Wacana Bantuan Karyawan Rp600 Ribu, Menkeu Diingatkan Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan
Senin, 10 Agustus 2020 - 02:05 WIB
loading...
Menkeu Sri Mulyani diingatkan soal pencairan insentif tenaga kesehatan (nakes) yang tak kunjung diberikan. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang ingin memberikan bantuan Rp600 ribu/bulan kepada karyawan berpenghasilan di bawah Rp5 juta menuai beragam respons dari DPR .
Anggota Komisi I DPR Elnino M Husein Mohi mengingatkan Menkeu soal pencairan insentif tenaga kesehatan (nakes) yang tak kunjung diberikan.
“Ada baiknya Menkeu fokus penyaluran dana Covid-19 berupa insentif bagi petugas kesehatan daripada bikin lagi rencana baru,” ujar Elnino, Minggu (9/8/2020). (Baca juga: Kasus Covid-19 Masih Tinggi, PSBB Tangerang Raya Diperpanjang 14 Hari)
Sudah 4 bulan para tenaga kesehatan berjuang menjadi garda terdepan dalam melawan pandemi Covid-19, namun belum sepeser pun mereka menerima insentif yang dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Maret 2020.
“Ini ibarat tentara yang disuruh berperang, tapi nggak dikasih makan,” ucapnya.
Menurut legislator asal Gorontalo ini, Menkeu semestinya membenahi sistem administrasi yang berbelit-belit sehingga persoalan serapan anggaran yang dikeluhkan Presiden Jokowi bisa terselesaikan. “Administrasi keuangan ribet yang jadi kendala, selesaikanlah itu dulu lalu berencanalah yang lain,” katanya. (Baca juga: Pengoperasian Laboratorium PCR, RSUD Kota Bogor Tunggu Izin Kementerian Kesehatan)
Anggota Komisi I DPR Elnino M Husein Mohi mengingatkan Menkeu soal pencairan insentif tenaga kesehatan (nakes) yang tak kunjung diberikan.
“Ada baiknya Menkeu fokus penyaluran dana Covid-19 berupa insentif bagi petugas kesehatan daripada bikin lagi rencana baru,” ujar Elnino, Minggu (9/8/2020). (Baca juga: Kasus Covid-19 Masih Tinggi, PSBB Tangerang Raya Diperpanjang 14 Hari)
Sudah 4 bulan para tenaga kesehatan berjuang menjadi garda terdepan dalam melawan pandemi Covid-19, namun belum sepeser pun mereka menerima insentif yang dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Maret 2020.
“Ini ibarat tentara yang disuruh berperang, tapi nggak dikasih makan,” ucapnya.
Menurut legislator asal Gorontalo ini, Menkeu semestinya membenahi sistem administrasi yang berbelit-belit sehingga persoalan serapan anggaran yang dikeluhkan Presiden Jokowi bisa terselesaikan. “Administrasi keuangan ribet yang jadi kendala, selesaikanlah itu dulu lalu berencanalah yang lain,” katanya. (Baca juga: Pengoperasian Laboratorium PCR, RSUD Kota Bogor Tunggu Izin Kementerian Kesehatan)
(jon)
Lihat Juga :
