Paradigma Kepemimpinan Nasional: Mewujudkan Asa Masyarakat Indonesia Sehat Berdaulat

Pembangunan kesehatan diarahkan langsung kepada masyarakat sebagai subyek sekaligus objek untuk hidup sehat. Dengan kata lain, pembangunan kesehatan mengarahkan pada terbentuknya paradigma pembangunan kesehatan yang sehat berdaulat. Paradigma pembangunan kesehatan ini diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tertinggi.

Dalam mewujudkan Asa Masyarakat Indonesia Sehat Berdaulat sebagai tujuan pembangunan kesehatan, tidak lepas dari peran aktor kebijakan dan lingkungan kebijakan. Aktor kebijakan memiliki peran sangat penting untuk membuat suatu tatanan menuju tujuan yang dicita-citakan. Dalam menjalankan perannya, aktor kebijakan dipengaruhi oleh nilai-nilai politik, organisasi, pribadi, kebijakan, dan ideologi. Dan aktor kebijakan itu adalah pemimpin nasional itu sendiri.

Tepat atau tidaknya kebijakan yang dibuat oleh aktor kebijakan tergantung sejauh mana aktor kebijakan) menempatkan dirinya, apakah berpihak kepada kepentingan kesejahteraan masyarakat tanpa terkecuali atau hanya sebatas kepada kepertingan keluarga atau kelompoknya. Dengan kata lain, upaya mewujudkan asa masyarakat Indonesia sehat berdaulat tidak lepas dari peran pemimpin dan kepemimpinan nasionalnya.

Paradigma Kepemimpinan Nasional
Kepemimpinan (leadership) adalah value (nilai) yang dimiliki seseorang dalam mengemban amanah sebagai pemimpin. Dalam konteks kenegaraan, value ini harus dimiliki oleh pemimpin di semua lini, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk melihat apakah para pemimpin suatu negara telah menjadikan masalah kesehatan sebagai salah satu value yang mendasari paradigmanya dalam memimpin dapat dilihat dari outcome kepemimpinannya di bidang kesehatan.

Analisis terhadap outcome kepemimpinan ini dapat ditelusuri dari bagaimana para pemimpin menjadikan problematika kesehatan di negaranya sebagai input strategis yang menjadi prioritas utama untuk diidentifikasi. Input strategis ini kemudian diproses dengan menempatkan dimensi kesehatan manusia (fisik, mental, sosial, dan spritual) sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Sebagai hasilnya maka program-program pembangunan yang dijalankan pemimpin tersebut harus mampu menggerakkan masyarakat dan seluruh komponen bangsa untuk mencapai peningkatan yang progresif dalam derajat kesehatan rakyatnya. Outcome kepemimpinannya akan tergambar melalui indikator-indikator kesehatan yang semakin baik dari waktu ke waktu.

Para pemimpin bangsa yang menjadikan kesehatan rakyat sebagai soko guru bagi "tegaknya" kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah pemimpin yang tidak hanya mampu menyehatkan rakyatnya, tapi juga harus mampu menggerakkan para elit politik dan birokrasi untuk mempimpin seluruh komponen bangsa agar mempunyai kesadaran tinggi akan pentingnya kesehatan. Karena itu, keberadaan pemimpin sangat strategis untuk menjadi inspirator, agen perubahan, pendorong, dan penggerak bagi terwujudnya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan asa masyarakat Indonesia sehat serdaulat maka pemimpin nasional terlebih dahulu harus mengubah merubah cara berpikir, merubah paradigmanya, dari kepemimpinan nasional yang berparadigma sakit menjadi kepemimpinannasional berparadigma sehat berdaulat. Dengan berbekal paradigma kepemimpinan tersebut, maka pemimpin nasional akan selalu berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal.

Karena itu, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hemat penulis pemimpin nasional dapat melakukan 12 langkah optimalisasi sebagai berikut: (1) optimalisasi penyamaan visi misi pembangunan dalam rangka mewujudkan asa masyarakat Indonesia sehat berdaulat; (2) optimalisasi program public health dengan penekanan pada upaya promotif dan preventif; (3) optimalisasi pembangunan sarana kesehatan terstruktur yang terdistribusi merata; (4) optimalisasi pelayanan kesehatan (fisik, jiwa, sosial, dan spiritual) dan jaminan kesehatan dengan universal coverage; (5) optimalisasi program kesehatan ibu dan anak serta gizi seimbang.

Berikutnya, (6) optimalisasi produksi nasional dan distribusi obat, vaksin, alat kesehatan; (7) optimalisasi program pendidikan kedokteran dan SDM Kesehatan serta pendistribusiannya secara adil dan merata; (8) optimalisasi pembebadayaan masyarakat kesehatan; (9) optimalisasi regulasi, manajemen, penelitian dan pengembangan kesehatan; (10) optimalisasi alokasi anggaran kesehatan melalui APBN dan APBD; (11) optimalisasi ketahanan pangan, air bersih, dan ruang terbuka hijau; dan (12) optimalisasi dukungan ekosistem kesehatan dari pemimpin nasional, kementerian/lembaga, serta lintas sektor.