Buka Kemungkinan Bakal Kampanye, Jokowi: yang Penting Tidak Gunakan Fasilitas Negara
Rabu, 24 Januari 2024 - 12:02 WIB
loading...
Presiden Jokowi membuka peluang untuk turun kampanye pada Pemilu 2024. Foto/MPI/raka dwi novianto
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak menutup kemungkinan dirinya bakal melakukan kampanye politik. Menurutnya yang terpenting tidak menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye nantinya.
"Ya boleh saja saya kampenye. Tapi yang penting tidak gunakan fasilitas negara," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
Meski begitu, Jokowi tidak secara detil menjawab akan mengambil kesempatan untuk melakukan kampanye politik atau tidak. "Ya nanti dilihat," kata Jokowi.
Baca juga: Didampingi Prabowo, Jokowi: Presiden Itu Boleh Kampanye dan Memihak
Saat dikonfirmasi mengenai keberpihakan pada capres-cawapres tertentu, Jokowi malah berbalik bertanya kepada awak media. "Itu yang mau saya tanya," kata Jokowi sambil tersenyum.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan seorang Kepala Negara boleh berkampanye ataupun memihak untuk memberikan dukungan politik.
Baca juga: Mahfud MD Bakal Mundur dari Kabinet, Jokowi: Itu Hak dan Saya Sangat Menghargai
Hal tersebut menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.
"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata Jokowi dalam keterangannya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Jokowi mengatakan meskipun kepala negara ataupun menteri bukan pejabat politik, namun sebagai pejabat negara memiliki hak untuk berpolitik. "Boleh Pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini engga boleh, berpolitik enggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi.
Jokowi menegaskan yang terpenting menteri ataupun kepala negara bisa berkampanye tanpa menggunakan fasilitas dari negera. "Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, sudah aturan mengenai keikutsertaan menteri ataupun pejabat negara dalam berpolitik. "Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara itu aja," kata Jokowi.
"Ya boleh saja saya kampenye. Tapi yang penting tidak gunakan fasilitas negara," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
Meski begitu, Jokowi tidak secara detil menjawab akan mengambil kesempatan untuk melakukan kampanye politik atau tidak. "Ya nanti dilihat," kata Jokowi.
Baca juga: Didampingi Prabowo, Jokowi: Presiden Itu Boleh Kampanye dan Memihak
Saat dikonfirmasi mengenai keberpihakan pada capres-cawapres tertentu, Jokowi malah berbalik bertanya kepada awak media. "Itu yang mau saya tanya," kata Jokowi sambil tersenyum.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan seorang Kepala Negara boleh berkampanye ataupun memihak untuk memberikan dukungan politik.
Baca juga: Mahfud MD Bakal Mundur dari Kabinet, Jokowi: Itu Hak dan Saya Sangat Menghargai
Hal tersebut menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.
"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata Jokowi dalam keterangannya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Jokowi mengatakan meskipun kepala negara ataupun menteri bukan pejabat politik, namun sebagai pejabat negara memiliki hak untuk berpolitik. "Boleh Pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini engga boleh, berpolitik enggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi.
Jokowi menegaskan yang terpenting menteri ataupun kepala negara bisa berkampanye tanpa menggunakan fasilitas dari negera. "Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, sudah aturan mengenai keikutsertaan menteri ataupun pejabat negara dalam berpolitik. "Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara itu aja," kata Jokowi.
(cip)
Lihat Juga :
