Pengamat: Politisasi Bansos untuk Menarik Simpati Jelas Strategi Politik Tak Beretika

JAKARTA - Maraknya aksi politisasi bantuan sosial (bansos) oleh elite politik untuk mendulang simpati dinilai tidak memiliki etika. Sebab bansos merupakan kewajiban negara untuk kesejahteraan rakyatnya.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati menanggapi aksi Menteri Perdagangan (Mendag) sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang menyebut bansos merupakan program Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Terkait dengan etika ya ini merupakan kemunduran demokrasi dan menunjukkan politik tuna adab," tegas Neni, Kamis (4/1/2024).

Menurutnya, penyerahan bantuan ketika masa tahapan kampanye berlangsung ini menjadi rawan untuk kepentingan politik dan pemenangan kandidat. Neni menyesalkan adanya sekelompok orang mempergunakan bansos sebagai ajang mendulang simpati dan suara di masa kampanye.



Padahal bansos bukan milik perorangan melainkan program pemerintah. Tapi, bansos di-setting sedemikian rupa untuk kepentingan politik. “Penerima bansos adalah mereka dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) dan pemilih basis yang sangat jelas dan diindikasi akan dimanfaatkan oleh peserta pemilu,” ungkapnya, Kamis (4/1/2024).

Neni mengungkapkan ini bukan kali pertama terjadi. Pada 2019 lalu, kasus program Program Keluarga Harapan (PKH) juga dipolitisasi. Penyaluran bansos dilakukan dengan pembagian stiker dan bahan kampanye politik lainnya.



“Bukan hanya di pilpres ya tetapi juga untuk pileg. Biasanya modus ini digunakan saat pertemuan terbatas dan tatap muka juga saat reses anggota DPR/DPRD,” imbuh Neni.

Penyaluran bansos di masa kampanye, kata Neni, akan sulit dicegah, dilarang atau dibatasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).