Ormas Hindu Nasional Deklarasi Pemilu Damai, Lahirkan 7 Sikap

JAKARTA - Menyambut pesta demokrasi pada 14 Februari 2024, 10 pimpinan organisasi masyarakat (ormas) Hindu nasional menggelar diskusi publik sekaligus deklarasi untuk menyerukan pemilu damai, Sabtu (27/1/2024).

Pimpinan ormas Hindu yang hadir yakni Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI), Prajaniti Hindu Indonesia (Prajan ITI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), dan Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah).



Kemudian, Ikatan Cendikiawan Hindu Indonesia (ICHI), Ikatan Dosen Hindu Indonesia (IDHI), Perkumpulan Acarya Hindu Nusantara (Pandu Nusa), dan Persatuan Pengajar Pasraman Indonesia (PPPI), serta Pinandita Sangraha Nusantara (PSN).

“Menjelang pemilu, segenap komponen bangsa harus merawat dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perbedaan pilihan. Jadikan pemilu ini damai dan senantiasa menciptakan demokrasi yang bermartabat," ujar Ketua PHDI Mayjen (Purn) Wisnu Bawa Tenaya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Prajan Iti Hindu KS Arsana menyampaikan bahwa nilai persatuan dan kesatuan harus dijunjung di atas kepentingan lain untuk tetap menjaga kondusivitas menjelang puncak Pemilu 2024.

"Untuk menjaga kondusivitas pesta demokrasi nanti, maka nilai persatuan dan kesatuan harus diutamakan di atas kepentingan lain. Hal ini harus dipegang teguh oleh seluruh komponen bangsa, pimpinan umat, dan tokoh Masyarakat," ungkap KS Arsana.

Ketua WHDI Wikanti Yogi juga menyerukan bahwa segala situasi yang akan terjadi saat pemilu harus disikapi dengan bijaksana dan mengedepankan musyawarah dan mufakat.

"Menyikapi tahun politik dengan segala potensi konflik kepentingan yang ada, ini harus disikapi secara bijaksana dengan tetap membangun narasi politik yang positif, menciptakan ruang musyawarah yang baik serta pengambilan keputusan secara mufakat," terang Wikanti.

Sementara itu, Ketua ICHI Nyoman Widia menambahkan dalam proses pemilu nanti untuk menghormati dan menghargai segala bentuk perbedaan pilihan dan dukungan. "Kita harus menghargai dan menghormati apa yang menjadi pilihan dan dukungan politik setiap individu, karna itu merupakan kebebasan dan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang,” tandasnya.