lagi sebagai wahana agregator dan katalisator suara rakyat serta tidak lagi dijadikan wahana candradimuka untuk melahirkan tokoh dan pemimpin bangsa ke depan. Parpol telah dibajak oleh pemilik parpol yang ujungnya menjadi instrumen untuk transaksi politik dengan parpol lain.
Ketiga, kontestasi Pemilu 2024 yakinilah bahwa itu bukan segala-galanya yang akan mementukan nasib bangsa ke depan. Apalagi dalam kontestasi politik seperti itu berlaku diktum: “siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana”. Bahkan seolah berlaku teorema politik: “tidak ada kawan dan musuh abadi, yang ada adalah kepentingan abadi”. Sehingga acapkali praktik politik begitu cair dan licik.
Mukhaer yang juga merupakan Wakil Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MBEP PP Muhammadiyah) ini menjelaskan dengan praktik pragmatisme dan machiavealisme politik yang begitu nyata seperti itu, dan tidak lagi menjadikan praktik politik sebagai jihad adiluhung untuk peningkatan derajat dan kualitas rakyat dan bangsa.
"Kami mengimbau ke depan, perlu segera merevisi UU Pemilihan Umum (Pemilu) dan UU Partai Politik (Parpol) yang selama ini menjadi biang kerok praktik-praktik politik yang curang dan culas dalam kehiduan politik kita," tuturnya.
Catatan keempat yaitu tidak tegasnya aturan dan praktik politik yang liberal sebagai buah reformasi politik yang kebablasan, maka investasi politik dalam bentuk terbukanya biaya politik yang tinggi (high political costs) makin nyata. Tidak tegasnya law enforcement dalam pembatasan sumbangan dan biaya kampanye kepada kandidat/kontestan, tidak tertibnya atau semrawutnya pemasangan alat peraga kampanye (APK), literasi terhadap bahaya berita dan kampanye hoaks (bohong), dan lainnya menjadi pelajaran berharga demi perbaikan kualitas pemilu-pemilu berikutnya.
"Jangan sampai warga negara selalu jatuh, ibarat hanya keledai yang jatuh pada lubang yang sama sebanyak dua kali," harapnya.
Kelima, pihaknya juga sangat prihatin terhadap praktik politik oligarkis, partai-partai politik (parpol) tidak lagi sebagai wahana agregator dan katalisator suara rakyat serta tidak lagi dijadikan wahana candradimuka untuk melahirkan tokoh dan pemimpin bangsa ke depan. Parpol telah dibajak oleh pemilik parpol yang ujungnya menjadi instrumen untuk transaksi politik dengan parpol lain.
Lihat Juga :
