Versi Data Riset Analitika, 82,5 Persen Publik Puas dengan Kinerja Jokowi

JAKARTA - Gelombang pernyataan sikap dari kalangan guru besar dan sivitas akademika perguruan tinggi mengalir di berbagai kota. Disusul dengan aksi mahasiswa menuntut pemilu dilakukan secara jujur dan adil dengan menjunjung tinggi netralitas pemerintah.

Sejumlah tokoh turut menyuarakan keprihatinan terhadap persoalan etika kenegaraan yang telah mencuat sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melempangkan jalan bagi putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) , Gibran Rakabuming Raka, pada Pilpres 2024.

Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) yang memberi sanksi etik kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) semakin memperkuat hal tersebut. Sebelumnya hakim MK juga divonis melanggara etika oleh Majelis Kehormatan (MKMK).

Berkebalikan dengan wacana yang berkembang di kalangan intelektual, mayoritas publik justru merasa puas dengan kepemimpinan Jokowi. Temuan survei Data Riset Analitika menunjukkan 82,5 persen menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.



Di antaranya 9,8 persen merasa sangat puas dipimpin oleh Jokowi. Hanya 15,2 persen yang menyatakan ketidakpuasan, termasuk 2,9 persen yang merasa tidak puas sama sekali, dan sisanya 2,3 persen menyatakan tidak tahu/tidak jawab.

"Meskipun mendapat banjir kritik dari guru besar, mahasiswa, dan para tokoh, mayoritas publik hingga 82,5 persen tetap merasa puas terhadap kinerja Jokowi," ungkap Direktur Eksekutif Data Riset Analitika Nana Kardina di Jakarta, Sabtu (10/2/2024).

Menurut Nana, luapan kekecewaan yang dilontarkan intelektual dan pegiat masyarakat sipil ternyata tidak menyentuh aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. "Rakyat justru merasa puas dengan apa yang dikerjakan Jokowi selama dua periode ini," tandas Nana.

Geliat pembangunan yang masif hingga ke pelosok daerah membuat rakyat merasakan peningkatan aktivitas ekonomi dan berdampak pada kesejahteraan. Selama dua periode pemerintahan Jokowi menggencarkan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.

Jaringan jalan tol Trans Jawa yang tuntas dikerjakan oleh Jokowi membuat mobilitas dan arus logistik berjalan lancar. Selama pandemi Covid-19, meskipun dilakukan pembatasan sosial, tetapi kegiatan ekonomi masih terus bergerak didukung oleh lancarnya transportasi.

Tekad pemerintah mengembangkan destinasi pariwisata di luar Bali juga mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. "Visi Jokowi untuk menyebarkan pembangunan ke daerah-daerah diperkuat dengan pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan," tegas Nana.

"Rakyat merasakan kemajuan pembangunan dan meyakini bahwa arah ke depan yang diletakkan oleh Jokowi sudah tepat," lanjut Nana.

Tidak heran jika optimisme justru muncul di kalangan rakyat menengah ke bawah alih-alih mereka yang tinggal di menara gading.

"Isu-isu seperti politik dinasti dan pelanggaran HAM sulit diterima masyarakat, lebih-lebih bagi generasi muda yang lahir setelah reformasi 98," jelas Nana.

Publik lebih menginginkan pembenahan ekonomi dan aspek kesejahteraan daripada berkutat soal etika. Selama dua periode Jokowi bekerja keras untuk mengatasi problem-problem pokok tersebut.

"Tidak heran jika publik yang melihat pemerintahan bekerja dan menikmati hasilnya cenderung menginginkan keberlanjutan ketimbang perubahan," pungkas Nana.

Survei Data Riset Analitika dilakukan pada 1-7 Februari 2024, secara tatap muka kepada 1200 responden mewakili 38 provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error ±2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.