Jamin Keakuratan, Poltracking Indonesia Terapkan 5 Lapis Verifikasi Data
loading...
A
A
A
JAKARTA - Lembaga survei Poltracking Indonesia menerapkan proses verifikasi data 5 lapis yang ketat. Setiap hasil survei melewati serangkaian uji dan pengecekan untuk memastikan validitas dan keakuratannya.
Metodologi ini membuat Poltracking Indonesia dipercaya publik dan berbagai pihak sebagai sumber data yang presisi dan dapat diandalkan. Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi menjelaskan, proses verifikasi lima lapis meliputi geolocation, analisis foto, threshold durasi, konsistensi jawaban, dan konfirmasi telepon.
Setiap survei diharuskan melewati setiap tahapan verifikasi 5 lapis untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh. Proses ini dirancang untuk meminimalkan potensi kesalahan dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil survei.
“Nama responden yang dicantumkan oleh surveyor di Gondangdia-Menteng bukan nama lengkap. Secara geolocation, surveyor benar melakukan survei di Gondangdia-Menteng dengan 9 responden terverifikasi,” katanya dalam siaran pers, Senin (18/11/2024).
Verifikasi geolocation memastikan survei dilakukan di lokasi yang benar dengan menggunakan koordinat latitude dan longitude. Tahapan ini membuktikan bahwa proses pengambilan data di lapangan berlangsung sesuai rencana dan di tempat yang seharusnya. Hal ini menghindarkan potensi manipulasi lokasi survei.
Selanjutnya, verifikasi analisis foto dilakukan untuk mencocokkan profil demografi responden dengan data lapangan. Metode ini membantu memastikan bahwa responden yang diwawancarai adalah orang yang sesuai dengan kriteria survei, sehingga hasilnya dapat dipercaya. Dengan langkah ini, data yang dihasilkan Poltracking Indonesia selalu menunjukkan kredibilitas tinggi.
Tahapan verifikasi ketiga adalah threshold durasi, di mana durasi wawancara dipantau untuk memastikan wawancara berlangsung cukup lama guna mendapatkan data yang mendalam. Durasi yang terlalu singkat bisa menjadi indikasi bahwa survei dilakukan tidak sesuai prosedur. Dengan adanya batasan durasi minimal survei, Poltracking Indonesia menjamin bahwa survei dilakukan secara menyeluruh.
“Konsistensi jawaban juga diperiksa untuk memastikan responden tidak memberikan jawaban yang berlawanan atau membingungkan. Responden yang lolos verifikasi ini dinilai valid,” tambahnya.
Tahap terakhir adalah konfirmasi telepon. Poltracking Indonesia menghubungi responden untuk memvalidasi keikutsertaan mereka dalam survei. Meski terdapat tantangan dalam memperoleh nomor telepon, Masduri memastikan bahwa aspek ini tidak mengurangi validitas data.
“Dalam pengalaman survei, memang sulit responden bisa memberikan nomor telepon, sehingga ada potensi surveyor mengisi nomor telepon sendiri. Tapi dalam verifikasi kami tidak hanya fokus pada telepon. Ada 4 instrumen verifikasi lain,” ujarnya.
Masduri menegaskan verifikasi data di Poltracking Indonesia tidak hanya bertumpu pada satu aspek, tetapi mencakup lima instrumen verifikasi yang sudah ditetapkan demi memastikan data yang akurat. Dengan metode ini, survei Poltracking Indonesia diakui lolos uji ketat dan layak dipercaya sebagai acuan keputusan. Keakuratan ini menjadi pembeda utama Poltracking Indonesia dari lembaga survei lainnya.
Metodologi ini membuat Poltracking Indonesia dipercaya publik dan berbagai pihak sebagai sumber data yang presisi dan dapat diandalkan. Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi menjelaskan, proses verifikasi lima lapis meliputi geolocation, analisis foto, threshold durasi, konsistensi jawaban, dan konfirmasi telepon.
Setiap survei diharuskan melewati setiap tahapan verifikasi 5 lapis untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh. Proses ini dirancang untuk meminimalkan potensi kesalahan dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil survei.
“Nama responden yang dicantumkan oleh surveyor di Gondangdia-Menteng bukan nama lengkap. Secara geolocation, surveyor benar melakukan survei di Gondangdia-Menteng dengan 9 responden terverifikasi,” katanya dalam siaran pers, Senin (18/11/2024).
Verifikasi geolocation memastikan survei dilakukan di lokasi yang benar dengan menggunakan koordinat latitude dan longitude. Tahapan ini membuktikan bahwa proses pengambilan data di lapangan berlangsung sesuai rencana dan di tempat yang seharusnya. Hal ini menghindarkan potensi manipulasi lokasi survei.
Selanjutnya, verifikasi analisis foto dilakukan untuk mencocokkan profil demografi responden dengan data lapangan. Metode ini membantu memastikan bahwa responden yang diwawancarai adalah orang yang sesuai dengan kriteria survei, sehingga hasilnya dapat dipercaya. Dengan langkah ini, data yang dihasilkan Poltracking Indonesia selalu menunjukkan kredibilitas tinggi.
Tahapan verifikasi ketiga adalah threshold durasi, di mana durasi wawancara dipantau untuk memastikan wawancara berlangsung cukup lama guna mendapatkan data yang mendalam. Durasi yang terlalu singkat bisa menjadi indikasi bahwa survei dilakukan tidak sesuai prosedur. Dengan adanya batasan durasi minimal survei, Poltracking Indonesia menjamin bahwa survei dilakukan secara menyeluruh.
“Konsistensi jawaban juga diperiksa untuk memastikan responden tidak memberikan jawaban yang berlawanan atau membingungkan. Responden yang lolos verifikasi ini dinilai valid,” tambahnya.
Tahap terakhir adalah konfirmasi telepon. Poltracking Indonesia menghubungi responden untuk memvalidasi keikutsertaan mereka dalam survei. Meski terdapat tantangan dalam memperoleh nomor telepon, Masduri memastikan bahwa aspek ini tidak mengurangi validitas data.
“Dalam pengalaman survei, memang sulit responden bisa memberikan nomor telepon, sehingga ada potensi surveyor mengisi nomor telepon sendiri. Tapi dalam verifikasi kami tidak hanya fokus pada telepon. Ada 4 instrumen verifikasi lain,” ujarnya.
Masduri menegaskan verifikasi data di Poltracking Indonesia tidak hanya bertumpu pada satu aspek, tetapi mencakup lima instrumen verifikasi yang sudah ditetapkan demi memastikan data yang akurat. Dengan metode ini, survei Poltracking Indonesia diakui lolos uji ketat dan layak dipercaya sebagai acuan keputusan. Keakuratan ini menjadi pembeda utama Poltracking Indonesia dari lembaga survei lainnya.