Survei: Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Meningkat

Senin, 14 Februari 2022 - 17:20 WIB
loading...
Survei: Kepuasan Publik...
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi cukup tinggi berdasarkan hasil survei dari lembaga SPIN yang diumumkan hari ini. Foto/Dok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) cukup tinggi. Hal tersebut berdasarkan hasil survei dari lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN) yang diumumkan hari ini.

“Hasil survei menunjukkan ada sebesar 60,8% publik menilai seperti itu. Sementara sebagian kecil atau 13,7% menilai tidak memuaskan dan ada 20,1% yang menyatakan biasa saja,” kata Direktur SPIN Igor Dirgantara saat memaparkan survei SPIN tentang Kepemimpinan Nasional 2024 yang bertajuk “Prabowo Paling Pantas Melanjutkan Program Jokowi” secara daring, Senin (14/2/2022).

Igor menjelaskan, angka tersebut meningkat dari survei sebelumnya, yakni September 2021 sebanyak 47,1% masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi. Setelah mengukur tingkat kepuasan, Igor pun menanyakan para responden mengenai penilaian mereka terhadap arah pembangunan yang saat ini dijalankan oleh pemerintah.

Baca juga: Survei: 67,8% Publik Puas terhadap Kinerja Jokowi-Maruf

Apakah menurut mereka, arah pembangunan yang ada perlu diubah atau dilanjutkan saja karena sudah dianggap baik. “Indikasinya didapat dari temuan survei dimana ada sekitar 51,5% yang menyebutkan agar arah pembangunan nasional perlu dilanjutkan. Ada juga sebesar 17,4% yang meminta tetap dilanjutkan tetapi secara bersyarat dimana perlu ada perubahan-perubahan. Sementara ada 30,3% yang menyatakan agar arah pembangunan perlu diganti,” katanya.

Igor mengatakan, saat SPIN ingin melihat sedikit lebih dalam tentang aspek arah pembangunan yang ingin dilanjutkan itu. Mayoritas menjawab di antaranya program bantuan sosial (bansos), ketahanan pangan, serta modernisasi alutsista yang lebih dominan. “Sebagian besar berpendapat bidang sosial (bansos) 55,5%; ketahanan pangan 52,6%; modernisasi alutsista 50,9%,” paparnya.

Kemudian, sambung Igor, untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah atau agraria 45,1%; kebebasan beragama 42,3%; infrastruktur 40,5% perlu dilanjutkan dan oleh karenanya menjadi prioritas utama. Sementara yang menjawab terus dilanjutkan dengan beberapa perbaikan ditempati oleh bidang ketenagakerjaan 42,6%, karena banyak penduduk yang tidak bekerja imbas Covid-19, dampak Omnibus Law Cipta Kerja dan lain sebagainya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Jokowi Lakukan Safari...
Jokowi Lakukan Safari Politik, Puan: Alangkah Baiknya Jaga Situasi Tetap Kondusif
Profil Nadiem Makarim,...
Profil Nadiem Makarim, Menteri Era Jokowi yang Divonis 10 Tahun Penjara
Pakar Hukum: Konsep...
Pakar Hukum: Konsep Presisi Jadi Kunci Meningkatnya Kepercayaan Publik kepada Polri
Didik Rachbini Prediksi...
Didik Rachbini Prediksi Safari Politik Jokowi Menjadi Faktor Negatif Ekonomi Nasional
Kepercayaan Publik terhadap...
Kepercayaan Publik terhadap Polri Meningkat Jadi Modal Sosial yang Harus Diperkuat
Silaturahmi di Lampung,...
Silaturahmi di Lampung, Jokowi: Aku Masih Seperti yang Dulu
Kunjungi Lampung Tengah,...
Kunjungi Lampung Tengah, Jokowi Jajan Es Kopi dan Keripik Pisang di Sentra UMKM
Kunjungi Maliosewu,...
Kunjungi Maliosewu, Jokowi Jajan Es Teh Manis
Blusukan, Jokowi Terima...
Blusukan, Jokowi Terima Gelar Adat Tertinggi dari 5 Kerajaan Adat Lampung
Rekomendasi
Rupiah Hari Ini Terkapar...
Rupiah Hari Ini Terkapar ke Rp17.907 per Dolar AS, Analis Ungkap Sebabnya
Menteri Israel Usulkan...
Menteri Israel Usulkan Rencana Relokasi Gaza yang Libatkan Mossad
Cetak Pemimpin Masa...
Cetak Pemimpin Masa Depan, Pegadaian Kirim Talenta Terbaik Kuliah S2 ke Luar Negeri
Berita Terkini
Polisi Tetapkan 3 Mantan...
Polisi Tetapkan 3 Mantan Pejabat Pertamina Niaga dan Samin Tan Tersangka Jual Beli BBM
OTT di Kuansing, KPK...
OTT di Kuansing, KPK Minta Bupati dan Sekda Menyerahkan Diri
PDIP Nonaktifkan Anggota...
PDIP Nonaktifkan Anggota DPRD TTU Imbas Dugaan Intimidasi Dokter Icha
Pakar: Putusan Nadiem...
Pakar: Putusan Nadiem Makarim Buktikan Hukum Tidak Tebang Pilih
Survei Puspoll Indonesia:...
Survei Puspoll Indonesia: Lebih dari 80 Persen Masyarakat Dukung Pilkada Langsung
Polri Kini Punya 54...
Polri Kini Punya 54 Jenderal Baru pada 2026 usai Kapolri Berikan Kenaikan Pangkat
Infografis
9 Poin Penegasan Rektor...
9 Poin Penegasan Rektor UGM terkait Ijazah Jokowi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved