iBreak Bahas Pentingnya Pusat Data Nasional untuk Akselerasi Transformasi Digital
loading...
A
A
A
Terkait hal ini, Trubus Rahardiansyah, menegaskan SPBE merupakan bentuk transformasi digital, dan menjadi kebijakan elitis. Pemerintah berkepentingan adanya transformasi digital ini. Karena dengan adanya transformasi digital, pelayanan publik berlangsung cepat, efisien, dan murah.
Pentingnya Pusat Data Nasional
Terkait akselerasi transformasi digital, Aris mengungkapkan keberadaan pusat data penting. Pusat data, ungkap dia, adalah infrastruktur digital untuk menyimpan, memproses, dan menyebarkan data digital. Oleh karena itu, dibutuhkan infrastruktur digital yang kuat dan standar yang bagus dengan menghadirkan layanan Pusat Data Nasional (PDN).
“Dengan adanya Pusat Data Nasional kita bisa memberikan kesempatan kepada Pemerintah daerah dari Sabang sampai Merauke yang mungkin memiliki anggaran IT terbatas, sehingga kehadiran PDN ini bisa membuat deliver layanan yang bagus seperti Jakarta,” tuturnya.
Aris menambahkan, PDN menjadi investasi jangka panjang, yang dapat memberikan manfaat besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan layanan publik, dan menjaga keamanan data nasional.
“Pusat Data Nasional nantinya akan memberikan dukungan untuk semua layanan TIK yang digunakan masyarakat untuk menerapkan transformasi digital di Indonesia. PDN mampu menyediakan kebutuhan penyimpanan data untuk berbagai aplikasi. PDN tidak hanya menyimpan tapi juga mampu mengamankan, mengintegrasikan, dan menyediakan akses setiap saat, “ ujarnya.
Plt Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah, Aris Kurniawan dan Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, Trubus Rahardiansyah dan Host Aprilia Putri usai talkshow iBreak program iNews TV. (Foto: Dok Foto. Okezone/Arif Julianto).
Ia menambahkan, penyatuan data melalui program Satu Data Indonesia oleh PDN menjadi hal yang penting dalam pelayanan publik. Menurutnya, teknologi informasi di daerah masih banyak yang belum berjalan maksimal. Ketika mengakses data terkadang kesulitan, dan data yang disampaikan tidak akurat.
“Contoh saja ketika Pemerintah akan memberikan bansos saat pandemi. Sulit untuk mendapatkan data yang akurat tentang warga yang berhak menerima. Satu Data Indonesia bisa menyelesaikan masalah itu," jelas Trubus.
Saat ini terdapat sebanyak 2.700 ruang server dan 27.400 aplikasi yang digunakan oleh 630 instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang dapat diakses oleh 272 juta WNI. Selain itu terdapat 27.400 aplikasi dari 630 instansi pusat dan daerah yang membutuhkan jaringan intra pemerintah sebagai penghubung, dan penyederhanaan aplikasi SPBE. Hal ini membuat keamanan data digital pemerintah menjadi rentan terhadap serangan siber.
Proyek Pusat Data Nasional Didirikan di Tiga Lokasi
Proyek pembangunan PDN sudah dimulai sejak November 2022. Kehadiran PDN diharapkan menjadi tonggak sejarah baru bagi Indonesia dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Pentingnya Pusat Data Nasional
Terkait akselerasi transformasi digital, Aris mengungkapkan keberadaan pusat data penting. Pusat data, ungkap dia, adalah infrastruktur digital untuk menyimpan, memproses, dan menyebarkan data digital. Oleh karena itu, dibutuhkan infrastruktur digital yang kuat dan standar yang bagus dengan menghadirkan layanan Pusat Data Nasional (PDN).
“Dengan adanya Pusat Data Nasional kita bisa memberikan kesempatan kepada Pemerintah daerah dari Sabang sampai Merauke yang mungkin memiliki anggaran IT terbatas, sehingga kehadiran PDN ini bisa membuat deliver layanan yang bagus seperti Jakarta,” tuturnya.
Aris menambahkan, PDN menjadi investasi jangka panjang, yang dapat memberikan manfaat besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan layanan publik, dan menjaga keamanan data nasional.
“Pusat Data Nasional nantinya akan memberikan dukungan untuk semua layanan TIK yang digunakan masyarakat untuk menerapkan transformasi digital di Indonesia. PDN mampu menyediakan kebutuhan penyimpanan data untuk berbagai aplikasi. PDN tidak hanya menyimpan tapi juga mampu mengamankan, mengintegrasikan, dan menyediakan akses setiap saat, “ ujarnya.
Plt Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah, Aris Kurniawan dan Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, Trubus Rahardiansyah dan Host Aprilia Putri usai talkshow iBreak program iNews TV. (Foto: Dok Foto. Okezone/Arif Julianto).
Ia menambahkan, penyatuan data melalui program Satu Data Indonesia oleh PDN menjadi hal yang penting dalam pelayanan publik. Menurutnya, teknologi informasi di daerah masih banyak yang belum berjalan maksimal. Ketika mengakses data terkadang kesulitan, dan data yang disampaikan tidak akurat.
“Contoh saja ketika Pemerintah akan memberikan bansos saat pandemi. Sulit untuk mendapatkan data yang akurat tentang warga yang berhak menerima. Satu Data Indonesia bisa menyelesaikan masalah itu," jelas Trubus.
Saat ini terdapat sebanyak 2.700 ruang server dan 27.400 aplikasi yang digunakan oleh 630 instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang dapat diakses oleh 272 juta WNI. Selain itu terdapat 27.400 aplikasi dari 630 instansi pusat dan daerah yang membutuhkan jaringan intra pemerintah sebagai penghubung, dan penyederhanaan aplikasi SPBE. Hal ini membuat keamanan data digital pemerintah menjadi rentan terhadap serangan siber.
Proyek Pusat Data Nasional Didirikan di Tiga Lokasi
Proyek pembangunan PDN sudah dimulai sejak November 2022. Kehadiran PDN diharapkan menjadi tonggak sejarah baru bagi Indonesia dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).