iBreak Bahas Pentingnya Pusat Data Nasional untuk Akselerasi Transformasi Digital
loading...
Plt Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah, Aris Kurniawan dan Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, Trubus Rahardiansyah dalam talkshow iBreak program iNews TV. (Foto: Dok Foto. Okezone/Arif Julianto)
A
A
A
JAKARTA - Menjelang sore, Jumat (15/12/2023) lantai dasar depan Relief Sarinah, Jakarta, terlihat meriah dengan terselenggaranya talkshow iBreak program iNewsTV. Talkshow tersebut dihadiri sejumlah komunitas dan masyarakat. Mereka antusias menyaksikan perbincangan talkshow hangat yang mengangkat current isu terkait percepatan transformasi digital di Indonesia.
Mengangkat tema “Integrasi SPBE Pilar Transformasi Digital Indonesia", program ini menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, yakni Plt Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah (LAIP) Kemenkominfo, Aris Kurniawan dan Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, Trubus Rahardiansyah, serta dipandu oleh host Aprilia Putri.
Aris menyatakan transformasi digital merupakan langkah strategis untuk membawa Indonesia menjadi negara dengan fundamental ekonomi kuat dan berdaya saing global. Menurutnya, banyak pilar yang harus dipersiapkan untuk mendorong percepatan transformasi digital mulai dari teknologi, masyarakat, bisnis, dan pemerintahnya.
Ia juga menegaskan terwujudnya akselerasi transformasi digital akan memberikan sederet keuntungan, diantaranya meningkatkan potensi produktivitas yang lebih tinggi, meningkatkan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, dan membuka peluang ekspansi pasar.
“Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) terus berupaya untuk mewujudkan akselerasi transformasi digital di berbagai sektor di Indonesia. Untuk terciptanya akselerasi transformasi digital, Kemkominfo membangun Pusat Data Nasional (PDN) yang komprehensif,“ tuturnya.
Trubus Rahardiansyah menjelaskan tak hanya Pemerintah yang harus sigap menyambut transformasi digital, namun masyarakat juga harus cepat paham. Masyarakat perlu diberi informasi terukur dan berkesinambungan.
”Agar masyarakat cepat paham transformasi digital perlu strategi, yakni membangun kesadaran bersama melalui pemberdayaan di tingkat RT/RW, karena masyarakat berhadapan langsung dengan pemimpin pertamanya. Masyarakat perlu diberi informasi terukur, terus menerus, dan berkesinambungan,” ucapnya.
Trubus menambahkan, publik juga harus terus diedukasi untuk memahami tentang literasi digital. Ketika masyarakat belum punya kesadaran yang tinggi, maka yang terjadi adalah data itu tidak akan banyak bermanfaat bagi masyarakat.
Salah satu cara untuk memperkuat transformasi digital, adalah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Terkait hal ini, Aris menjelaskan bahwa implementasi SPBE membutuhkan konsolidasi semua pusat data di berbagai daerah. Ini tentunya untuk meningkatkan keamanan data digital pemerintah.
Perlu diketahui, SPBE merupakan faktor penting dalam sistem informasi untuk mendukung operasional keseharian pemerintahan. “SPBE menjadi solusi untuk mempercepat dan juga mempermudah pelaksanaan, serta pelayanan publik bagi masyarakat di Indonesia dengan berbagai tantangan yang ada, seperti minimnya sumber daya manusia, infrastruktur, dan juga kondisi geografis di sejumlah kawasan di Indonesia, “ ucapnya.
Terkait hal ini, Trubus Rahardiansyah, menegaskan SPBE merupakan bentuk transformasi digital, dan menjadi kebijakan elitis. Pemerintah berkepentingan adanya transformasi digital ini. Karena dengan adanya transformasi digital, pelayanan publik berlangsung cepat, efisien, dan murah.
Pentingnya Pusat Data Nasional
Terkait akselerasi transformasi digital, Aris mengungkapkan keberadaan pusat data penting. Pusat data, ungkap dia, adalah infrastruktur digital untuk menyimpan, memproses, dan menyebarkan data digital. Oleh karena itu, dibutuhkan infrastruktur digital yang kuat dan standar yang bagus dengan menghadirkan layanan Pusat Data Nasional (PDN).
“Dengan adanya Pusat Data Nasional kita bisa memberikan kesempatan kepada Pemerintah daerah dari Sabang sampai Merauke yang mungkin memiliki anggaran IT terbatas, sehingga kehadiran PDN ini bisa membuat deliver layanan yang bagus seperti Jakarta,” tuturnya.
Aris menambahkan, PDN menjadi investasi jangka panjang, yang dapat memberikan manfaat besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan layanan publik, dan menjaga keamanan data nasional.
“Pusat Data Nasional nantinya akan memberikan dukungan untuk semua layanan TIK yang digunakan masyarakat untuk menerapkan transformasi digital di Indonesia. PDN mampu menyediakan kebutuhan penyimpanan data untuk berbagai aplikasi. PDN tidak hanya menyimpan tapi juga mampu mengamankan, mengintegrasikan, dan menyediakan akses setiap saat, “ ujarnya.
![iBreak Bahas Pentingnya Pusat Data Nasional untuk Akselerasi Transformasi Digital]()
Plt Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah, Aris Kurniawan dan Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, Trubus Rahardiansyah dan Host Aprilia Putri usai talkshow iBreak program iNews TV. (Foto: Dok Foto. Okezone/Arif Julianto).
Ia menambahkan, penyatuan data melalui program Satu Data Indonesia oleh PDN menjadi hal yang penting dalam pelayanan publik. Menurutnya, teknologi informasi di daerah masih banyak yang belum berjalan maksimal. Ketika mengakses data terkadang kesulitan, dan data yang disampaikan tidak akurat.
“Contoh saja ketika Pemerintah akan memberikan bansos saat pandemi. Sulit untuk mendapatkan data yang akurat tentang warga yang berhak menerima. Satu Data Indonesia bisa menyelesaikan masalah itu," jelas Trubus.
Saat ini terdapat sebanyak 2.700 ruang server dan 27.400 aplikasi yang digunakan oleh 630 instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang dapat diakses oleh 272 juta WNI. Selain itu terdapat 27.400 aplikasi dari 630 instansi pusat dan daerah yang membutuhkan jaringan intra pemerintah sebagai penghubung, dan penyederhanaan aplikasi SPBE. Hal ini membuat keamanan data digital pemerintah menjadi rentan terhadap serangan siber.
Proyek Pusat Data Nasional Didirikan di Tiga Lokasi
Proyek pembangunan PDN sudah dimulai sejak November 2022. Kehadiran PDN diharapkan menjadi tonggak sejarah baru bagi Indonesia dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Ditemui akhir program iBreak, Aris mengatakan, pembangunan dijadwalkan pertama yang akan diresmikan Presiden Jokowi di awal Oktober 2024. Kehadiran Pusat Data Nasional diharapkan bisa menjaga keamanan yang lebih baik lagi.
“Nantinya Pembangunan Pusat Data Nasional direncanakan dibangun di tiga lokasi berbeda yaitu Batam, IKN, dan Cikarang. Pertimbangan memilih tiga lokasi tersebut melalui survey yang panjang, mulai dari lokasi harus jauh dari potensi bencana banjir longsor, gempa serta potensi gangguan alam lainnya dalam kurun waktu tertentu,” tuturnya.
Aris menambahkan pembangunan PDN ini sengaja dipilih di tiga pulau berbeda untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan.
“Karena jika berada di satu pulau, kalau pulau Jawa mati listrik misalnya, kan jadi repot semua. Jadi jika berdiri di tiga pulau berbeda, kalau di satu pulau ada masalah, di pulau lain kita punya back up. Nantinya juga pendirian pusat data di IKN kapasitasnya lebih besar, model seperti kampus data center, di dalam satu lokasi ada beberapa data center yang bergabung,“ tuturnya.
Selain mendirikan Pusat Data Nasional, Pemerintah melalui Kominfo memiliki langkah taktis untuk mewujudkan transformasi digital. Ia menyatakan dalam transformasi digital ada tiga pilar. Ketiganya adalah pilar pemerintah, pilar bisnis ekonomi digital dan pilar masyarakat. Pada setiap pilar, pemerintah melakukan berbagai langkah yang terukur.
“Jadi kalau transformasi digital itu kan pilarnya ada pilar pemerintah, pilar bisnis ekonomi digital dan pilar masyarakat. Jika dari pilar masyarakat kita pasti bicaranya mengenai program literasi digital, diajari cara mereka mengakses untuk memanfaatkan teknologi dengan cara aman dan etikanya juga diperbaiki. Dari sisi bisnisnya, kita siapkan regulasi-regulasi yang mendorong sektor bisnis atau swasta bisa nyaman berusaha munculnya bisnis-bisnis baru,“ ujarnya.
Mengangkat tema “Integrasi SPBE Pilar Transformasi Digital Indonesia", program ini menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, yakni Plt Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah (LAIP) Kemenkominfo, Aris Kurniawan dan Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, Trubus Rahardiansyah, serta dipandu oleh host Aprilia Putri.
Aris menyatakan transformasi digital merupakan langkah strategis untuk membawa Indonesia menjadi negara dengan fundamental ekonomi kuat dan berdaya saing global. Menurutnya, banyak pilar yang harus dipersiapkan untuk mendorong percepatan transformasi digital mulai dari teknologi, masyarakat, bisnis, dan pemerintahnya.
Ia juga menegaskan terwujudnya akselerasi transformasi digital akan memberikan sederet keuntungan, diantaranya meningkatkan potensi produktivitas yang lebih tinggi, meningkatkan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, dan membuka peluang ekspansi pasar.
“Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) terus berupaya untuk mewujudkan akselerasi transformasi digital di berbagai sektor di Indonesia. Untuk terciptanya akselerasi transformasi digital, Kemkominfo membangun Pusat Data Nasional (PDN) yang komprehensif,“ tuturnya.
Trubus Rahardiansyah menjelaskan tak hanya Pemerintah yang harus sigap menyambut transformasi digital, namun masyarakat juga harus cepat paham. Masyarakat perlu diberi informasi terukur dan berkesinambungan.
”Agar masyarakat cepat paham transformasi digital perlu strategi, yakni membangun kesadaran bersama melalui pemberdayaan di tingkat RT/RW, karena masyarakat berhadapan langsung dengan pemimpin pertamanya. Masyarakat perlu diberi informasi terukur, terus menerus, dan berkesinambungan,” ucapnya.
Trubus menambahkan, publik juga harus terus diedukasi untuk memahami tentang literasi digital. Ketika masyarakat belum punya kesadaran yang tinggi, maka yang terjadi adalah data itu tidak akan banyak bermanfaat bagi masyarakat.
Salah satu cara untuk memperkuat transformasi digital, adalah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Terkait hal ini, Aris menjelaskan bahwa implementasi SPBE membutuhkan konsolidasi semua pusat data di berbagai daerah. Ini tentunya untuk meningkatkan keamanan data digital pemerintah.
Perlu diketahui, SPBE merupakan faktor penting dalam sistem informasi untuk mendukung operasional keseharian pemerintahan. “SPBE menjadi solusi untuk mempercepat dan juga mempermudah pelaksanaan, serta pelayanan publik bagi masyarakat di Indonesia dengan berbagai tantangan yang ada, seperti minimnya sumber daya manusia, infrastruktur, dan juga kondisi geografis di sejumlah kawasan di Indonesia, “ ucapnya.
Terkait hal ini, Trubus Rahardiansyah, menegaskan SPBE merupakan bentuk transformasi digital, dan menjadi kebijakan elitis. Pemerintah berkepentingan adanya transformasi digital ini. Karena dengan adanya transformasi digital, pelayanan publik berlangsung cepat, efisien, dan murah.
Pentingnya Pusat Data Nasional
Terkait akselerasi transformasi digital, Aris mengungkapkan keberadaan pusat data penting. Pusat data, ungkap dia, adalah infrastruktur digital untuk menyimpan, memproses, dan menyebarkan data digital. Oleh karena itu, dibutuhkan infrastruktur digital yang kuat dan standar yang bagus dengan menghadirkan layanan Pusat Data Nasional (PDN).
“Dengan adanya Pusat Data Nasional kita bisa memberikan kesempatan kepada Pemerintah daerah dari Sabang sampai Merauke yang mungkin memiliki anggaran IT terbatas, sehingga kehadiran PDN ini bisa membuat deliver layanan yang bagus seperti Jakarta,” tuturnya.
Aris menambahkan, PDN menjadi investasi jangka panjang, yang dapat memberikan manfaat besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan layanan publik, dan menjaga keamanan data nasional.
“Pusat Data Nasional nantinya akan memberikan dukungan untuk semua layanan TIK yang digunakan masyarakat untuk menerapkan transformasi digital di Indonesia. PDN mampu menyediakan kebutuhan penyimpanan data untuk berbagai aplikasi. PDN tidak hanya menyimpan tapi juga mampu mengamankan, mengintegrasikan, dan menyediakan akses setiap saat, “ ujarnya.
Plt Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah, Aris Kurniawan dan Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, Trubus Rahardiansyah dan Host Aprilia Putri usai talkshow iBreak program iNews TV. (Foto: Dok Foto. Okezone/Arif Julianto).
Ia menambahkan, penyatuan data melalui program Satu Data Indonesia oleh PDN menjadi hal yang penting dalam pelayanan publik. Menurutnya, teknologi informasi di daerah masih banyak yang belum berjalan maksimal. Ketika mengakses data terkadang kesulitan, dan data yang disampaikan tidak akurat.
“Contoh saja ketika Pemerintah akan memberikan bansos saat pandemi. Sulit untuk mendapatkan data yang akurat tentang warga yang berhak menerima. Satu Data Indonesia bisa menyelesaikan masalah itu," jelas Trubus.
Saat ini terdapat sebanyak 2.700 ruang server dan 27.400 aplikasi yang digunakan oleh 630 instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang dapat diakses oleh 272 juta WNI. Selain itu terdapat 27.400 aplikasi dari 630 instansi pusat dan daerah yang membutuhkan jaringan intra pemerintah sebagai penghubung, dan penyederhanaan aplikasi SPBE. Hal ini membuat keamanan data digital pemerintah menjadi rentan terhadap serangan siber.
Proyek Pusat Data Nasional Didirikan di Tiga Lokasi
Proyek pembangunan PDN sudah dimulai sejak November 2022. Kehadiran PDN diharapkan menjadi tonggak sejarah baru bagi Indonesia dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Ditemui akhir program iBreak, Aris mengatakan, pembangunan dijadwalkan pertama yang akan diresmikan Presiden Jokowi di awal Oktober 2024. Kehadiran Pusat Data Nasional diharapkan bisa menjaga keamanan yang lebih baik lagi.
“Nantinya Pembangunan Pusat Data Nasional direncanakan dibangun di tiga lokasi berbeda yaitu Batam, IKN, dan Cikarang. Pertimbangan memilih tiga lokasi tersebut melalui survey yang panjang, mulai dari lokasi harus jauh dari potensi bencana banjir longsor, gempa serta potensi gangguan alam lainnya dalam kurun waktu tertentu,” tuturnya.
Aris menambahkan pembangunan PDN ini sengaja dipilih di tiga pulau berbeda untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan.
“Karena jika berada di satu pulau, kalau pulau Jawa mati listrik misalnya, kan jadi repot semua. Jadi jika berdiri di tiga pulau berbeda, kalau di satu pulau ada masalah, di pulau lain kita punya back up. Nantinya juga pendirian pusat data di IKN kapasitasnya lebih besar, model seperti kampus data center, di dalam satu lokasi ada beberapa data center yang bergabung,“ tuturnya.
Selain mendirikan Pusat Data Nasional, Pemerintah melalui Kominfo memiliki langkah taktis untuk mewujudkan transformasi digital. Ia menyatakan dalam transformasi digital ada tiga pilar. Ketiganya adalah pilar pemerintah, pilar bisnis ekonomi digital dan pilar masyarakat. Pada setiap pilar, pemerintah melakukan berbagai langkah yang terukur.
“Jadi kalau transformasi digital itu kan pilarnya ada pilar pemerintah, pilar bisnis ekonomi digital dan pilar masyarakat. Jika dari pilar masyarakat kita pasti bicaranya mengenai program literasi digital, diajari cara mereka mengakses untuk memanfaatkan teknologi dengan cara aman dan etikanya juga diperbaiki. Dari sisi bisnisnya, kita siapkan regulasi-regulasi yang mendorong sektor bisnis atau swasta bisa nyaman berusaha munculnya bisnis-bisnis baru,“ ujarnya.
(bga)
Lihat Juga :
