Mahfud MD Dapat Laporan Rektor Ditekan, TPN: Pelanggaran, Secara Politik Tidak Benar
loading...
Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis merespons pernyataan Mahfud MD yang mengatakan mendapatkan laporan ada intervensi untuk menekan rektor perguruan tinggi di Indonesia. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud , Todung Mulya Lubis merespons pernyataan Cawapres Nomor Urut 3, Mahfud MD yang mengatakan mendapatkan laporan ada intervensi untuk menekan rektor perguruan tinggi di Indonesia. Adapun hal itu berkaitan dengan menyatakan sikap dan deklarasi demi membangun demokrasi yang bermartabat.
"Kalau itu betul, menurut saya itu juga satu apa ya, satu pelanggaran. Satu hal yang, ya secara politik tidak benar," ujar Todung di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Selasa (6/2/2024).
Todung menilai intervensi itu harus diusut. Menurutnya, jika hal itu merupakan permintaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) baik secara langsung atau tidak maka perbuatan itu tidak mendidik bangsa.
"Kalau betul presiden meminta langsung atau tidak langsung kepada rektorat di Indonesia membuat pernyataan yang beda atau berpihak pada satu paslon. Menurut saya, itu salah. Itu clear. Dan itu tidak mendidik buat bangsa. Itu bukan pendidikan politik yang baik," tegas dia.
Saat ditanya apakah TPN bakal menindaklanjuti hal ini, Todung mengaku pihaknya masih mendiskusikan bersama internal. "Kita akan mempertimbangkan itu," tandasnya.
Sebelumnya, Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD mengaku mendapatkan laporan adanya intervensi untuk menekan rektor-rektor kampus yang belum menyatakan sikap dan deklarasi demi membangun demokrasi yang bermartabat.
Pernyataan itu diungkapkan Mahfud MD saat berdialog dalam kegiatan bertajuk 'Tabrak Prof' di Yogyakarta pada Senin 5 Februari 2024 malam.
“Secara bersamaan muncul operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan, mereka diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda, untuk mengatakan Presiden Jokowi baik,” ungkap Mahfud MD.
"Kalau itu betul, menurut saya itu juga satu apa ya, satu pelanggaran. Satu hal yang, ya secara politik tidak benar," ujar Todung di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Selasa (6/2/2024).
Todung menilai intervensi itu harus diusut. Menurutnya, jika hal itu merupakan permintaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) baik secara langsung atau tidak maka perbuatan itu tidak mendidik bangsa.
"Kalau betul presiden meminta langsung atau tidak langsung kepada rektorat di Indonesia membuat pernyataan yang beda atau berpihak pada satu paslon. Menurut saya, itu salah. Itu clear. Dan itu tidak mendidik buat bangsa. Itu bukan pendidikan politik yang baik," tegas dia.
Saat ditanya apakah TPN bakal menindaklanjuti hal ini, Todung mengaku pihaknya masih mendiskusikan bersama internal. "Kita akan mempertimbangkan itu," tandasnya.
Sebelumnya, Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD mengaku mendapatkan laporan adanya intervensi untuk menekan rektor-rektor kampus yang belum menyatakan sikap dan deklarasi demi membangun demokrasi yang bermartabat.
Pernyataan itu diungkapkan Mahfud MD saat berdialog dalam kegiatan bertajuk 'Tabrak Prof' di Yogyakarta pada Senin 5 Februari 2024 malam.
“Secara bersamaan muncul operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan, mereka diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda, untuk mengatakan Presiden Jokowi baik,” ungkap Mahfud MD.
(kri)
Lihat Juga :
