Soal Kebocoran Data Pemilih: Pakar IT: Waspada KTP Palsu saat Pencoblosan
Sabtu, 02 Desember 2023 - 13:43 WIB
loading...
Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi mendorong KPU melakukan audit keamanan IT secara menyeluruh setelah adanya informasi kebocoran data pemilih pemilu. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan audit keamanan IT secara menyeluruh setelah adanya informasi kebocoran data pemilih pemilu. Selain itu, KPU juga harus memperkuat perlindungan data-data pemilih agar tidak disalahgunakan saat pemilihan suara nanti.
Menurut Heru, rekayasa data rekapitulasi suara hasil pemilu sangat dimungkinkan terjadi. Sebab dengan adanya kebocoran data pemilih ini menunjukkan sistem keamanan TI, internet platform maupun database KPU tidak aman. Modus yang bisa dilakukan adalah dengan mencatut data, membuat KTP siluman, dan mencoblos pada menit-menit terakhir sebelum TPS dibuka.
Baca juga: Kebocoran Data DPT, Yusuf Lakaseng Perindo: Harusnya KPU Lebih Mawas Diri
"Bisa jadi akan membuat KTP palsu yang akan digunakan saat pencoblosan pemilu dan pilpres pada 14 Februari 2024 mendatang. Ini harus diantisipasi, karena biasanya ketika menjelang penutupan suara, 1 jam sebelumnya, dimungkinkan orang yang belum memilih bisa memilih, yang tidak terdaftar bisa menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP," ujar Heru dalam keterangannya, Sabtu (2/12/2023).
Menurut Heru, rekayasa data rekapitulasi suara hasil pemilu sangat dimungkinkan terjadi. Sebab dengan adanya kebocoran data pemilih ini menunjukkan sistem keamanan TI, internet platform maupun database KPU tidak aman. Modus yang bisa dilakukan adalah dengan mencatut data, membuat KTP siluman, dan mencoblos pada menit-menit terakhir sebelum TPS dibuka.
Baca juga: Kebocoran Data DPT, Yusuf Lakaseng Perindo: Harusnya KPU Lebih Mawas Diri
"Bisa jadi akan membuat KTP palsu yang akan digunakan saat pencoblosan pemilu dan pilpres pada 14 Februari 2024 mendatang. Ini harus diantisipasi, karena biasanya ketika menjelang penutupan suara, 1 jam sebelumnya, dimungkinkan orang yang belum memilih bisa memilih, yang tidak terdaftar bisa menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP," ujar Heru dalam keterangannya, Sabtu (2/12/2023).
Lihat Juga :
