Survei: Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Meningkat

Senin, 14 Februari 2022 - 17:20 WIB
loading...
Survei: Kepuasan Publik...
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi cukup tinggi berdasarkan hasil survei dari lembaga SPIN yang diumumkan hari ini. Foto/Dok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) cukup tinggi. Hal tersebut berdasarkan hasil survei dari lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN) yang diumumkan hari ini.

“Hasil survei menunjukkan ada sebesar 60,8% publik menilai seperti itu. Sementara sebagian kecil atau 13,7% menilai tidak memuaskan dan ada 20,1% yang menyatakan biasa saja,” kata Direktur SPIN Igor Dirgantara saat memaparkan survei SPIN tentang Kepemimpinan Nasional 2024 yang bertajuk “Prabowo Paling Pantas Melanjutkan Program Jokowi” secara daring, Senin (14/2/2022).

Igor menjelaskan, angka tersebut meningkat dari survei sebelumnya, yakni September 2021 sebanyak 47,1% masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi. Setelah mengukur tingkat kepuasan, Igor pun menanyakan para responden mengenai penilaian mereka terhadap arah pembangunan yang saat ini dijalankan oleh pemerintah.

Baca juga: Survei: 67,8% Publik Puas terhadap Kinerja Jokowi-Maruf

Apakah menurut mereka, arah pembangunan yang ada perlu diubah atau dilanjutkan saja karena sudah dianggap baik. “Indikasinya didapat dari temuan survei dimana ada sekitar 51,5% yang menyebutkan agar arah pembangunan nasional perlu dilanjutkan. Ada juga sebesar 17,4% yang meminta tetap dilanjutkan tetapi secara bersyarat dimana perlu ada perubahan-perubahan. Sementara ada 30,3% yang menyatakan agar arah pembangunan perlu diganti,” katanya.

Igor mengatakan, saat SPIN ingin melihat sedikit lebih dalam tentang aspek arah pembangunan yang ingin dilanjutkan itu. Mayoritas menjawab di antaranya program bantuan sosial (bansos), ketahanan pangan, serta modernisasi alutsista yang lebih dominan. “Sebagian besar berpendapat bidang sosial (bansos) 55,5%; ketahanan pangan 52,6%; modernisasi alutsista 50,9%,” paparnya.

Kemudian, sambung Igor, untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah atau agraria 45,1%; kebebasan beragama 42,3%; infrastruktur 40,5% perlu dilanjutkan dan oleh karenanya menjadi prioritas utama. Sementara yang menjawab terus dilanjutkan dengan beberapa perbaikan ditempati oleh bidang ketenagakerjaan 42,6%, karena banyak penduduk yang tidak bekerja imbas Covid-19, dampak Omnibus Law Cipta Kerja dan lain sebagainya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Roy Suryo Buka Wacana...
Roy Suryo Buka Wacana Praperadilan Keempat: Tunggu Saja Tanggal Mainnya
Praperadilannya Ditolak,...
Praperadilannya Ditolak, Roy Suryo: Semoga Hakim Diberi Pencerahan di Sidang Berikutnya
Status Tersangka Roy...
Status Tersangka Roy Suryo Tetap Sah, Polda Metro Jaya: Putusan Hakim Harus Dihormati
UGM Dinilai Keliru Ajukan...
UGM Dinilai Keliru Ajukan Keberatan ke PTUN Jakarta, Bonjowi Hadirkan Saksi Ahli untuk Meluruskan
Dokter Tifa Ungkit 12...
Dokter Tifa Ungkit 12 Tahun Jokowi Jadi Pejabat: Tak Pernah Akui Lulusan UGM hingga Tak Diundang Reuni
Rismon: Jokowi Tak Ingin...
Rismon: Jokowi Tak Ingin Hukum Roy Suryo dan Dokter Tifa, hanya Ingin Polemik Ijazah Tuntas
Roy Suryo Bakal Ajukan...
Roy Suryo Bakal Ajukan Praperadilan Jilid III soal Penerapan Pasal 35 UU ITE
Sidang Praperadilan,...
Sidang Praperadilan, Ahli Pidana Soroti Bukti Permulaan Penetapan Tersangka Roy Suryo
Kasus Ijazah Jokowi,...
Kasus Ijazah Jokowi, Hakim Jadwalkan Putusan Praperadilan ke-2 Roy Suryo pada 20 Juli 2026
Rekomendasi
Legenda Liverpool Kevin...
Legenda Liverpool Kevin Keegan Meninggal Dunia di Usia 75 tahun
DBD Tak Lagi Penyakit...
DBD Tak Lagi Penyakit Musiman, Ahli Minta Pencegahan Dengue Sepanjang Tahun
Houthi Yaman Blokade...
Houthi Yaman Blokade Arab Saudi, Riyadh Marah
Berita Terkini
Komisi I DPR Setujui...
Komisi I DPR Setujui Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi, Nurul Arifin: Perkuat Pertahanan dan Tingkatkan Daya Gentar
Hasil Perampasan Aset...
Hasil Perampasan Aset Diurus Badan Khusus, Komisi III DPR: Perlu Ada Tim Pengawasan
Judul RUU Perampasan...
Judul RUU Perampasan Aset Diubah Menjadi RUU Pemulihan Aset? Ini Pandangan Pakar Hukum Pidana
96 Perwira Duduki Jabatan...
96 Perwira Duduki Jabatan Strategis di Bareskrim pada Mutasi Juni 2026, Ini Namanya
Prabowo Minta Tindakan...
Prabowo Minta Tindakan Tegas Terhadap Penyelewengan Tak Merusak Stabilitas Nasional
3 Fakta yang Telah Diungkap...
3 Fakta yang Telah Diungkap KPK Terkait OTT Bupati Lombok Barat
Infografis
10 Figur Publik Penerima...
10 Figur Publik Penerima Beasiswa LPDP, dari Mutiara Baswedan hingga Maudy Ayunda
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved