Pengamat: Politisasi Bansos untuk Menarik Simpati Jelas Strategi Politik Tak Beretika
Kamis, 04 Januari 2024 - 19:38 WIB
loading...
Warga menerima bantuan sosial dari pemerintah. Foto ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Maraknya aksi politisasi bantuan sosial (bansos) oleh elite politik untuk mendulang simpati dinilai tidak memiliki etika. Sebab bansos merupakan kewajiban negara untuk kesejahteraan rakyatnya.
Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati menanggapi aksi Menteri Perdagangan (Mendag) sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang menyebut bansos merupakan program Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Terkait dengan etika ya ini merupakan kemunduran demokrasi dan menunjukkan politik tuna adab," tegas Neni, Kamis (4/1/2024).
Menurutnya, penyerahan bantuan ketika masa tahapan kampanye berlangsung ini menjadi rawan untuk kepentingan politik dan pemenangan kandidat. Neni menyesalkan adanya sekelompok orang mempergunakan bansos sebagai ajang mendulang simpati dan suara di masa kampanye.
Baca juga: Sentil Zulkifli Hasan Soal Bansos, Aria Bima: Pak Zul Konsentrasi ke Beras dan Cabe Saja
Padahal bansos bukan milik perorangan melainkan program pemerintah. Tapi, bansos di-setting sedemikian rupa untuk kepentingan politik. “Penerima bansos adalah mereka dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) dan pemilih basis yang sangat jelas dan diindikasi akan dimanfaatkan oleh peserta pemilu,” ungkapnya, Kamis (4/1/2024).
Neni mengungkapkan ini bukan kali pertama terjadi. Pada 2019 lalu, kasus program Program Keluarga Harapan (PKH) juga dipolitisasi. Penyaluran bansos dilakukan dengan pembagian stiker dan bahan kampanye politik lainnya.
Baca juga: Ganjar Pranowo Minta Penyaluran Bansos Jangan Dipolitisasi: Itu Hak Rakyat
Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati menanggapi aksi Menteri Perdagangan (Mendag) sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang menyebut bansos merupakan program Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Terkait dengan etika ya ini merupakan kemunduran demokrasi dan menunjukkan politik tuna adab," tegas Neni, Kamis (4/1/2024).
Menurutnya, penyerahan bantuan ketika masa tahapan kampanye berlangsung ini menjadi rawan untuk kepentingan politik dan pemenangan kandidat. Neni menyesalkan adanya sekelompok orang mempergunakan bansos sebagai ajang mendulang simpati dan suara di masa kampanye.
Baca juga: Sentil Zulkifli Hasan Soal Bansos, Aria Bima: Pak Zul Konsentrasi ke Beras dan Cabe Saja
Padahal bansos bukan milik perorangan melainkan program pemerintah. Tapi, bansos di-setting sedemikian rupa untuk kepentingan politik. “Penerima bansos adalah mereka dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) dan pemilih basis yang sangat jelas dan diindikasi akan dimanfaatkan oleh peserta pemilu,” ungkapnya, Kamis (4/1/2024).
Neni mengungkapkan ini bukan kali pertama terjadi. Pada 2019 lalu, kasus program Program Keluarga Harapan (PKH) juga dipolitisasi. Penyaluran bansos dilakukan dengan pembagian stiker dan bahan kampanye politik lainnya.
Baca juga: Ganjar Pranowo Minta Penyaluran Bansos Jangan Dipolitisasi: Itu Hak Rakyat
Lihat Juga :
