Pengamat Sebut Bansos Kewajiban Pemerintah, Jangan Jadi Alat Politik Pilpres

JAKARTA - Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair) Kacung Marijan mengkritisi klaim bantuan sosial (bansos) oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Menurutnya, bansos tidak bisa diklaim oleh paslon tertentu.

“Bansos adalah bagian dari kerja rutin pemerintah, ada atau tidak ada pemilu. Bansos juga tidak bisa diklaim oleh paslon tertentu. Bansos adalah kewajiban pemerintah yang berkuasa, untuk memberikannya kepada mereka yang berhak. Kan ini uang pemerintah. Bukan uang paslon. Jadi ya tidak bisa diklaim paslon tertentu," ucapnya, Selasa (2/1/2024).

Dia mengingatkan, politisasi bansos seharusnya tidak perlu ada. Tiga paslon yang berlaga adalah wajah-wajah baru, tidak ada incumbent. Mereka harus memiliki gagasan tentang bantuan sosial yang baru dan segar, yang siap diimplementasikan jika mereka menang.

Baca juga: Pakai KTP Sakti, Ganjar Pastikan Bansos Disalurkan Tepat Sasaran

“Ya, bansos kan sudah lama ada. Ada atau tidak ada pemilu juga ada bansos. Bansos sendiri telah menjadi hak yang memang benar-benar punya hak menerima. Itu juga telah jadi kewajiban pemerintah melakukannya,” katanya.

Dia menilai, kalaupun masing-masing paslon memiliki model atau program bantuan sosial dalam menarik simpati pemilih, harus tetap diperhatikan kesesuaian dan manfaatnya. “Bisa saja mereka memiliki program bansos tapi memiliki model yang beda. Yang terpenting bagaimana tepat sasaran dan memiliki manfaat secara maksimal,” ujarnya.

Baca juga: Ganjar Pranowo Minta Penyaluran Bansos Jangan Dipolitisasi: Itu Hak Rakyat

Kemudian, dia menambahkan, paslon harus membenahi teknis penyaluran bansos serta pengawasannya. “Yang penting adalah bansos itu dilakukan secara transparan, terbuka dan bisa diawasi. Sehingga cerita bansos yang tidak tepat sasaran, harus bisa diminimalisir oleh pemimpin mendatang," ungkapnya.

Pakar Ilmu Politik Universitas Gadjah (UGM) Mada Sukmajati mengungkapkan, bansos merupakan program negara yang anggarannya berasal dari APBN sehingga tidak berkaitan dengan pemilu.

"Bansos ini kan memang program negara, jadi bukan program personal. Sehingga menjadi sangat penting untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa bansos ini memang program negara, bukan program personal, apalagi dikaitkan dengan pemilu," katanya.

Menurut Mada, program bansos sepatutnya tetap disalurkan karena kondisi masyarakat yang memang membutuhkan. Namun penyaluran itu harus disertai edukasi politik bahwa bansos tidak terkait paslon atau peserta pemilu.

"Menurut saya karena ini kebutuhan masyarakat begitu mendesak, tidak apa-apa tetap dideliver program ini, tapi dengan penguatan pendidikan politik. Dalam artian politisasi itu program ini diklaim menjadi milik peserta pemilu tertentu," tegasnya.

Mada menilai politisasi bansos saat pemilu punya dampak buruk dan bisa menimbulkan keretakan di tengah masyarakat. Mada pun menekankan pentingnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terkait politisasi bansos mengingat program bantuan memang rawan dipolitisasi, dalam artian diklaim sebagai kebaikan hati seseorang.

"Masyarakat seharusnya sudah sadar bahwa ini ada potensi terjadinya politisasi yang sangat kuat. Karena ini adalah program negara ya diterima saja, tapi soal pilihan politik jangan sampai terpengaruh dengan program ini," katanya.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta jangan ada politisasi terkait pembagian bansos yang menjadi hak dari masyarakat pada tahun politik menjelang perhelatan Pemilu 2024. Hal ini disampaikan Ganjar menyusul beredar narasi bahwa bansos selama ini adalah program Jokowi sehingga akan berhenti jika Prabowo-Gibran tidak memenangi Pilpres 2024.

"Jangan dipolitisasi, jangan dipolitisasi, karena itu haknya rakyat begitu ya, karena kan klaimnya biasa," kata Ganjar beberapa waktu lalu.