TPN Tegaskan Ganjar-Mahfud Komitmen Penguatan Demokrasi dan Penegakan HAM

JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD , Novi Basuki menegaskan, komitmen paslon nomor urut 3 ini dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan penguatan demokrasi.

Novi menyatakan, pasangan Ganjar-Mahfud yang didukung Partai Perindo ini siap menjalankan kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum secara beriringan dan berimbang. Hal ini dilakukan agar hukum tidak sewenang-wenang dan demokrasi tidak kebablasan.

"Sebagaimana dinyatakan di debat pertama, terkait HAM, Pak Ganjar dan Pak Mahfud berkomitmen menyelesaikan kasus HAM masa lalu, di antaranya membentuk pengadilan HAM ad hoc dan mencari 13 aktivis yang masih hilang menjelang runtuhnya Orde Baru," kata Novi dalam keterangannya, Selasa (2/1/2024).



Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo juga berkomitmen menciptakan lingkungan yang mendukung dialog terbuka dan penghargaan terhadap kebebasan berekspresi dan pers di masa pemerintahannya jika terpilih sebagai Presiden RI.

Hal lain yang akan diwujudkan adalah memperkuat hak-hak politik rakyat dan kaum minoritas dengan menjamin hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak dipilih dan memilih, serta hak untuk terlibat dalam partai politik.

"Termasuk memperlancar konsultasi-dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil, misalnya melalui penyediaan akses penyampaian informasi, keluhan, usulan yang bebas biaya dan menjamin keamanan pelapor," jelasnya.

Novi mengakui, Indonesia saat ini menghadapi banyak tantangan dalam penguatan demokrasi dan perlindungan HAM. Tantangan terbesar demokrasi adalah mengedukasi masyarakat agar bisa memilih secara rasional.

"Sebab, yang kita saksikan selama 4 kali menjalankan pemilihan langsung sejak 2004, faktor emosinal lebih berperan ketimbang faktor rasional," terangnya.



Tantangan lainnya yang dihadapi saat ini adalah fenomena lembaga, alat, serta aparatur negara yang digunakan oknum tertentu untuk mendigdayakan dan melanggengkan kekuasaan. Masalah ini menurut Novi bisa menjadi tantangan besar bagi penegakan HAM di Indonesia.

"Dulu, pelanggaran HAM, terutama yang terkait pelanggaran terhadap hak-hak politik, sering dilakukan oleh 'negara' karena 'negara' terlalu berkuasa," tuturnya.

"Sekarang, hak-hak politik memang sudah dibuka lebar untuk masyarakat, tetapi masih sering juga kita mendengar pelanggaran HAM yang terkait dengan hak-hak ekonomi sekaligus politik," tambahnya.

Dalam upaya penguatan demokrasi dan penegakkan HAM, pasangan Ganjar-Mahfud juga memiliki program yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Program ini penting dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada HAM dan demokrasi di Indonesia.

"Kami menawarkan program kanal pelaporan langsung yang bebas biaya, baik kuota maupun pulsa, kepada presiden. Kami juga akan menyiapkan mekanisme yang dapat memastikan publik bisa mendapat respons yang sat-set dan tas-tes atas uneg-uneg dan gagasan yang disampaikan mereka," tutupnya.