Tantangan Pemilu Indonesia Dinilai Terbesar dan Terumit di Dunia
Kamis, 18 Januari 2024 - 19:33 WIB
loading...
A
A
A
"Supaya menghasilkan kepemimpinan bermartabat, maka Pemilunya harus bermartabat. Dan agar Pemilu bermartabat, maka prinsip-prinsip fairness harus menjadi pegangan dari seluruh pemangku kepentingan," kata Alumnus Univesitas Indonesia (UI) ini.
Dia berpendapat salah satu hal yang dapat mencederai prinsip fairness tersebut adalah konflik kepentingan (conflict of interest). Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini banyak komponen bangsa yang terlibat dalam tim-tim pemenangan, termasuk para pejabat negara yang menjadi tim sukses paslon.
"Masyarakat seringkali sulit membedakan tindakan pejabat negara, apakah dalam kapasitas sebagai pengemban amanah jabatan atau sebagai timses paslon, sehingga tidak heran jika kemudian muncul banyak kecurigaan atau persepsi mengenai netralitas," ungkap Gatot.
Meski demikian, dia percaya penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu akan menjadi pihak yang netral, menjunjung tinggi etika, serta mampu melahirkan Pemilu yang bermartabat.
"Saya berkeyakinan bahwa dua badan penyelenggara Pemilu tersebut akan selalu menjunjung tinggi etika, profesionalisme dan netralitas seperti yang ditunjukkan pada Pemilu-Pemilu sebelumnya. Hanya dengan etika, profesionalisme, dan netralitas, maka KPU dan Bawaslu akan menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah Pemilu 2024 yang terbesar dan terumit di dunia ini," jelasnya.
Tak lupa, komitmen TNI dan Polri dalam sejarah Pemilu sudah teruji. Komitmen dan kesetiaan TNI dan Polri kepada NKRI jauh di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Terkait potensi polarisasi dan konflik pasca-Pemilu, dia menyarankan KPU dan Bawaslu agar memetakan seluruh risiko yang dapat terjadi dan merumuskan rencana mitigasinya secara efektif. Hal ini agar menjadi daya antisipatif yang cukup jika risiko itu benar-benar terjadi.
Dia berpendapat salah satu hal yang dapat mencederai prinsip fairness tersebut adalah konflik kepentingan (conflict of interest). Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini banyak komponen bangsa yang terlibat dalam tim-tim pemenangan, termasuk para pejabat negara yang menjadi tim sukses paslon.
"Masyarakat seringkali sulit membedakan tindakan pejabat negara, apakah dalam kapasitas sebagai pengemban amanah jabatan atau sebagai timses paslon, sehingga tidak heran jika kemudian muncul banyak kecurigaan atau persepsi mengenai netralitas," ungkap Gatot.
Meski demikian, dia percaya penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu akan menjadi pihak yang netral, menjunjung tinggi etika, serta mampu melahirkan Pemilu yang bermartabat.
"Saya berkeyakinan bahwa dua badan penyelenggara Pemilu tersebut akan selalu menjunjung tinggi etika, profesionalisme dan netralitas seperti yang ditunjukkan pada Pemilu-Pemilu sebelumnya. Hanya dengan etika, profesionalisme, dan netralitas, maka KPU dan Bawaslu akan menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah Pemilu 2024 yang terbesar dan terumit di dunia ini," jelasnya.
Tak lupa, komitmen TNI dan Polri dalam sejarah Pemilu sudah teruji. Komitmen dan kesetiaan TNI dan Polri kepada NKRI jauh di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Terkait potensi polarisasi dan konflik pasca-Pemilu, dia menyarankan KPU dan Bawaslu agar memetakan seluruh risiko yang dapat terjadi dan merumuskan rencana mitigasinya secara efektif. Hal ini agar menjadi daya antisipatif yang cukup jika risiko itu benar-benar terjadi.
Lihat Juga :
