Pengamat Sebut Bansos Kewajiban Pemerintah, Jangan Jadi Alat Politik Pilpres

Menurut Mada, program bansos sepatutnya tetap disalurkan karena kondisi masyarakat yang memang membutuhkan. Namun penyaluran itu harus disertai edukasi politik bahwa bansos tidak terkait paslon atau peserta pemilu.

"Menurut saya karena ini kebutuhan masyarakat begitu mendesak, tidak apa-apa tetap dideliver program ini, tapi dengan penguatan pendidikan politik. Dalam artian politisasi itu program ini diklaim menjadi milik peserta pemilu tertentu," tegasnya.

Mada menilai politisasi bansos saat pemilu punya dampak buruk dan bisa menimbulkan keretakan di tengah masyarakat. Mada pun menekankan pentingnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terkait politisasi bansos mengingat program bantuan memang rawan dipolitisasi, dalam artian diklaim sebagai kebaikan hati seseorang.

"Masyarakat seharusnya sudah sadar bahwa ini ada potensi terjadinya politisasi yang sangat kuat. Karena ini adalah program negara ya diterima saja, tapi soal pilihan politik jangan sampai terpengaruh dengan program ini," katanya.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta jangan ada politisasi terkait pembagian bansos yang menjadi hak dari masyarakat pada tahun politik menjelang perhelatan Pemilu 2024. Hal ini disampaikan Ganjar menyusul beredar narasi bahwa bansos selama ini adalah program Jokowi sehingga akan berhenti jika Prabowo-Gibran tidak memenangi Pilpres 2024.

"Jangan dipolitisasi, jangan dipolitisasi, karena itu haknya rakyat begitu ya, karena kan klaimnya biasa," kata Ganjar beberapa waktu lalu.