Isu Pemakzulan Jokowi, Peta Kekuatan di Parlemen, dan Jalan Panjang Prosesnya
Selasa, 16 Januari 2024 - 20:21 WIB
loading...
Isu pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disuarakan oleh kelompok aktivis yang tergabung dalam Petisi 100. FOTO/TANGKAPAN LAYAR
A
A
A
JAKARTA - Isu pemakzulan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) kembali kencang terdengar. Salah satunya disuarakan oleh kelompok aktivis yang tergabung dalam Petisi 100 saat audiensi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) pada 9 Januari 2024.
Juru bicara Petisi 100, Faizal Assegaf dalam keterangan terbuka kepada media mengatakan, pihaknya menyampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD bahwa solusi tepat untuk mengurangi atau mencegah kecurangan Pemilu 2024 adalah memakzulkan Presiden Jokowi. Menurutnya, publik menganggap bahwa dugaan kecurangan telah dilakukan melalui pengaruh presiden dan keluarga inti.
"Fakta yang tersedia misalnya rontoknya Mahkamah Konstitusi telah berimbas mengakibatkan psikologi politik yang dapat melegalkan faktor-faktor keterlibatan oknum aparat di level bawah untuk melalukan kecurangan," kata Faizal Assegaf usai audiensi dengan Mahfud MD di Kemenko Polhukam pada Selasa (9/1/2024).
Menanggapi hal itu, Mahfud MD menegaskan, dirinya tak memiliki ranah dan kewenangan untuk mengurusi pemakzulan presiden. Menurutnya, pemakzulan seorang presiden merupakan ranah partai politik (parpol) dan DPR.
"Ada juga mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta Pemilu tanpa Pak Jokowi. Saya bilang kalau urusan pemakzulan itu kan sudah didengar orang, mereka sudah sampaikan ke beberapa kesempatan, dan itu urusannya parpol dan DPR. Bukan Menko Polhukam," kata Mahfud dalam video wawancara dengan media yang diunggah di akun Instagramnya @mohmahfudmd dan dikutip, Senin (15/1/2024).
Mahfud meyakini, proses pemakzulan Jokowi itu akan berjalan lama. Proses pemakzulan itu tak bisa selesai sebelum pemungutan suara rampung pada 14 Februari 2024.
"Itu enggak bakalan selesai setahun kalau situasinya begini. Paling tidak, tidak bakal selesailah sebelum Pemilu selesai, itu lama, ada sidang pendahuluan, sidang apa di DPR," katanya.
Di tempat terpisah, Ketua DPR Puan Maharani belum menerima laporan soal pemakzulan Presiden Jokowi. Menurutnya, DPR masih dalam masa reses.
"Saat ini DPR masih dalam masa reses saya belum mendapatkan informasi apa pun," kata Puan usai meresmikan GOR Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (11/1/2024).
Puan mengatakan, aspirasi terkait pemakzulan Jokowi harus dijalankan sesuai konstitusi yang berlaku. Ia mempersilakan aspirasi tersebut disampaikan ke lembaga yang berwenang.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PIDP) itu menghimbau agar kelompok yang menyampaikan aspirasi tersebut tetap menjaga situasi aman menjelang pemilu 2024.
"Namun kita tetap menjaga situasi menjelang pemilu ini, supaya damai dan terjaganya netralitas dari penegak hukum. Sehingga kita sama-sama menjaga agar pesta demokrasi akan datang berjalan jujur dan adil," tutupnya.
Juru bicara Petisi 100, Faizal Assegaf dalam keterangan terbuka kepada media mengatakan, pihaknya menyampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD bahwa solusi tepat untuk mengurangi atau mencegah kecurangan Pemilu 2024 adalah memakzulkan Presiden Jokowi. Menurutnya, publik menganggap bahwa dugaan kecurangan telah dilakukan melalui pengaruh presiden dan keluarga inti.
"Fakta yang tersedia misalnya rontoknya Mahkamah Konstitusi telah berimbas mengakibatkan psikologi politik yang dapat melegalkan faktor-faktor keterlibatan oknum aparat di level bawah untuk melalukan kecurangan," kata Faizal Assegaf usai audiensi dengan Mahfud MD di Kemenko Polhukam pada Selasa (9/1/2024).
Menanggapi hal itu, Mahfud MD menegaskan, dirinya tak memiliki ranah dan kewenangan untuk mengurusi pemakzulan presiden. Menurutnya, pemakzulan seorang presiden merupakan ranah partai politik (parpol) dan DPR.
"Ada juga mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta Pemilu tanpa Pak Jokowi. Saya bilang kalau urusan pemakzulan itu kan sudah didengar orang, mereka sudah sampaikan ke beberapa kesempatan, dan itu urusannya parpol dan DPR. Bukan Menko Polhukam," kata Mahfud dalam video wawancara dengan media yang diunggah di akun Instagramnya @mohmahfudmd dan dikutip, Senin (15/1/2024).
Mahfud meyakini, proses pemakzulan Jokowi itu akan berjalan lama. Proses pemakzulan itu tak bisa selesai sebelum pemungutan suara rampung pada 14 Februari 2024.
"Itu enggak bakalan selesai setahun kalau situasinya begini. Paling tidak, tidak bakal selesailah sebelum Pemilu selesai, itu lama, ada sidang pendahuluan, sidang apa di DPR," katanya.
Di tempat terpisah, Ketua DPR Puan Maharani belum menerima laporan soal pemakzulan Presiden Jokowi. Menurutnya, DPR masih dalam masa reses.
"Saat ini DPR masih dalam masa reses saya belum mendapatkan informasi apa pun," kata Puan usai meresmikan GOR Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (11/1/2024).
Puan mengatakan, aspirasi terkait pemakzulan Jokowi harus dijalankan sesuai konstitusi yang berlaku. Ia mempersilakan aspirasi tersebut disampaikan ke lembaga yang berwenang.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PIDP) itu menghimbau agar kelompok yang menyampaikan aspirasi tersebut tetap menjaga situasi aman menjelang pemilu 2024.
"Namun kita tetap menjaga situasi menjelang pemilu ini, supaya damai dan terjaganya netralitas dari penegak hukum. Sehingga kita sama-sama menjaga agar pesta demokrasi akan datang berjalan jujur dan adil," tutupnya.
Lihat Juga :
