DPR Sebut Aturan Tumpang Tindih Bikin Rakyat Bingung

Selain itu, Sahroni menambahkan, sebagai aparat penegak hukum, kepolisian khususnya direktorat lalu lintas bertugas untuk memastikan aturan dari pemerintah dapat diimplementasikan di masyarakat. Namun, jika aturannya masih belum seragam, maka hal ini hanya akan menyebabkan kesimpangsiuran di lapangan.

"Dengan begini, jadinya polisi bingung mau pakai aturan yang mana, rakyat juga makin bingung," ucap Sahroni.

Legislator asal Tanjung Priok ini yakin, bahwa para pemegang kebijakan ini punya pertimbangan positifnya masing-masing, tetapi apapun kebijakannya hendaknya dikoordinasikan di internal pemerintah.

"Namun hendaknya dalam membuat peraturan itu sudah dikordinasikan secara internal, jadi infonya di masyarakat tidak simpang siur," pungkasnya.