Data Pemilih Diduga Bocor, Pengamat Ingatkan Hidup-Mati Pemilu di Tangan KPU

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) diingatkan untuk menjaga keamanan data yang dimiliki semaksimal mungkin. Sebab, KPU adalah ujung tombak pelaksanaan Pemilu berjalan dengan luber dan jurdil.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menanggapi dugaan bocornya data pemilih milik KPU akibat diretas. Menurut Adi, hidup matinya penyelenggaraan Pemilu ada di tangan KPU. Tanggung jawab besar itu harus dijaga KPU dengan menunjukkan kinerja yang baik, termasuk menjaga data pemilih.

"Apa pun judulnya, KPU itu penyelenggara Pemilu. Hidup mati Pemilu ada di KPU. Jangan sampai diretas oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab yang bisa mengacaukan pemilu," kata Adi, Rabu (29/11/2023).



Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyampaikan, dugaan bocornya data pemilih menjadi peringatan bagi KPU. KPU harus segera mengambil langkah mitigasi dan penanggulangan kejadian tersebut.

"Ini jadi warning bagi KPU agar segera diantisipasi karena sangat rentan diretas oleh hacker," katanya.

Menurut Adi, KPU harus bisa menjaga kepercayaan publik terhadap kredibilitasnya. Di tengah ramainya isu terkait kecurangan Pemilu, KPU harus menjadi lembaga yang menjamin rasa aman masyarakat.

Untuk diketahui, berdasarkan informasi yang viral di media sosial, threat actor bernama Jimbo membobol data pemilih dari KPU dan menjual data tersebut. Salah satu akun di media sosial X membeberkan dalam cuitannya, mengenai threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU. Data-data tersebut dijual dengan 2 BTC (Bitcoin). Untuk harga 1 BTC setara dengan Rp571.559.477.



Data itu memuat terkait informasi dari dua ratusan juta data personel, di antaranya meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-KTP, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Data-data itu juga termasuk dari konsulat jenderal Republik Indonesia, kedutaan besar Republik Indonesia, dan konsulat Republik Indonesia.

Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan, pihaknya menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cyber Crime Mabes Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengecek informasi kebocoran data pemilih Pemilu 2024. Pengecekan untuk memastikan kabar kebocoran data pemilih itu betul atau tidak.

"Kami masih memastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Kami bekerja sama dengan tim yang selama ini sudah ada yaitu tim dari KPU, tim dari BSSN, kemudian dari tim Cyber Crime Mabes Polri, dan juga BIN dan Kemenkominfo. Ini tim sedang kerja untuk memastikan kebenaran informasi tersebut," kata Hasyim Asy'ari di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).