Debat Capres 2024, Ganjar Sebut Banyak Dengarkan Masyarakat dan Berjanji Perbaiki Kekurangan Pemerintah Saat Ini

JAKARTA - Calon presiden (capres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo menceritakan soal pertemuannya dengan sejumlah orang selama masa kampanye.

Salah satu yang diceritakan capres nomor urut 3 itu adalah kisah Pendeta Leo di Papua yang harus membantu ibu hamil melahirkan karena tak ada fasilitas kesehatan.

"Di Merauke kami menemukan pendeta, namanya Pak Leo, dia harus menolong ibu ingin melahirkan karena tidak ada fasilitas kesehatan, sesuatu hak kesehatan tidak bisa didapat, kita sampaikan kepada Pendeta Leo, kami akan bangunkan itu bahwa satu desa satu Puskesmas atau Pustu, dan tenaga kesehatan yang ada," kata Ganjar dalam Debat Capres di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) malam.

Ganjar mengatakan, cawapresnya, Mahfud MD, bertemu dengan para guru di Aceh. Karenanya, kesejahteraan guru menjadi perhatian pihaknya.



"Kita perhatikan nasib para guru, termasuk guru agama, insentif kita berikan agar bisa mengajarkan budi pekerti luhur," ucapnya.

Ganjar juga menceritakan pertemuannya dengan para pemuda di NTT yang kesulitan mendapat pekerjaan dan akses internet. Dia berjanji akan memberikan akses yang setara, termasuk internet gratis kepada seluruh siswa.

"Internet gratis untuk para siswa yang sekolah agar semua sama dengan yang di Jawa ini," ucapnya.

Dia juga bercerita tentang pertemuan dengan para penyandang disabilitas di NTB. Dia mengatakan pemerintah akan memberikan kesempatan yang setara kepada mereka.


Ganjar kemudian bicara soal demokrasi yang harus dijaga bersama. Namun, katanya, ada permasalahan yang terjadi saat orang-orang menyampaikan pendapat.

"Ada ibu Sinta yang ketika menyampaikan pendapat harus berurusan dengan aparat keamanan. Ada Melki Ketua BEM yang ibunya harus diperiksa, maka yang seperti ini harus usai," ucapnya.

"Dan mereka bisa mendapat kebaikan kalau governance terjadi," sambung Ganjar.

Tema debat perdana untuk capres kali ini, yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.