Dinamika Politik dan Ekonomi Indonesia: Tantangan dalam Era Demokrasi

Harryanto Aryodiguno, Ph.D
Dosen Ilmu Politik, Universitas Presiden, Cikarang

TULISAN ini membahas dinamika politik dan perkembangan ekonomi di Indonesia, dengan fokus pada ketidakseimbangan antara kemajuan ekonomi dan upaya pengentasan kemiskinan. Meskipun pertumbuhan ekonomi positif, langkah-langkah pengurangan kemiskinan menunjukkan progres yang terbatas, yang meruncingkan kesenjangan antara golongan kaya dan miskin. Fenomena ini memunculkan dampak politik, seperti meningkatnya dan semakin intensifnya politik identitas.

Selain itu, tulisan juga menyoroti permasalahan serius terkait korupsi di sektor bisnis, birokrasi, dan partai politik. Korupsi dinilai sebagai ancaman serius terhadap pembangunan ekonomi dan demokrasi di Indonesia. Meskipun militer di Indonesia belum melakukan kudeta seperti beberapa negara tetangga, pengaruh politik militer semakin tumbuh sejak awal era demokrasi.

Sebagai contoh, pemilihan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merupakan mantan jenderal militer menandai dimulainya pengaruh politik militer melalui jalur demokratis. Potensi pemilihan kembali Prabowo Subianto sebagai presiden juga menjadi perhatian, mengisyaratkan kemungkinan kembalinya militer ke panggung politik melalui proses demokratis. Oleh karena itu, tulisan ini mengundang pertanyaan tentang dinamika politik dan peran militer dalam konteks demokrasi Indonesia.

Setelah reformasi, terdapat sejumlah kekuatan dan kelemahan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia yang masih terus berkembang. Pertanyaannya, mengapa terdapat beragam pandangan terhadap proses demokrasi di Indonesia? Apa penyebabnya? Bagaimana prospek demokrasi Indonesia ke depan? Apakah mungkin demokrasi Indonesia dapat terus berkembang dalam beberapa dekade mendatang?

Perlu diperhatikan bahwa berbagai tinjauan terhadap proses demokrasi di Indonesia menciptakan pola perdebatan dan pemahaman yang beragam di kalangan masyarakat. Beberapa pihak menganggap bahwa demokrasi Indonesia memiliki kekuatan yang mampu mengakomodasi kepentingan beragam dan memberikan suara kepada rakyat. Namun, di sisi lain, terdapat pula pandangan yang lebih skeptis terhadap perkembangan demokrasi tersebut.

Sementara itu, dalam meramalkan prospek demokrasi Indonesia di masa depan, perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Penting sekali untuk mengevaluasi apakah demokrasi Indonesia mampu menanggapi tantangan-tantangan baru dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar.

Dalam pertimbangan terakhir, pertanyaan mendasar adalah apakah jalan Indonesia menuju demokrasi akan terus berkembang atau apakah terdapat kemungkinan bahwa proses demokrasi di Indonesia akan mengalami kendala atau bahkan mencapai batas akhirnya. Pertanyaan ini memerlukan analisis mendalam terhadap dinamika politik, partisipasi masyarakat, dan interaksi antara kekuatan politik di Indonesia.

Indonesia akan menggelar pemilihan presiden yang kelima pada tanggal 14 Februari 2024. Dari perspektif politik, ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi Indonesia telah stabil, dan kemungkinan kembalinya ke model politik otoriter terbilang kecil.

Pilpres 2024 memiliki keunikan tersendiri, dengan kandidat yang sebelumnya berada dalam kubu berlawanan, kini bersatu dalam satu barisan. Prabowo Subianto, yang sebelumnya merupakan lawan politik Jokowi, mencalonkan diri bersaing dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Menariknya, dalam pemilihan sebelumnya, Prabowo merupakan pesaing utama Jokowi, namun pada pemilu 2024 ini, Jokowi justru memberikan dukungan penuh kepada Prabowo Subianto, bahkan meninggalkan partai yang membesarkannya, PDIP.

Pertanyaannya kini adalah, siapa yang akan memenangkan kursi kepresidenan? Apakah Prabowo, mantan jenderal militer dari era "Orde Baru" di bawah pemerintahan Soeharto, dan mantan menantu Soeharto?

Atau Anies Baswedan, yang meskipun memiliki keturunan asing, mengklaim dirinya sebagai pribumi Indonesia? Ataukah Ganjar Pranowo, yang dikenal sebagai sosok tegas tanpa keterlibatan langsung dengan Orde Baru?

Pemilu presiden Indonesia pada bulan Februari tahun ini memang memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Secara jelas, PDIP tampaknya telah kehilangan sebagian pendukungnya yang lebih mendukung dan merasa puas selama kepemimpinan Presiden Jokowi.

Selain itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berhasil memenangkan simpati sebagian masyarakat dengan memainkan peran seolah-olah PSI adalah partai baru yang tidak dianggap oleh partai besar. PSI juga berhasil mendapatkan dukungan dengan menunjuk Kaesang Pangarep, putra kedua Jokowi, sebagai pemimpin partai.

Kedua, perbedaan politik antara Prabowo, Anies, dan Ganjar telah sangat jelas tergambar. Pada tahun 2019, Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden, dengan tujuan mempertahankan garis pembangunan yang bersifat sekuler, demokratis, dan mengedepankan hak asasi manusia.

Model pembangunan yang bersifat top-down pun dijunjung tinggi, dengan keyakinan bahwa Indonesia dapat mencapai kemajuan lebih lanjut jika Jokowi terpilih sebagai presiden. Lima tahun lalu, Prabowo juga berkomitmen untuk mengubah citranya yang sebelumnya dianggap penuh kekerasan, dengan mendukung penuh proses pembangunan hak asasi manusia, dan mempromosikan pembangunan yang merata serta lebih fokus pada nasionalisme daripada aspek agama, yang kala itu menjadi pembeda dari calon yang berbasis agama.

Pada pemilihan ini, Prabowo juga menunjukkan keterbukaannya dalam menghadapi berbagai serangan, termasuk peristiwa kerusuhan Mei 1998 yang selalu dihidupkan kembali ketika Prabowo maju sebagai calon presiden. Meskipun Prabowo telah berubah, dari yang militer menjadi sipil, dari seorang tentara yang hanya tau perang menjadi seorang pemimpin yang lebih humanis, namun sayangnya, orang-orang dekat Prabowo yang duduk di badan legislatif cenderung menunjukkan sikap berseberangan dengan Prabowo.

Prabowo yang berusaha mengubah citranya menjadi lebih humanis ternyata tidak mendapat dukungan dari anggota legislatif Gerindra yang selalu mencemooh pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi.

Sementara itu, sikap kampanye Ganjar dan Mahfud lebih moderat. Keduanya dikenal sebagai pemimpin yang bersih, tegas, jujur, dan berani. Di sisi lain, Anies Baswedan selalu menekankan identitasnya sebagai pribumi asli Indonesia, dengan strategi kampanyenya menyoroti ketidaksesuaian budaya nasional Indonesia dengan yang dianggapnya sebagai budaya asing. Anies berpendapat bahwa sudah saatnya pribumi mengambil kendali.

Dalam konteks ini, persaingan dalam pemilihan kali ini tampak jelas dalam perebutan kekuasaan. Meskipun popularitas Prabowo masih unggul berdasarkan hasil jajak pendapat, pemilihan kali ini diperkirakan akan berlangsung sengit, mirip dengan dinamika pemilu tahun 2019. Perlu diperhatikan bahwa faktor-faktor seperti dukungan masyarakat, citra kandidat, dan isu-isu utama yang diangkat dalam kampanye dapat mempengaruhi hasil akhirnya.

Bagi sebagian pendukung demokrasi, esensi pemerintahan demokratis tidak boleh terbatas pada prosedur kelembagaan semata. Pada analisis akhir, dukungan mereka tidak hanya ditujukan kepada demokrasi formal.

Jika hak dan kebebasan yang dijanjikan oleh masyarakat hanyalah retorika kosong, jika anak-anak sekolah tidak dapat mengakses pendidikan berkualitas karena kemiskinan, dan jika kelompok etnis atau penganut agama mengalami penindasan, maka pemilihan umum yang diadakan secara demokratis, meskipun lancar, seakan kehilangan makna.

Dari perspektif ini, beberapa komentator dapat dengan tegas mengkritik proses demokrasi di Indonesia pasca-Soeharto, yang dimulai pada Mei 1998. Dalam menghadapi tekanan ekonomi yang merosot, demonstrasi mahasiswa, perpecahan internal di kalangan militer dan elit politik, serta kehilangan dukungan dari barat, Suharto terpaksa mengundurkan diri dari jabatan presiden.

Kritik terhadap proses demokrasi di Indonesia dapat muncul dari beberapa sudut pandang. Pertama, pada masa demokratisasi, elite politik yang masih memiliki pengaruh dari era otoriter dapat memanipulasi perumusan aturan pemilu sesuai kepentingan mereka, mendominasi politik pemilu.

Meskipun beberapa pendukung partai politik besar mungkin berpendapat bahwa manipulasi semacam itu membantu perkembangan demokrasi dengan mengurangi jumlah partai politik dan meningkatkan efisiensi lembaga-lembaga demokrasi, hal ini bisa menjadi sumber kritik.

Poin kedua adalah bahwa lingkungan hukum di Indonesia masih belum matang. Di luar kota-kota besar, kekerasan dan pemaksaan masih seringkali menjadi metode penyelesaian perselisihan. Hak-hak yang seharusnya dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia seringkali tidak terlindungi. Lembaga peradilan tidak selalu dapat berfungsi sebagai arbiter pihak ketiga yang netral dan sepenuhnya melindungi hak politik masyarakat Indonesia.

Secara keseluruhan, analisis terhadap dinamika politik dan pembangunan ekonomi di Indonesia menyoroti tantangan serius yang dihadapi negara ini dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pengentasan kemiskinan yang masih terbatas. Meskipun Indonesia telah mencapai pencapaian ekonomi yang signifikan, kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan miskin semakin memburuk, menciptakan panggung politik yang dipenuhi oleh identitas dan pertentangan.

Selanjutnya, permasalahan korupsi yang melibatkan sektor bisnis, birokrasi, dan partai politik merupakan ancaman serius terhadap perkembangan ekonomi dan demokrasi di Indonesia. Diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum, sehingga masyarakat dapat mempercayai keberlanjutan upaya pemberantasan korupsi.

Dengan demikian, Indonesia dihadapkan pada tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik dan reformasi yang mendalam baik dalam sektor ekonomi, penegakan hukum, maupun pemeliharaan integritas demokrasi. Kesinambungan pembangunan Indonesia di masa depan bergantung pada kemampuannya untuk mengatasi tantangan ini dengan cara yang efektif dan berkelanjutan.