Pengamat Sebut Bansos Kewajiban Pemerintah, Jangan Jadi Alat Politik Pilpres
Selasa, 02 Januari 2024 - 19:13 WIB
loading...
Sejumlah pengamat menilai bantuan sosial (bansos) merupakan kewajiban pemerintah dan tidak boleh dijadikan alat politik. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair) Kacung Marijan mengkritisi klaim bantuan sosial (bansos) oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Menurutnya, bansos tidak bisa diklaim oleh paslon tertentu.
“Bansos adalah bagian dari kerja rutin pemerintah, ada atau tidak ada pemilu. Bansos juga tidak bisa diklaim oleh paslon tertentu. Bansos adalah kewajiban pemerintah yang berkuasa, untuk memberikannya kepada mereka yang berhak. Kan ini uang pemerintah. Bukan uang paslon. Jadi ya tidak bisa diklaim paslon tertentu," ucapnya, Selasa (2/1/2024).
Dia mengingatkan, politisasi bansos seharusnya tidak perlu ada. Tiga paslon yang berlaga adalah wajah-wajah baru, tidak ada incumbent. Mereka harus memiliki gagasan tentang bantuan sosial yang baru dan segar, yang siap diimplementasikan jika mereka menang.
Baca juga: Pakai KTP Sakti, Ganjar Pastikan Bansos Disalurkan Tepat Sasaran
“Ya, bansos kan sudah lama ada. Ada atau tidak ada pemilu juga ada bansos. Bansos sendiri telah menjadi hak yang memang benar-benar punya hak menerima. Itu juga telah jadi kewajiban pemerintah melakukannya,” katanya.
Dia menilai, kalaupun masing-masing paslon memiliki model atau program bantuan sosial dalam menarik simpati pemilih, harus tetap diperhatikan kesesuaian dan manfaatnya. “Bisa saja mereka memiliki program bansos tapi memiliki model yang beda. Yang terpenting bagaimana tepat sasaran dan memiliki manfaat secara maksimal,” ujarnya.
“Bansos adalah bagian dari kerja rutin pemerintah, ada atau tidak ada pemilu. Bansos juga tidak bisa diklaim oleh paslon tertentu. Bansos adalah kewajiban pemerintah yang berkuasa, untuk memberikannya kepada mereka yang berhak. Kan ini uang pemerintah. Bukan uang paslon. Jadi ya tidak bisa diklaim paslon tertentu," ucapnya, Selasa (2/1/2024).
Dia mengingatkan, politisasi bansos seharusnya tidak perlu ada. Tiga paslon yang berlaga adalah wajah-wajah baru, tidak ada incumbent. Mereka harus memiliki gagasan tentang bantuan sosial yang baru dan segar, yang siap diimplementasikan jika mereka menang.
Baca juga: Pakai KTP Sakti, Ganjar Pastikan Bansos Disalurkan Tepat Sasaran
“Ya, bansos kan sudah lama ada. Ada atau tidak ada pemilu juga ada bansos. Bansos sendiri telah menjadi hak yang memang benar-benar punya hak menerima. Itu juga telah jadi kewajiban pemerintah melakukannya,” katanya.
Dia menilai, kalaupun masing-masing paslon memiliki model atau program bantuan sosial dalam menarik simpati pemilih, harus tetap diperhatikan kesesuaian dan manfaatnya. “Bisa saja mereka memiliki program bansos tapi memiliki model yang beda. Yang terpenting bagaimana tepat sasaran dan memiliki manfaat secara maksimal,” ujarnya.
Lihat Juga :
