UBK Ajak Perguruan Tinggi Kawal Pemilu 2024 yang Adil dan Bermartabat
loading...
Sivitas akademika Universitas Bung Karno (UBK) mengeluarkan petisi yang menyerukan pelaksanaan Pemilu 2024 adil, jujur, dan bermartabat. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Sivitas akademika Universitas Bung Karno (UBK) mengeluarkan petisi yang menyerukan pelaksanaan Pemilu 2024 adil, jujur, dan bermartabat.
Dalam petisi yang dikeluarkan pada Senin, 5 Februari 2024, UBK mengkritik demokrasi liberal yang menurut mereka merusak tatanan berbangsa dan bernegara serta menggerus nilai-nilai nasionalisme dan sosio demokrasi.
UBK menilai demokrasi liberal kapitalistik telah melahirkan penindasan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. UBK juga menyoroti kedaulatan rakyat tergadaikan dan demokrasi yang tidak berujung pada keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan.
“Sebagai kampus penyambung lidah rakyat sivitas akademika Universitas Bung Karno mengajak sivitas akademika perguruan tinggi di seluruh tanah air untuk merapatkan barisan guna mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 yang adil, jujur, dan bermartabat,” bunyi petisi tersebut.
UBK juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, lembaga negara, penyelenggara pemilu, lembaga peradilan, dan masyarakat Indonesia terkait Pemilu 2024.
UBK menuntut agar pemerintah berjalan demokratis dan tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, serta tidak menyalahgunakan kekuasaan dan memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis.
UBK juga menuntut seluruh aparatur negara termasuk Badan Intelijen Negara (BIN), aparat hukum (TNI/Polri), dan birokrasi bersikap netral, jujur, adil, bagi semua kelompok dan golongan.
Kemudian, UBK menuntut DPR dan DPD aktif melakukan fungsi pengawasan dalam proses demokrasi. KPU, Bawaslu, DKPP, serta organ yang berada di bawahnya bersikap independen demi terlaksananya Pemilu 2024 jujur dan adil.
UBK juga menolak praktik politik uang dan sejenisnya dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kontestasi Pemilu 2024 serta mengedepankan politik gagasan dan edukasi politik mencerdaskan rakyat.
Dalam petisi yang dikeluarkan pada Senin, 5 Februari 2024, UBK mengkritik demokrasi liberal yang menurut mereka merusak tatanan berbangsa dan bernegara serta menggerus nilai-nilai nasionalisme dan sosio demokrasi.
UBK menilai demokrasi liberal kapitalistik telah melahirkan penindasan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. UBK juga menyoroti kedaulatan rakyat tergadaikan dan demokrasi yang tidak berujung pada keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan.
“Sebagai kampus penyambung lidah rakyat sivitas akademika Universitas Bung Karno mengajak sivitas akademika perguruan tinggi di seluruh tanah air untuk merapatkan barisan guna mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 yang adil, jujur, dan bermartabat,” bunyi petisi tersebut.
UBK juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, lembaga negara, penyelenggara pemilu, lembaga peradilan, dan masyarakat Indonesia terkait Pemilu 2024.
UBK menuntut agar pemerintah berjalan demokratis dan tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, serta tidak menyalahgunakan kekuasaan dan memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis.
UBK juga menuntut seluruh aparatur negara termasuk Badan Intelijen Negara (BIN), aparat hukum (TNI/Polri), dan birokrasi bersikap netral, jujur, adil, bagi semua kelompok dan golongan.
Kemudian, UBK menuntut DPR dan DPD aktif melakukan fungsi pengawasan dalam proses demokrasi. KPU, Bawaslu, DKPP, serta organ yang berada di bawahnya bersikap independen demi terlaksananya Pemilu 2024 jujur dan adil.
UBK juga menolak praktik politik uang dan sejenisnya dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kontestasi Pemilu 2024 serta mengedepankan politik gagasan dan edukasi politik mencerdaskan rakyat.
Lihat Juga :
