Sentil Zulkifli Hasan Soal Bansos, Aria Bima: Pak Zul Konsentrasi ke Beras dan Cabe Saja
loading...
Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mengkritisi pernyataan Mendag Zulkifli Hasan yang menyebutkan program bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mengkritisi pernyataan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan yang menyebutkan program bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut dia, pernyataan tersebut hanyalah bentuk politisasi yang seharusnya tidak dikatakan seorang menteri. Pihaknya berencana akan memanggil Mendag yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan hanya untuk mendapatkan politik electoral, itu sesuatu yang tidak manusiawi. Itu akan kami tanyakan di Komisi VI," ujarnya, Selasa (2/1/2024).
Dia meminta Zulkifli Hasan fokus menjalankan tugasnya sebagai Menteri Perdagangan. Khususnya memberi perhatian lebih terhadap harga-harga kebutuhan pokok yang menanjak.
"Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp15 ribu dan cabai mencapai Rp175 ribu," kata Aria Bima.
Ketua Badan Kebudayaan Nasional PDIP itu menuturkan pihaknya tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos. PDIP ingin melanjutkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan untuk menyejahterakan rakyat.
Dia mengatakan, program Bansos pada 2024 sudah disetujui parlemen. Dia juga meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.
"Kesejahteraan itu ada dua, menaikkan pendapatan dan menurunkan pengeluaran. Penurunan-penurunan ini yang kemudian adalah hak segala warga negara untuk mendapatkan jaminan-jaminan sosial bahwa terkait dengan bantuan ada Kartu Pintar, Kartu Sejahtera, Kartu Prakerja disiapkan tim 11 oleh Pak Jokowi," ungkap Aria Bima.
Program-program yang berhubungan dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat itu akan dilanjutkan bahkan ditambahkan kualitas dan kuantitasnya oleh Ganjar Pranowo-Mahfud MD jika terpilih di Pilpres 2024.
Menurut dia, pernyataan tersebut hanyalah bentuk politisasi yang seharusnya tidak dikatakan seorang menteri. Pihaknya berencana akan memanggil Mendag yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan hanya untuk mendapatkan politik electoral, itu sesuatu yang tidak manusiawi. Itu akan kami tanyakan di Komisi VI," ujarnya, Selasa (2/1/2024).
Dia meminta Zulkifli Hasan fokus menjalankan tugasnya sebagai Menteri Perdagangan. Khususnya memberi perhatian lebih terhadap harga-harga kebutuhan pokok yang menanjak.
"Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp15 ribu dan cabai mencapai Rp175 ribu," kata Aria Bima.
Ketua Badan Kebudayaan Nasional PDIP itu menuturkan pihaknya tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos. PDIP ingin melanjutkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan untuk menyejahterakan rakyat.
Dia mengatakan, program Bansos pada 2024 sudah disetujui parlemen. Dia juga meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.
"Kesejahteraan itu ada dua, menaikkan pendapatan dan menurunkan pengeluaran. Penurunan-penurunan ini yang kemudian adalah hak segala warga negara untuk mendapatkan jaminan-jaminan sosial bahwa terkait dengan bantuan ada Kartu Pintar, Kartu Sejahtera, Kartu Prakerja disiapkan tim 11 oleh Pak Jokowi," ungkap Aria Bima.
Program-program yang berhubungan dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat itu akan dilanjutkan bahkan ditambahkan kualitas dan kuantitasnya oleh Ganjar Pranowo-Mahfud MD jika terpilih di Pilpres 2024.
(jon)
Lihat Juga :
