Ketua Banggar DPR Minta Tak Jadikan Warga Miskin Aset Elektoral

Sebagai Ketua Banggar DPR, Said mengaku sangat prihatin karena APBN yang dibahas berbulan-bulan yang ditujukan untuk menggerakkan seluruh tujuan pembangunan; memperbaiki infrastruktur, meningkatkan perumahan rakyat, menguatkan kemandirian pangan, energi, meningkatkan industri dan daya saingnya, meningkatkan eskpor, meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan budaya, menghapuskan kemiskinan ekstrim, pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara, malah dipotong dan sebagian anggarannya direlokasi ke bansos.

Said berharap APBN 2024 dijaga dengan sebenar-benarnya agar sesuai tujuan. Pemilu lebih baik berjalan secara alamiah dan demokratis tanpa cawe cawe kekuasaan. Dari pemilu demokratis, pemenang pemilu akan memiliki legitimasi yang kuat memimpin Indonesia. Indonesia bisa dikucilkan dari pergaulan internasional jika demokrasinya gagal.

"Saya mengetuk hati Bapak Presiden, kiranya bisa memberi teladan yang baik bagi kami semua. Dan dari keteladanan itu, kita catatkan kelak beliau sebagai pemimpinan nasional yang membanggakan kita semua. Sedih melihat bapak presiden menurunkan kasta, seolah menggantikan peran menteri sosial, mengurusi teknis perbansosan," katanya.

Program bansos hanya akan tepat sasaran dan memiliki manfaat optimal bagi pengentasan rumah tangga miskin bila dikerjakan oleh tangan-tangan teknokrat sesuai perencanaan, profesional, berintegritas, dan tidak ditunggangi politik.

Ketua DPD PDIP Jawa Timur itu meminta tidak menjadikah rakyat miskin sebagai sumber mengeruk suara pemilu. Seolah-olah tampil seperti Robin Hood membagi-bagi sembako dan uang tunai tanpa perencanaan yang matang. Padahal cara-cara seperti itu tidak akan mengentaskan rakyat keluar dari kubangan kemiskinan, tetapi hanya menjadikan orang miskin sebagai kendaraan politik.

"Saya berharap, seluruh penerima bansos tetap teguh pendirian politiknya. Rakyat miskin tetap bisa berdaulat menentukan pilihan politiknya pada pemilu 2024. Tidak usah khawatir atas ancaman penghapusan data dirinya tidak menerima bansos kelak dikemudian hari. Tidak ada kaitannya penentuan hak suara dengan penghapusan bansos. Penentuan hak suara adalah hak politik semua warga negara, dan penerima bansos adalah hak ekonomi warga negara. Keduanya dijamin oleh hukum.