Ganjar Didorong Lebih Lugas Sampaikan Program Bansos

JAKARTA - Pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD dinilai harus lebih lugas lagi dalam menyampaikan program-program bantuan sosial (bansos) yang ditawarkan dalam kontestasi Pilpres 2024. Sebab, program yang diterima langsung lebih disukai oleh pemilih di akar rumput.

"Kelas pemilih bawah lebih senang program yang langsung diterima, seperti BLT (bantuan langsung tunai), bansos, PKH (program keluarga harapan), dan lainnya. Ganjar bisa saja mempromosikan menambah jumlah penerima dan jumlah nominal," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah dalam keterangannya dikutip, Selasa (9/1/2024).

Tidak bisa dipungkiri, kata Dedi, masyarakat Indonesia masih terbiasa dengan sesuatu yang instan. Asal dapat bantuan, urusan teknis belakangan. "Tentu, masyarakat tidak tertarik dengan bagaimana cara mendapatkan keuntungan, mereka lebih senang langsung diberi," ujarnya.



Karena itu, sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dikenal sebagai partai wong cilik, Dedi menyarankan agar Ganjar lebih lugas dan tegas menyampaikan program-program bantuan sosial yang akan dia berikan jika terpilih menjadi presiden. "PDIP seharusnya menggunakan ilustrasi yang tegas," ujarnya.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo menegaskan dirinya akan tetap melanjutkan program bansos jika terpilih di Pilpres 2024. Ada begitu banyak bansos yang diberikan pemerintah Indonesia, Ganjar ingin bansos ini lebih muda diakses lewat KTP Sakti.

"Kita hanya butuh satu kartu, yaitu KTP yang sudah dipegang setiap penduduk untuk menyalurkan bansos maupun untuk semua kebutuhan layanan masyarakat," kata Ganjar.

Program yang sudah ada seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Sembako Murah, Kartu Prakerja, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), subsidi usaha produktif, Kartu Tani, Pupuk, Solar Nelayan, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan UMKM, dapat diakses dengan satu kartu, KTP Sakti.

Tidak Main-main

Sementara itu, Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai gagasan KTP Sakti milik Ganjar-Mahfud sebagai wacana yang apik. Namun ia mengingatkan bahwa gagasan tersebut akan banyak menemui hambatan dalam pelaksanaannya.

"Ya bagus secara gagasan bagus, cuma implementasinya sulit," terangnya.

Tantangan pertama, adalah waktu yang singkat dalam jabatan presiden dan wakil presiden yakni lima tahun. Sedangkan untuk menyatukan berbagai data penerima bantuan sosial dengan nomor induk kependudukan (NIK) juta butuh waktu yang tidak sebentar.

"Kepemimpinan cuma berjalan 5 tahun, apa mungkin mengeksekusi satu kartu yang berisi banyak (data) kartu di DTKS," katanya.

Trubus mengingatkan untuk mewujudkan KTP Sakti dibutuhkan upaya yang tidak main-main. Apalagi berkenaan dengan ego sektoral dari masing-masing kementerian/lembaga yang saat ini mengampu program kesejahteraan sosial.

"Butuh kerja keras, energinya besar, dan kita kan ego sektoral. Belum lagi koordinasi antara pusat dan daerah," katanya.

Trubus juga menyebut saat ini masih ada kesenjangan dalam NIK. Banyak penduduk Indonesia yang belum mempunyai NIK. Utamanya yang tinggal di wilayah pedalaman dan pinggiran. "Selama ini, NIK pun selama ini belum bisa menjangkau," katanya.