Hakordia 2023, Ketua KPK Beberkan Persoalan Korupsi di Daerah
loading...
Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023). FOTO/MPI/RIYAN RIZKI ROSHALI
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) sementara, Nawawi Pomolango menyoroti masalah berulang yang terjadi di daerah. Ia mengungkapkan masih adanya fenomena 'uang ketok' yang terjadi di daerah.
"Fenomena uang ketok di daerah saat ini, prioritas pembangunan infrastruktur jalan yang membuat Bapak Presiden (Jokowi) kecewa di Provinsi Lampung," kata Nawawi dalam sambutannya pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia ( Hakordia ) 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Selain 'uang ketok', Nawawi menyebutkan masalah lainnya di daerah yakni soal rendahnya serapan anggaran yang masih terjadi.
"Masih sangat rendah serapan anggaran pemerintah daerah, yang merupakan isu berulang dari tahun ke tahun. Masih besarnya saldo kas pemerintah daerah yang tersimpan di bank pada akhir tahun anggaran," ujarnya.
Nawawi menuturkan permasalahan lain yakni masih tidak sinkronnya program prioritas nasional dengan penganggaran daerah.
"Yang kerap ditemui adalah pengentasan stunting, kemiskinan ekstrem, pemberantasan TBC, program pendidikan dan kesehatan yang kerap kali pada tingkat lapangan justru tidak tersedia anggarannya," katanya.
Menurutnya, permasalahan itu terjadi lantaran penerapan aplikasi terpadu belum dimaksimalkan. Padahal, lanjut dia, teknologi itu sudah ada sejak lama.
"Teknologi informasi juga mendorong sinergi 14 Kementerian/Lembaga di pusat dan pemerintah daerah pada Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara). Pemenuhan kewajiban pengusaha untuk membayar PNBP, pajak penghasilan dan penyediaan batubara untuk domestik (DMO) dapat dimonitor melalui Simbara," katanya.
"Fenomena uang ketok di daerah saat ini, prioritas pembangunan infrastruktur jalan yang membuat Bapak Presiden (Jokowi) kecewa di Provinsi Lampung," kata Nawawi dalam sambutannya pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia ( Hakordia ) 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Selain 'uang ketok', Nawawi menyebutkan masalah lainnya di daerah yakni soal rendahnya serapan anggaran yang masih terjadi.
"Masih sangat rendah serapan anggaran pemerintah daerah, yang merupakan isu berulang dari tahun ke tahun. Masih besarnya saldo kas pemerintah daerah yang tersimpan di bank pada akhir tahun anggaran," ujarnya.
Nawawi menuturkan permasalahan lain yakni masih tidak sinkronnya program prioritas nasional dengan penganggaran daerah.
"Yang kerap ditemui adalah pengentasan stunting, kemiskinan ekstrem, pemberantasan TBC, program pendidikan dan kesehatan yang kerap kali pada tingkat lapangan justru tidak tersedia anggarannya," katanya.
Menurutnya, permasalahan itu terjadi lantaran penerapan aplikasi terpadu belum dimaksimalkan. Padahal, lanjut dia, teknologi itu sudah ada sejak lama.
"Teknologi informasi juga mendorong sinergi 14 Kementerian/Lembaga di pusat dan pemerintah daerah pada Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara). Pemenuhan kewajiban pengusaha untuk membayar PNBP, pajak penghasilan dan penyediaan batubara untuk domestik (DMO) dapat dimonitor melalui Simbara," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
